Pidato Presiden Tentang Pertumbuhan Ekonomi Tidak Realistis, Seknas FITRA: Hati-Hati Anggaran Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Ibukota Negara Baru

Pidato Presiden Tentang Pertumbuhan Ekonomi Tidak Realistis, Seknas FITRA: Hati-Hati Anggaran Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Ibukota Negara Baru. – Foto: Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan. (Net)
Pidato Presiden Tentang Pertumbuhan Ekonomi Tidak Realistis, Seknas FITRA: Hati-Hati Anggaran Dimanfaatkan Untuk Pembangunan Ibukota Negara Baru. – Foto: Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan. (Net)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di angka 1,5 hingga 5,5 persen seperti dalam Pidato Presiden Joko Widodo di hadapan anggota DPR dan DPD RI di Senayan, Jakarta, tidak realistis.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan sebesar itu semakin semakin ambisius saja.

Padahal, pemerintah tidak sanggup melakukan apapun yang mampu menggeber pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.

“Jadi, proyeksi pertumbuhan ekonomi di angka 4,5-5,5 persen menurut saya kurang realistis dan terlalu ambisius di tengah penurunan ekonomi nasional dan global saat ini. Apalagi pemerintah tidak cukup serius menangani covid-19 dan hanya mengandalkan ditemukannya vaksin,” tutur Misbah Hasan, Minggu (16/08/2020).

Misbah Hasan melanjutkan, tidak rasionalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh serapan APBN/APBD 2020 yang rendah.

“Dan kualitas serapannya perlu dipertanyakan, karena tidak mampu dijadikan instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai pondasi menuju pencapaian 2021,” katanya.

Aspek pendapatan negara yang dipatok Rp1776,4 triliun, menurutnya perlu dirasionalisasi.

“Di 2021 pemerintah saya rasa belum bisa langsung menggenjot sektor perpajakan karena mobilitas Investasi dan orang tidak seleluasa dulu,” ujarnya.

Alih-alih mendapatkan penambahan pajak, dunia usaha mungkin masih menagih insentif pajak dari pemerintah. Jadi, kata dia, rasionalisasi kenaikan pendapatan negara, terutama dari pertumbuhan penerimaan pajak, dari minus 9,2 persen di 2020 menjadi 5,5 persen di 2021, terlalu optimis.

“Yang perlu dirasionalisasi berikutnya adalah pertumbuhan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajka perdagangan internasional,” imbuhnya.

Pada sisi Belanja Negara, sepertinya pemerintah kembali mau fokus pada infrastruktur. Hal ini terlihat dari belanja di KemenPUPR yang naik sangat signifikan hingga Rp149,8 triliun. Angka itu naik hampir seratus persen dibanding outlook APBN 2020 dan menjadi belanja terbesar Kementerian dan Lembaga.

“Khawatirnya, ini digunakan untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Baru, meski tidak dinyatakan saat Pidato Presiden. Sementara persoalan pandemi dan pemulihan ekonomi masih compang-camping,” tandas Misbah Hasan.

Belanja negara yang tinggi, mencapai Rp2.747,5 triliun. Sedang pendapatan negara Rp1.776,4 triliun menyebabkan defisit anggaran masih sangat tinggi Rp971,2 triliun atau 5,50 persen dari PDB.

Seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu atas serapan anggaran semester 1 2020, sehingga penetapan belanja negara bisa lebih diefisiensikan.

Pemerintah sepertinya masih mengandalkan pembiayaan dari utang, penjualan SBN dan utang luar negeri dibanding penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga.

“Ini yang harus diwaspadai karena pembayaran bunga utang dan pokok utang sangat membebani APBN ke depan,” ujarnya.

Bunga Utang di 2019 saja sudah mencapai 17,3 persen dari total APBN apalagi di 2020 dan 2021, pasti angkanya naik signifikan.

Pemerintah sebenarnya bisa mengurangi belanja Kementerian dan Lembaga, karena terbukti serapannya rendah dan kurang efektif, sehingga defisit anggaran dapat diminimalisir.

Hal positif yang disampaikan Presiden terkait RAPBN 2021 adalah anggaran ketahanan pangan yang mencapai Rp104,2 triliun.

“Sektor pertanian patut mendapat support lebih karena terbukti mampu berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah potensi resesi ekonomi,” tutup Misbah Hasan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan