Breaking News

Pidato Visi Indonesia Perlu Tindaklanjut Nyata, Sediakan Dululah NICU dan PICU Yang Memadai

Pidato Visi Indonesia Perlu Tindaklanjut Nyata, Sediakan Dululah NICU dan PICU Yang Memadai. Pidato Visi Indonesia Perlu Tindaklanjut Nyata, Sediakan Dululah NICU dan PICU Yang Memadai.

Namanya juga pidato, pastinya perlu pembuktian dan tindaklanjut yang nyata. Pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo pun harus begitu. Perlu pembuktian dengan langkah-langkah nyata.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, Pidato Politiknya Joko Widodo bertema Visi Indonesia Ke Depan itu masih fokus pada kelanjutan pembangunan infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).




Pada pidato itu, lanjut Timboel, Jokowi meyakini awal berkualitasnya SDM bangsa ini dimulai dengan menjamin ibu hamil dan bayi serta anak-anak balita.

Dengan berkulitasnya penanganan dan asupan ibu hamil, bayi baru lahir serta anak-anak balita dalam hal kesehatannya, tentunya akan menjadi awal berkualitasnya SDM bangsa Indonesia.

“Memang (pidatonya) masih ngambang, dan perlu tindaklanjut nyata. Fokus pada ibu hamil, bayi dan anak balita tentunya juga merupakan bagian dari pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan fokus yang disampaikan tersebut, tentunya regulasi JKN juga harus berperan mendukung ibu hamil, bayi dan anak balita agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” tutur Timboel Siregar, Selasa (16/07/2019).




Timboel Siregar menekankan, pemerintah harus memastikan gizi ibu hamil dan kesehatan bayi dalam kandungan. Itu seharusnya lebih diprioritaskan dengan program Preventif Promotif JKN, khususnya oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas.

Menurut Timboel, selama ini, FKTP lebih fokus pada fungsi kuratif dan menomorduakan Preventif Promotif, sehingga ibu hamil, menurut data BPJS Kesehatan, lebih banyak yang ditangani di Rumah Sakit dengan operasi caesar dibandingkan dengan persalinan normal.

“Tentunya anggaran Preventif Promotif harus ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut,” ujarnya.




Dari sisi regulasi, Timboel menerangkan, pada Pasal 16 ayat 1 Perpres No. 82 tahun 2018, hanya menjamin bayi baru lahir yang orang tua peserta JKN. Sedangkan bayi baru lahir dari orang tua yang belum menjadi peserta JKN tidak dijamin dalam waktu 28 hari sejak lahir.

Bila memang mau menjamin bayi baru lahir secara keseluruhan, tegasnya, maka seharusnya Pasal 16 ayat 1 itu direvisi.

“Tanpa lagi mensyaratkan orangtuanya sudah atau belum menjadi peserta JKN. Dengan menjamin seluruh bayi baru lahir tersebut maka akan memastikan orangtua bayi tersebut menjadi peserta JKN,” tuturnya.




Menurut Timboel, masalah sulitnya bayi baru lahir mendapatkan ruang perawatan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) atau ruang perawatan intensif di Rumah Sakit, yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan,

Demikian juga untuk anak-anak mengakses ruang perawatan Pediatric Intensive Care Unit (PICU) yakni ruang perawatan intensif di rumah sakit, bagi anak dengan gangguan kesehatan serius atau yang berada dalam kondisi kritis, masih saja menjadi persoalan yang terus diamali oleh para orang tua dalam program JKN.

“Ketersediaan ruang NICU dan PICU yang kurang, menyebabkan ruang perawatan tersebut memang sulit diakses bayi dan anak pasien JKN. Mahalnya harga ruang NICU dan PICU menyebabkan Rumah Sakit lebih suka menyediakannya untuk pasien umum daripada pasien JKN,” ungkap Timboel.




Jadi, bila mau mendukung Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo itu, maka Pemerintah Pusat dan Daerah harus menambah jumlah ruang-ruang perawatan tersebut, sehingga bayi dan anak peserta JKN akan lebih mudah mengaksesnya.

“Semoga pidato politik Pak Jokowi segera ditindaklanjuti dengan tindakan nyata dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program JKN. Sehingga menjadi awalan baik untuk mempersiapkan SDM bangsa kita yang berkualitas,” tutup Timboel Siregar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*