Pidato Jokowi Tak Menggambarkan Keseriusan Penegakan Hukum, Komitmen Presiden Terpilih Memberantas Korupsi Lemah

Pidato Jokowi Tak Menggambarkan Keseriusan Penegakan Hukum, Komitmen Presiden Terpilih Memberantas Korupsi Lemah.
Pidato Jokowi Tak Menggambarkan Keseriusan Penegakan Hukum, Komitmen Presiden Terpilih Memberantas Korupsi Lemah.

Kritik betubi-tubi dilancarkan terhadap Presiden Republik Indonesia Terpilih, Joko Widodo, di sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 itu dianggap jauh dari keseriusan dan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi di Tanah Air.




Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengkritisi pidatonya Jokowi yang kian melempem itu.

Sekjen Seknas Fitra Misbah Hasan mengatakan, ada hal substansial soal pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang justru sama sekali tidak disinggung dalam pidato Jokowi di Sentul itu.

“Jokowi hanya menyoroti soal pungli dalam konteks investasi yang sebenarnya hanya recehan, dibanding menyelesaikan kasus besar korupsi, misalnya BLBI, Bank Century, Korupsi yang dilakukan Menteri dan Pejabat Daerah, dan lain-lainnya,” tutur Misbah Hasan, Selasa (16/07/2019).




Dengan membaca dan menelisik isi pidato itu, lanjut Misbah Hasan, sangat nampak bahwa komitmen Jokowi terkait pencegahan dan  pemberantasan korupsi masih sangat lemah dan perlu dipertanyakan.

Bagi Seknas Fitra, kasus pungli sebenarnya bisa diatasi dengan penyederhanaan perijinan, prasyarat investasi yang ramah lingkungan, punya impak ekonomi-sosial besar bagi masyarakat, dan transparan. “Itu yang harus dikedepankan,” katanya.

Misalnya, investor yang mau mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga angina ataupun panas bumi, masih ada sekitar 58 ijin yang harus diurus. “Proses pengurusan ijin seperti ini yang harus dipangkas,” ujar Misbah.




Ya, pungli harus tetap diberantas. Namun, dia menegaskan,  dalam pidato Presiden itu tidak muncul komitmen Jokowi untuk memperkuat KPK, melindungi organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu pemberantasan korupsi, dan penyelesaian kasus korupsi besar. “Tidak tampak adanya komitmennya di situ,” ujarnya lagi.

Lihatlah, lanjut Misbah Hasan, seperti kasus yang baru saja terjadi, soal jual beli ijin reklamasi, jual beli jabatan, dan kasus korupsi lainnya, tidak mendapat porsi yang memadai di pidato itu.

Sedangkan Manajer Advokasi Seknas Fitra Ervin Kaffah, menyampaikan komitmen Jokowi terkait penguatan SDM sudah bagus. Anggaran negara memang harus diperuntukkan untuk pemenuhan hak rakyat  dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.




“Namun Jokowi harus hati-hati, ada paradoks disini, ijin investasi yang dipermudah, dengan mengabaikan dampak ekologi, akan memberangus hak rakyat atas tanah dan lingkungan yang layak,” ujar Ervin.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*