Petingginya Ditangkap Kasus Terorisme, MUI Mesti Segera Koreksi Diri

Petingginya Ditangkap Kasus Terorisme, MUI Mesti Segera Koreksi Diri

- in DAERAH, DUNIA, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL, World
37
0
Petingginya Ditangkap Kasus Terorisme, MUI Mesti Segera Koreksi Diri. - Foto: Hendardi, Ketua SETARA Institute.(Net)Petingginya Ditangkap Kasus Terorisme, MUI Mesti Segera Koreksi Diri. - Foto: Hendardi, Ketua SETARA Institute.(Net)

Penangkapan An Najah adalah momentum koreksi bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Hal itu disampaikan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), yang juga Ketua Setara Institute, Hendardi merespon penangkapan itu. 

Menurutnya, penangkapan Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zain An Najah oleh Densus 88 Mabes Polri atas dugaan tindak pidana terorisme, menggambarkan dan mengonfirmasi bahwa intoleransi, radikalisme dan terorisme telah menyusup secara sistemik ke berbagai institusi sosial, keagamaan, bahkan juga institusi Pemerintahan dan BUMN. 

“MUI yang seharusnya menjadi jangkar moderatisme Islam kembali lalai seperti di masa sebelumnya. Sebab membiarkan orang seperti An Najah menjadi bagian dari struktur MUI, bahkan pada Komisi Fatwa, suatu Komisi yang selama ini memproduksi fatwa-fatwa keagamaan,” ujar Hendardi, dalam siaran persnya yang diterima Selasa (23/11/2021). 

Hendardi mengatakan, sebelumnya, melalui sejumlah aktor dalam MUI, organisasi keagamaan ini telah menjadi booster yang efektif bagi menguatnya intoleransi di Indonesia. 

Fatwa-fatwa atas berbagai aliran dan pandangan keagamaan serta peristiwa tertentu yang dengan simplistis dianggap sebagai penodaan agama, telah melegitimasi praktik intoleransi, diskriminasi dan persekusi terhadap warga negara dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu. 

Sekalipun dalam perspektif MUI fatwa-fatwa tersebut bagian dari tugas dakwah, lanjut Hendardi, tetapi MUI tidak pernah menghitung secara seksama risiko dan dampak yang ditimbulkan dari fatwa terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 

“Penangkapan An Najah, harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya-upaya ekstra memastikan kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi,” tuturnya. 

Bukan hanya MUI di tingkat Pusat, menurut Hendardi, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah. 

“Setara Institute mengapresiasi Densus 88 Mabes Polri yang bertindak melakukan pemberantasan terorisme, sekalipun mereka berlindung di balik organisasi keagamaan,” ujar Hendardi. 

Pria berkumis lebat ini menyebut, narasi Islamphobia yang dihembuskan di balik setiap upaya Negara memberantas terorisme adalah bagian dari counter attack yang sengaja dihembuskan untuk memperlemah kinerja pemberantasan terorisme. 

“Sepanjang bukti permulaan telah cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme sahih untuk dilakukan,” imbuhnya. 

Hendardi mengingatkan, prinsip due process of law harus terus menjadi pedoman Densus 88. Sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai tindakan politik negara melemahkan kelompok-kelompok tertentu. 

“Setara Institute terus mengingatkan bahwa terorisme adalah puncak dari intoleransi,” ujarnya. 

Karena itu, lanjut Hendardi, terhadap segala bibit intoleransi, Negara dan elemen masyarakat harus terus melakukan intervensi dengan berbagai resep yang proporsional. 

“Apa yang dilakukan negara, melalui Kementerian Agama RI dengan mempromosikan moderasi beragama adalah bagian dari upaya mengatasi problem hulu dari terorisme. Sementara elemen masyarakat sipil juga melakukan hal yang sama, mempromosikan kehidupan yang lebih toleran,” tandas Hendardi.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Serangan Teror di Makassar dan Jakarta, SETARA Institute: Tak Boleh Permisif Terhadap Aksi Terorisme, Dukung Penindakan Terukur dan Akuntabel

Pasca serangan terorisme di Gereja Katedral Makassar 31