PGI Serukan Jangan Larang Ibadah Perayaan Natal, Negara Wajib Fasilitasi Kemerdekaan Beribadah

PGI Serukan Jangan Larang Ibadah Perayaan Natal, Negara Wajib Fasilitasi Kemerdekaan Beribadah

- in NASIONAL
32
0
Ada Gerakan Intoleran Agama di Sumbar, PGI Serukan Jangan Larang Ibadah Perayaan Natal, Negara Wajib Fasilitasi Kemerdekaan Beribadah.Ada Gerakan Intoleran Agama di Sumbar, PGI Serukan Jangan Larang Ibadah Perayaan Natal, Negara Wajib Fasilitasi Kemerdekaan Beribadah.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyerukan pelarangan ibadah natal yang terjadi di Sumatera Barat tidak seharusnya terjadi. Karena itu, PGI melalui Kepala Humas PGI, Irma Riana Simanjuntak meminta agar ibadah natal yang dilakukan Umat Kristen tidak dilarang.

“Jangan larang ibadah perayaan natal,” tutur Irma Riana Simanjuntak, dalam rilisnya, Kamis (19/12/2019).

Dia mengatakan, kebebasan beragama di Indonesia tampaknya masih terus tercoreng oleh aksi-aksi atau tindakan-tindakan pelarangan. Seperti yang dialami oleh seluruh umat Kristiani di Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Mereka dilarang melaksanakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2019.

PGI, lanjutnya,  sangat menyesalkan terjadinya peristiwa ini. PGI mengajak pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota dan Kabupaten, Camat, Lurah, RT dan RW dan semua elemen masyarakat untuk mengakomodir keinginan umat Kristen.

“Sebagai sesama saudara sebangsa yang berhak menyelenggarakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Hak ini diwadahi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menjamin masyarakat untuk menjalankan ibadahnya,” katanya.

Secara khusus, dilanjutkan Irma Riana Simanjuntak, PGI meminta perhatian pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Pulau Panjang, Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Nagari Sunagi Tambang, Provinsi Sumatera Barat, untuk mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Serta menghargai konstitusi yang berlaku. “Konstitusi mewajibkan  Pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan,” ujarnya.

Selain itu, dia menyampaikan, PGI sangat menghargai pilihan jalan dialog sebagai cara bermartabat dan berbudaya. Serta para sahabat yang sudah menempuhnya untuk membantu penyelesaian masalah seperti ini.

Apresiasi juga kepada Pemkab Dharmasraya yang telah mendorong ditempuhnya langkah dengan dialog damai. Ke depannya, kata dia, PGI berharap pemerintah setempat tetap memfasilitasi warga Kristen melakukan peribadahan melalui pemberian ijin pendirian rumah ibadah.

“Sebagai sesama saudara bangsa, kami menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan pesan perdamaian dan persahabatan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia serta menghormati konsensus dan konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indoensia ini. Dan mengajak semua komponen masyarakat bangsa untuk bersatupadu membangun persahabatan demi Indonesia yang makin maju dan tangguh ke depan,” tuturnya.

PGI juga menghimbau seluruh umat Kristen untuk tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah, tokoh masyarakat serta umat lain dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Irma mengatakan, dalam sorotan Tema Natal PGI-KWI Tahun 2019 yaitu Hiduplah Sebagai Sahabat bagi Semua Orang, semua pihak diingatkan untuk membawa pesan perdamaian. Untuk menjadikan semua orang sebagai sahabat melalui perayaan Natal tahun ini.

“Kami tidak mencari musuh, kami menganggap sesama warga bangsa ini sebagai sahabat. Jadi tidak perlu memusuhi kami. Apalagi melarang perayaan Natal yang akan kami selenggarakan di manapun di negara Pancasila ini,” ujar Irma Riana Simanjuntak.

Badan Pengawas Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) di Sumatera Barat, Sudarto mengungkapkan, dalih negara yang direpresentasikan oleh pemerintah daerah setempat dengan mengatakan tidak ada izin perayaan, tidak dapat diterima, dan sangat bertentangan dengan tugas dan kewajiban aparatur Negara untuk menjamin kebebasan beribadah.

“Mereka mengatakan, perayaan natal itu tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Karena perayaan dan ibadah Natal dilakukan di rumah salah satu umat yang telah dipersiapkan. Pemda setempat beralasan karena situasinya tidak kondusif,” ungkap Sudarto.

Kondisi itu menunjukkan bahwa negara mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab untuk memperlindungan (the obligation to protect) hak atas KBB penduduk setempat yang adalah warga negara Indonesia.

Alasan ketiadaan izin perayaan dan ibadah Natal yang dilakukan di rumah salah satu umat justru mereduksi hak dasar manusia ke wilayah administrastif.

Sementara alasan situasi yang tidak kondusif, justru menunjukkan bahwa negara tidak punya kuasa (power) melaksanakan kewajibanny untuk melindungi warga negara.

Kewajiban untuk melindungi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar hak atas KBB.

Ironisnya, praktik pelarangan bagi umat Nasrani ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ternyata sudah berlangsung sejak tahun 1985.

“Sudah berlangsung cukup lama (1985), selama ini mereka beribadah secara diam-diam di rumah salah satu jamaat, namun mereka sudah beberapa kali mengajukan izin untuk merayakan Natal, namun tak kunjung diberikan izin. Pernah sekali, pada awal tahun 2000, rumah tempat mereka melakukan ibadah kebaktian dibakar karena adanya penolakan dari warga,” ungkap Sudarto.

Saat ini, ada sekitar 210 kepala keluarga (KK) umat Kristen di Sungai Tambang, yang terdiri dari 120 KK jemaat HKBP, 60 KK Khatolik dan 30 KK GKII.

“Selama ini merayakan Natal di geraja di Sawahlunto yang harus menempuh jarak 120 kilometer. Lantas kemana dan dimana peran negara untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara?” cetusnya.

Heboh Pelarangan Perayaan Natal bagi Umat Kristen di wilayah itu dibantah oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.

Kabag Humas Pemkab Dharmasraya Budi Waluyo mengatakan, Pemkab Dharmasraya secara resmi tidak pernah melakukan pelarangan terhadap warga yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.

Budi menyebutkan, Pemkab Dharmasraya menghargai kesepakatan antara tokoh masyarakat Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung dengan umat Kristiani yang berasal dari warga transmigrasi di Jorong Kampung Baru.

“Kedua belah pihak sepakat dengan tidak adanya larangan melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di rumah masing-masing,” ujarnya.

Namun, jika harus melaksanakan ibadah yang sifatnya berjamaah atau mendatangkan jamaah dari tempat lain, maka harus dilakukan di tempat ibadah yang resmi dan memiliki izin dari pihak terkait.

Pemkab Dharmasraya menghindari adanya konflik horizontal antara pemeluk Kristiani di Jorong Kampung Baru dengan ninik mamak Nagari Sikabau, sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1999 lalu, karena akan mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak.

Menurut Budi, adapun soal surat Walinagari Sikabau yang tidak memberi izin untuk penyelenggaraan hari Natal, itu bukan pelarangan, melainkan hanya pemberitahuan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan untuk tidak melaksanakan Natal secara berjamaah maupun mendatangkan jamaah dari luar wilayah.

Sementara Sekda Sijunjung, Zefnifan juga mengatakan, Pemkab Sijunjung tidak melakukan pelarangan.

“Tidak ada pelarangan. Selama ini, antara Muslim dengan Kristiani hidup berdampingan tanpa ada gesekan,” ujar Zefnifan.

Zefnifan berharap masyarakat menjaga kerukunan umat beragama dan tidak mudah terpancing dengan provokasi-provokasi dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like