Petani Sawit Tantang Pemerintah Revitaliasi & Atur Harga TBS Pro Rakyat

Presiden Jokowi Tunda Perluasan Lahan, Petani Sawit Tantang Pemerintah Revitaliasi & Atur Harga TBS Pro Rakyat.

Pemerintah ditantang segera melakukan revitalisasi pengelolaan sawit petani dan mengatur harga tandan buah segar (TBS) yang pro rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menanggapi Pidato Presiden Joko Widodo yang menunda perluasan lahan Kelapa Sawit, dalam pembukaan acara Indonesian Palm Oil Conference di Bali, 29 Oktober 2018 yang lalu.

Menurut Darto, Presiden Jokowi belum konkrit melakukan rencana aksi dari semua yang diutarakan Presiden, khususnya bagi petani yang saat ini sedang menghadapi gejolak harga sawit.

Jangankan untuk mengurusi lahan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan kepala sawit, menurut Darto, urusan harga sawit yang sangat rendah dan tidak pro petani, tak kunjung diurusi oleh pemerintah.

“Dimana petani memperoleh harga sebesar Rp700 per kilogram. Di beberapa tempat, petani plasma juga dibatasi oleh pabrik dalam penerimaan TBS petani plasma. Petani swadaya juga begitu, mereka sudah enggan memanen sawit karena harganya sudah sangat rendah ketimbang biaya produksi,” tutur Mansuetus Darto, dalam keterangan persnya, Rabu (31/10/2018).

Oleh karena itu, dia melanjutkan, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyarankan kepada pemerintah agar menentukan harga sawit yang lebih baik bagi petani. Caranya, segera menurunkan kutipan dana Badan Pengelola Dana  Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar 50 dolar amerika per ton menjadi 7 dolar amerika per ton.“Agar kutipan itu tidak berpengaruh besar bagi penurunan harga TBS petani,” ujar Darto.

Selain itu, dia juga menyarankan, untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit, pemerintah hendaknya segera melakukan penataan kelembagaan BPDP-KS agar lebih berpihak pada petani.

“Petani juga butuh prosedur yang lebih mudah untuk peremajaan sawit. Pemerintah hendaknya memperbaiki model kemitraan antara perusahaan dan petani, sehingga tidak terjadi konglomerasi bagi perkebunan rakyat melalui manajemen satu atap,” tutur Darto.

Dia juga meminta pemerintahan Jokowi mendesain masa depan perkebunan rakyat agar sesuai Nawacita. “Sehingga tidak terjadi konglomerasi dalam industri sawit Indonesia,” ujarnya.

Terkait bantuan BPDP-KS, lanjut dia, harus sesuai dengan amanat  Inpres No 8 tentang moratorium sawit, yakni adanya pendataan petani dalam kawasan hutan dan Area Penggunaan Lain (APL); Revitalisasi kelembagaan petani dan peningkatan produktivitas perkebunan rakyat.

Darto juga setuju, bahwa sesuai pidato Presiden Jokowi, masih ada sejumlah permasalahan yang harusnya segera diselesaikan, yakni terkait peningkatan produktivitas perkebunan, prosedur yang berbelit-belit bagi  petani untuk mengajukan peremajaan sawit, terkait dengan harga sawit yang rendah yang diterima petani dan sertifikat lahan petani sawit.

Perlu upaya mendorong perkebunan sawit berkelanjutan, dengan mendahulukan peningkatan produktivitas sawit, serta menyederhanakan prosedur yang rumit bagi petani.

“Bagi petani, hendaknya dalam mengakses dana peremajaan sawit cukup satu prosedur saja,” ujar Darto.

Saat ini, lanjutnya, sawit Indonesia sedang mengalami over produksi. Produksi meningkat tapi permintaan berkurang, dan ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi pemerintah.

“Belum lagi harga CPO yang fluktuatif, sehingga butuh pembenahan dengan cara perbaikan tata kelola dalam negeri yang lebih baik,” tutur Darto.

Dia pun meminta kepada pemerintah untuk sederhanakan proses pengajuan peremajaan sawit dengan prosedur yang mudah. Karena selama ini rantainya sangat panjang. Misalnya, dari petani kelapa sawit ke Dinas Perkebunan Kabupaten, dari Dinas Perkebunan Kabupaten ke Provinsi. Kemudian, dari Dinas Perkebunan Provinsi ke Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Perkebunan ke Badan Pengelola Dana  Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

“Belum lagi petani harus memenuhi sekitar belasan administrasi yang sulit bagi petani penuhi. Presiden telah menyampaikan, semua itu agar disederhanakan, yang terpenting adalah akuntabilitasnya atau bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ditekankan Darto, pesan Presiden tersebut diarahkan bagi BPDP-KS dan Kementerian Pertanian. Namun, SPKS inginkan agar BPDP-KS, khususnya urusan peremajaan dan pemberdayaan petani diserahkan kepada Kementerian Pertanian, khususnya  Dirjen Perkebunan.

“Karena yang mengerti sawit adalah Kementan. Kementan juga memiliki akses kepada Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meletakkan urusan sawit rakyat kepada BPDP-KS akan membuat perkebunan rakyat jadi mandul,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Jokowi, menurut Darto, erat kaitannya dengan Inpres Nomor 8 tentang moratorium sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan.

Dalam inpres ini dijelaskan terkait dengan evaluasi perijinan, peningkatan produktivitas perkebunan, alokasi 20% untuk perkebunan rakyat, pendataan perkebunan rakyat dan kelembagaan petani sawit. “Kami meminta pemerintah pro petani,” ujarnya.

Presiden Jokowi menyampaikan alasan pemerintah memberlakukan moratorium perizinan kelapa sawit, sementara di sisi lain mendorong dilakukannya replanting atau perejamaan tanaman sawit.

“Moratorium kita lakukan agar produktivitas kita naik terlebih dahulu, 1 hektar kalau biasanya 3 atau 4 ton ya bisa naik menjadi 6 ton, yang suda 6 ton bisa naik menjadi 9 ton. Enggak usah memperbesar lahan terus, menaikkan produktivitas dulu,” kata Presiden Jokowi saat membuka Indonesian Palm Oil Conference(IPOC) 2018 dan 2019 Price Outlook, di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).

Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku bangga karena Indonesia adalah produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. Artinya, dengan produksi kelapa sawit yang mencapai 42 juta ton per tahun, Indonesia adalah produsen terbesar bahan yang dipakai banyak orang di dunia dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Di sisi lain, Presiden mengaku pusing kalau mendengar keluhan mengenai turunnya harga sawit dari para petani/produsen. “Supaya tahu saja, saya kirim menteri ke Uni Eropa, ke Perancis, ke Belgia, enggak tahu sudah berapa puluh kali untuk urusan agar kita tidak diboikot pasar kita di Uni Eropa,” ungkap Presiden seraya menambahkan, saat bertemu dengan Perdana Menteri atau Presiden negara lain pun dirinya selalu minta agar ekspor kelapa wasit Indonesia tidak dihentikan.

Menurut Presiden, 42 juta ton itu jumlah yang sangat besar sekali, dan itu pasarnya pasar hampir 70%-80% untuk ekspor pasar dunia yang tidak bisa kita atur-atur.  Justru pasar yang mengatur, tambah Presiden, dimana saat pasar melihat supply di Indonesia kebanyakan, maka harga akan diturunkan.

“Enggak bisa negara membuat kebijakan untuk harga kelapa sawit naik, itu enggak bisa karena itu sudah harga pasar internasional,” tegas Presiden.

Untuk itulah, Jokowi menekankan pentingnya dilakukan moratorium perizinan baru untuk tanaman kelapa sawit. Hal ini dilakukan, tambah Presiden, agar produktivitas naik lebih dahulu.

Selain itu, Presiden mengingatkan, sejak tahun lalu dirinya sudah meminta harus ada peremajaan, replanting, harus yang sudah tua-tua sudah 25 tahun, 35 tahun tinggi-tinggi diremajakan,  ganti yang muda-muda, dan ini harus dimulai petani.

Terkait dengan peremajaan ini, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memberikan subsidi. Ia menekankan, agar prosedur pencairan subsidi replanting disederhanakan.

“Jangan ruwet-ruwet. Petani segera dapat, saya minta bulan depan ini sudah cepat,” ujar Jokowi, seraya menambahkan dirinya sudah mendengar ini ruwet sekali.

Presiden meminta agar prosedur pencairan subsidi replanting itu jangan banyak-banyak, 1 prosedur sudah cukup. “Yang penting akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada Menko bidang Perekonomian agar kebun-kebun kelapa sawit segera disertifikatkan. Asal lahannya bukan lahan sengketa, Presiden Jokowi meminta agar segera diberikan sertifikatnya.

Kepala Negara juga mengingatkan agar memaksimalkan kemajuan teknologi untuk praktik keberlanjutan industri kelapa sawit agar tidak terus dikritik dari LSM kiri-kanan dan atas-bawah.

Ia memberi contoh mulai dari biji kelapa sawit yang terus dikembangkan yang unggul dengan teknologi supaya tahan hama, supaya buahnya berbuah lebih banyak.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*