Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19

Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Wasekum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Alhendri Fara dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)
Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Wasekum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Alhendri Fara dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)

Penyelenggaraan Pilkada Serentak yang dijadwalkan akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus diatasi oleh Pemerintah, terutama oleh Penyelenggara Pemilu.

Di tengah masih meningginya pandemi Covid-19, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 belum memastikan terjadinya kesiapan penyelenggaran Pemilu, terutama oleh masyarakat juga.

Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Wasekum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Alhendri Fara dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)
Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Wasekum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Alhendri Fara dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)

Wasekum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Alhendri Fara mengatakan, faktor pandemi Covid-19 yang sedang dialami Indonesia jangan menjadi penyebab pelaksanaan Pilkada Serentak menjadi tidak demokratis, atau malah menimbulkan problema-problema baru di masyarakat.

“Pilkada merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan situasi pandemi yang tidak hanya berdampak di Indonesia, tetapi di hampir seluruh belahan dunia,” tutur Alhendri Fara.

Hal itu disampaikan Alhendri Fara saat menjadi Narasumber dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020).

Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Komisoner Bawaslu Halmahera Barat, Aknosius Datang dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)
Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Komisoner Bawaslu Halmahera Barat, Aknosius Datang dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)

Masih dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106) itu, Komisoner Bawaslu Halmahera Barat, Aknosius Datang mengingatkan, situasi pandemi Covid-19 menjadi masalah besar.

“Karena penyelenggara Pilkada harus melakukan tes Covid-19 terlebih dahulu untuk memulai Pilkada. Hal ini bisa menjadi kerugian, karena minimnya sosialisasi tentang Covid-19 bagi masyarakat yang menjadi bagian utama bagi pesta demokrasi ini,” tutur Aknosius Datang.

Perlu juga diingatkan, lanjut Aknosius, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan menjadi masalah, karena kebanyakan Penyelenggara Pilkada di level bawah tidak terlalu memahami tujuan dari tes tersebut.

“Yang dipahami oleh mereka adalah orang yang melakukan tes sudah pasti positif Covid-19. Ini sangat menyulitkan pelaksanaan Pilkada Serentak,”tutur Aknosius.

Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)
Pilkada Di Tengah Pandemi, Rakyat Butuh Jaminan Terbebas Dari Serangan Covid-19. – Foto: Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana dalam Diskusi Virtual bertajuk Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19, yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia) bersama Barisan Rakyat 106 (Barak 106), pada Jumat (07/08/2020). (Ist)

Sementara, Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana juga mengungkapkan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Pilkada serentak harus dilaksanakan. Beberapa alasannya, dikarenakan Pilkada Serentak itu adalah amanat Undang-Undang, rekomendasi Pemerintah dan Gugus Tugas mengenai Pandemi, Hak Konstitusional Memilih dan Dipilih, serta Tata Kelola Anggaran,” ujar Wage Wardana.

Wage Wardana menambahkan, dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang, partisipasi masyarakat pemilih adalah kunci utama suksesnya penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

“Partisipasi masyarakat yang harus menjadi perhatian kita. Karena semakin banyak yang berpartisipasi, maka pemimpin yang dihasilkan akan semakin terpercaya,” tandas Wage Wardana.(Jeremy Tarsan Morris)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan