PGI: Hentikan Kekerasan Terhadap Masyarakat Papua

Di Hari Kemerdekaan Indonesia, Tindakan Represif Terjadi Kepada Mahasiswa Papua

PGI: Hentikan Kekerasan Terhadap Masyarakat Papua.
PGI: Hentikan Kekerasan Terhadap Masyarakat Papua.

Tindakan represif yang dilakukan aparat kepada mahasiswa Papua tidak seharusnya terjadi. Aparat penegak hukum harusnya melakukan pengayoman terhadap masyarakat, terkhusus bagi mahasiswa Papua.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sangat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dan TNI terhadap para mahasiswa Papua itu.

Kepala Humas PGI Irma Riana Simanjuntak menyampaikan, sikap Majelis Pekerja Harian PGI menyesalkan tindakan represif aparat yang menyebabkan korban mahasiswa asal Papua.

Dituturkan Irma, pada saat memasuki Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, ironisnya  sejumlah mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Mahasiswa Papua dituduh merusak bendera merah putih dan membuangnya ke selokan di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus 2019.

Kekerasan dalam bentuk verbal dan fisik pun dialami mahasiswa Papua saat terjadi pengepungan di Asrama Papua Surabaya oleh aparat dan massa. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Polisi bersenjata lengkap masuk ke dalam asrama dan membawa 43 mahasiswa Papua ke Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Surabaya. “Yang disertai suara tembakan dan tindakan kekerasan,” ujar Irma.

Tindakan represif juga dialami oleh mahasiswa Papua di sejumlah daerah lain seperti Malang, Ternate, Ambon, dan Jayapura. Setidaknya 19 mahasiswa Papua terluka dalam kejadian tersebut, sementara lainnya ditangkap kepolisian.

“PGI sangat menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam menangani masalah ini sehingga jatuhnya korban mahasiswa asal Papua,” ujar Irma Riana Simanjutkan, Selasa (20/08/2019).

PGI meminta Polri, TNI dan Pemerintah bertanggungjawab atas pembiaran tindakan pengepungan dan perusakan yang bernada rasis dan diskriminasi itu. Hal ini merupakan persekusi dan melanggar UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

“PGI meminta seluruh masyarakat untuk menghentikan rasisme. Mari kita juga menghargai warga Papua sebagai sesama dan Ciptaan Tuhan. Karena setiap WNI, apapun latarbelakangnya, berhak mendapat perlakuan yang manusiawi sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Kristiani yakni Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri,” tutur Irma.

Bagi PGI, penyelesaian masalah Papua memerlukan pendekatan kultural. Bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga segenap masyarakat terutama di luar Papua.

“Hanya dengan demikian masyarakat Papua dapat merasakan bagian integral dari masyarakat Indonesia,” katanya.

Sebaliknya, segala bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian dan sudah pasti menciderai kemanuasiaan.

“PGI mengajak semua masyarakat untuk manahan diri dari segala bentuk provokasi yang hanya menimbulkan benturan, dan mengakibatkan korban sia-sia,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan