Pidato Pak Kiyai Lecehkan Orang Buta, Pasangan Jokowi-Ma’ruf Dilaporkan Ke Bawaslu

Pidato Pak Kiyai Lecehkan Orang Buta, Pasangan Jokowi-Ma’ruf Dilaporkan Ke Bawaslu.

Pasangan Calon Presiden (Paslon) Jokowi-Ma’ruf Amin dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lantaran diduga telah melecehkan para penyandang cacat dan disabilitas lainnya.

Para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITNMI) mendatangi Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).

Ketua Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Yogi Matsuni, melalui kuasa hukumnya dari Tim Advokat Peduli Keadilan (TAPK), Ahmar Insan Rangkuti menyampaikan,  pidato politik KH Ma’ruf Amin selaku Cawapres pada hari Sabtu, 10 November 2018 yang menyatakan Pihak-pihak yang kerap mengkritik kinerja Presiden Jokowi sebagai orang-orang yang budek (tuli) dan buta, telah membuat banyak pihak tersinggung, marah, kecewa, serta tidak terima.

“Seperti kali ini, para tunanetra yang mewakili ratusan tunanetra lainnya, yang telah bersikap untuk mengambil langkah hukum terhadap pidato politik daripada KH Ma’ruf Amin selaku Cawapres tersebut,” tutur Rangkuti.

Dia menyampaikan, pelaporan yang dilakukan bertujuan agar ke depannya kejadian serupa yang terkesan merendahkan maupun menghina kaum disabilitas tidak lagi terulang.

“Asas Penghormatan Terhadap Martabat pada Undang-Undang Disabilitas, yang merupakan pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas, agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya, yakni hak-hak kaum disabilitas harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan,” tuturnya.

Atas Pidato Cawapres Ma’ruf Amin itu, para penyandang disabilitas yang terdiri dari para menempuh langkah hukum dengan melaporkannya ke Bawaslu RI.

“Dan mohon agar diberikan sanksi sebagaimana mestinya berdasarkan aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rangkuti.

Pelaporan itu pun berisi dugaan bahwa Cawapres KH Ma’ruf Amin telah melakukan penghinaan terhadap golongan masyarakat penyandang disabilitas, melakukan penghasutan terhadap perseorangan ataupun masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 Ayat (1) butir c, butir d, dan butir e Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan