Nelayan akan melirik Pasangan Calon Kepala Daerah yang memiliki program nyata bagi pengembangan permodalan dan kesejahteraannya di Pilkada Serentak 2018 maupun dalam perhelatan politik 2019.
Di tahun politik ini, belum terlihat adanya pasangan calon yang memiliki keseriusan menggarap sektor Nelayan. Bahkan, bicara program-program nyata bagi peningkatan kesejahteraan penduduk di kampung-kampung nelayan yang tersebar di hampir seluruh pesisir Indonesia pun tidak menjadi prioritas para pasangan calon.
Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, dari proses kunjungan ke berbagai daerah Nelayan, tidak ditemukan animo kuat masyarakat pesisir untuk memilih pasangan calon atau pun para pemain di Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal itu disebabkan, kehadiran para pasangan calon itu dianggap hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, dan mengabaikan kepentingan nelayan.
“Terutama di daerah-daerah yang mayoritas nelayan, di pesisir, tak terlihat persambungan kepentingan para pasangan calon dengan kebutuhan nelayan. Padahal, yang kita temukan, nelayan kecil Indonesia sangat butuh bantuan permodalan untuk hidupnya, itu tidak dikonkritkan para politisi,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Kamis (29/03/2018).
Boro-boro bicara permodalan bagi nelayan kecil agar taraf hidupnya meningkat, menurut Siswaryudi Heru, para pemain Pilkada dan politisi malah meninggalkan nelayan dari tahun ke tahun.
“Mereka hanya datang mendekati nelayan di saat proses Pilkada dan atau Pemilu saja. Begitu terpilih, biasanya dicuekin saja tuh nelayan. Tidak dipikirkan lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini mengingatkan setiap pasangan calon agar membuat program konkrit dan berkelanjutan bagi permodalan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Dengan bantuan permodalan, kata dia, nelayan bisa terbantu membeli alat-alat tangkapnya, memulai memperbaiki kapal atau sampannya dalam menangkap ikan, membeli bahan bakar untuk melaut dan juga menciptakan usaha kecil nelayan yang bisa membantu menopang penghasilannya.
“Aneh saja kelihatannya, masa selama bertahun-tahun jarang sekali kita mendengar pemerintah daerah mengurusi nelayan yang notabene adalah masyarakatnya sendiri, pemilihnya sendiri, terutama di Provinsi, Kabupaten dan atau Kota yang memang menjadi basis nelayan,” ujarnya.
Siswaryudi Heru yang juga sebagai Ketua Nelayan Projo ini memastikan, saat ini nelayan Indonesia butuh permodalan, dan siapapun pasangan calon yang akan bertarung, akan dilirik jika memiliki program konkrit dan berkesinambungan bagi mereka.
“Kesadaran nelayan Indonesia kian tinggi. Pasangan calon yang tak bisa berbuat apa-apa dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan mereka ya enggak bakalan dipilih. Coba aja kalau enggak percaya,” tutur Wakil Bendahara Umum Bidang Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Kehutanan, Perikanan dan Pengan Dewan Pimpinan Pusat Partau Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) ini.
Perlu diingatkan, lanjut Siswaryudi, selama ini urusan Nelayan seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saja. Padahal, peran pemerintah daerah untuk masyarakatnya yang nelayan sangat strategis.
“Selain anggaran dari APBN, mestinya APBD juga dimaksimalkan untuk program peningkatan kesejahteraan nelayan. Itu yang tidak dilakukan selama ini. Juga, hampir semua kementerian terkait dengan desa dan nelayan. Kementerian Desa misalnya, bisa bersinergis dengan daerah Nelayan. KKP juga begitu harusnya,” ujar Siswaryudi.
Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dan tinggal sebagai nelayan miskin sangat besar. Siswaryudi mengatakan, di sepanjang pesisir Pulau Jawa dan Kawasan Indonesia Timur, hampir semua daerahnya memiliki nelayan yang jumlahnya besar.(JR)
