Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN) Alvino Antonio mengungkapkan, di lembaganya, pada awalnya masih memiliki sebanyak 130-an peternak mandiri. Kini, hanya sisa 30-an peternak mandiri.
“Sudah sangat banyak yang mati usahanya. Itu karena iklim bisnis unggas ini, sekarang tidak ada jaminan akan dapat untung,” ujar Alvino. Selasa (05/03/2019).
Menurut dia, sejumlah integrator (perusahaan besar yang menguasai sector hulu hingga hilir peternakan) itu ikut bermain di semua pangsa pasar dan semua segmen peternakan uanggas.
“Peternak ayam rakyat, tidak menguasai hulu ke hilir. Pemerintah juga tidak memberikan kesempatan. Bahkan, kami coba lewat koperasi, agar kami diberikan kuota kebutuhan produksi awal, belum ada,” ujarnya.
Dari para peternak mandiri itu, setelah gulung tikar, beralih ke usaha lain yang lebih menjanjikan. “Jika kondisi masih seperti ini, 4 bulan ke depan habis semua kita ini. Kami tetap dibiarkan rugi, modal tinggi, kualitas kurang bagus, harga jualnya rendah,” ujarnya.
Selama ini, model kemitraan yang terjadi malah tidak sejajar. Akhirnya, peternak mandiri tidak ubahnya hanya seperti buruh peternakan yang berupah rendah dan sangat kecil.
“Mitranya tidak sejajar. Harusnya, sejajar. Kalau yang sekarang, kami bagai diupah kerja saja. Kandang ayam kita tak sanggup lagi mengelolanya, diambil sama perusahaan besar atau integrator. Jadi semua diambil lagi, bukan dijual. Kayak upah aja,” ujarnya.
Menurut Alvino, kondisi buruk ini sudah berlangung bertahun-tahun. Dan pemerintah beserta aparaturnya mengetahui persis kondisi itu, namun tidak ada tindakan.
“Kondisi ini sudah cukup lama, sudah 5 tahun. Yang saya tahu. Kebanyakan tidak berdaya, malah kandang-kandang diserahkan ke perusahaan, tidak ada untung, tapi hutang harus dibayar.Belum ada untung. Pemerintah tahu situasi ini. Tapi tidak ada tindakan dan perlindungan bagi kita,” ujarnya.
Oleh karena itulah, Alvino menyatakan kecewa dengan pemerintah yang tidak melindungi dan tidak memberdayakan peternak mandiri. Malah, ruang dan ekspansi gila-gila diberikan kepada para integrator.
Jika sudah begitu, Alvino pun berpendapat, bahwa Pemerintah, dalam hal ini secara khusus Kementerian Pertanian (Kementan) sudah gagal mengemban aspirasi masyarakat Indonesia. “Kalau saya bilang gagal. Mentan Amran gagal,” tutupnya.
Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyampaikan, keterpurukan karena kerugian yang sangat besar yang selama ini dialami peternak mandiri, membuktikan kinerja pemerintah sangat buruk di sektor ini. “Selama ini ekonomi pro rakyat itu hanya slogan saja,” ujarnya.
Anthony mempertanyakan upaya pemerintah mengangkat perekonomian rakyat. Bayangkan saja, lanjutnya, dalam 6 bulan terakhir ini para peternak mandiri malah bangkrut lalu gulung tikar.
“Permasalahan ini bukan 6 bulan, sudah berbulan bulan, sudah bertahun-tahun. Aspirasi ini harus didengarkan, diperbaiki dan dicarikan solusi bagaimana pemerintah dan perusahaan besar harus memperhatikan nasib para peternak mandiri,” ujarnya.
Pegiat advokasi di Sektor Perunggasan Haris Azhar menakankan, kondisi buruk yang dialami para peternak mandiri harus segera dibenahi.
“Harus segera dibenahi, sudah banyak peternak rakyat, peternak mandiri yang sudah nyungsep. Pemerintah tidak boleh cuci tangan,” katanya.
Mantan Koordinator KontraS ini, mengajak setiap para peternak mandiri untuk mengumpulkan dan memvalidasi setiap bukti diskriminasi yang dialami para peternak mandiri, seperti diskriminasi harga, persaingan yang buruk dan kooptasi perusahaan besar harus diakhiri.
“Harus dilakukan advokasi dan memperjuangkan kebijakan pro peternak mandiri. Pemerintah juga harus mengikis persaingan-persaingan yang buruk,” ujar Koordinator Lokataru ini.
Keinginan untuk ketersediaan pangan atau daging ayam yang murah dan sehat adalah sebuah keharusan. Namun, petani dan peternak rakyat juga harus sejahtera, tidak bangkrut dan hidup lebih baik.
“Harus adil, peternak dan petani, harus hidup dan berkembang. Jangan biarkan perusahaan-perusahaan besar yang ambil untung dan menikmati enaknya sana, tetapi petani dan peternak hanya dijadikan buruh. Ini yang harus kita lawan,” tutup Haris Azhar.(JR)
