Petani Peladang Suku Sakai Dikriminalisasi, Pak Jokowi, Tolong Berikan Keadilan Untuk Masyarakat Adat

Koordinator Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat, Eko Pambudi: Petani Peladang Suku Sakai Dikriminalisasi, Pak Jokowi, Tolong Berikan Keadilan Untuk Masyarakat Adat.
Koordinator Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat, Eko Pambudi: Petani Peladang Suku Sakai Dikriminalisasi, Pak Jokowi, Tolong Berikan Keadilan Untuk Masyarakat Adat.

Presiden Joko Widodo dan Aparat Penegak Hukum (APH) diminta menghentikan dugaan tindakan kriminalisasi terhadap peladang Suku Sakai yang berada di Pedalaman Riau, Sumatera.

Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat yang menangani adanya dugaan kriminalisasi terhadap salah seorang petani peladang Suku Sakai bernama Bongku, mendesak agar Negara memberikan keadilan kepada Masyarakat Adat, seperti kepada Suku Sakai.

Koordinator Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat, Eko Pambudi menjelaskan, Bongku mengalami kriminalisasi dengan tuduhan melakukan perusakan hutan.

Proses hukum terhadap Bongku diteruskan. Dia dikriminalisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau sering disebut UU P3H.

“Pak Bongku bukanlah pelaku perusakan hutan. Dia hanya menebang pohon di Tanah Ulayatnya sendiri. Kami meminta, agar Pak Bongku dibebaskan. Berikan keadilan kepada Masyarakat Adat,” tutur Eko Pambudi, dalam keterangannya, Selasa (28/04/2020).

Pada Senin, 27 April 2020, persidangan terhadap Bongku tetap dilakukan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Agenda sidang, pembacaan nota pembelaan.

“Di nota pembelaan, juga sudah kami sampaikan, bahwa Pak Bongku hanya menebang pohon di tanah ulayatnya sendiri. Dia tidak melakukan perusakan hutan,” jelas Eko Pambudi.

Eko Pambudi menerangkan, kasus ini bermula dari keinginan Bongku yang membuka lahan untuk ditanami ubi kayu dan ubi menggalo (ubi racun). Bongku pun menggarap lahan yang merupakan tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Pada Minggu, 3 November 2019, Bongku ditangkap oleh petugas keamanan atau sekuriti PT Arara Abadi. Selanjutnya, Bongku ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Bongku disidangkan pertama kali oleh Pengadilan Negeri Bengkalis pada 24 Februari 2020.

Bongku adalah seorang anggota Masyarakat Adat Sakai yang merupakan Suku Adat yang berada di Suluk Bongkal. Sehari-harinya ia bekerja sebagai petani tradisional. Untuk menghidupi keluarganya, Bongku bertanam ubi kayu dan ubi menggalo. Ubi itu diolah menjadi menggalo mersik yaitu salah satu makanan tradisional Masyarakat Adat Sakai.

Eko Pambudi melanjutkan, dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 3 orang saksi. Yaitu, Harianto Pohan yang merupakan sekuriti PT Arara Abadi (PT AA), Usman yang juga sekuriti PT Arara Abadi (PTAA), dan Sudarta sebagai Planing Survey PT Arara Abadi.

Dalam keterangannya di persidangan,  saksi menjelaskan perihal penangkapan Bongku dan membawanya ke kantor PT Arara Abadi (PT AA), hingga akhirnya  sekutiri PT Arara Abadi (PT AA) membawa ke Polsek Pinggir.

Di persidangan, Syahdiman yang merupakan Ahli Planologi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau juga memberikan penerangannya. Dia menjelaskan terkait lokasi terjadinya penebangan.

Menurut Syahdiman, lahan tersebut masuk pada konsesi PT Arara Abadi (PT AA) dan luas lahan yang digarap oleh Bongku seluas 0,5 hektar. Kesemua saksi dan ahli itu telah memberikan keterangannya pada persidangan yang digelar tanggal 19 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Bengkalis.

Sementara itu, Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat bersama para Penasehat Hukum Bongku, menghadirkan 6 orang saksi yang meringankan. Yakni, Syafrin, Jumadel, Azri, Rabi Muslim. Keempat orang ini adalah anggota Masyarakat Adat Suku Sakai. Kemudian, dua orang lagi adalah Ridwan selaku Batin Pembumbung, serta Goldfried Pandiangan selaku Mantan Humas PT Arara Abadi (PT AA).

“Kesemua saksi meringankan menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan lahan perjuangan Masyarakat Suku Sakai, yang sejak dulu sudah menjadi tanah ulayat mereka,” tutur Eko Pambudi.

Penasehat Hukum Terdakwa Bongku, Andi Wijaya menjelaskan, ada sekitar 7.158 hektar lahan yang menjadi hasil perjanjian mediasi dan disepakati oleh saksi Goldfried Pandiangan selaku Humas PT Arara Abadi (PT AA) pada saat itu.

“Dan sampai saat ini belum terselesaikan oleh pemerintah,” ujar Andi Wijaya.

Pada persidangan, ​Penasehat Hukum juga menghadirkan Ahli yakni Datuk Al Azhar dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau).  Ahli Datuk Al Azhar menjelaskan sejarah masyarakat adat dan konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan yang ada di Riau, khususnya Masyarakat Adat Suku Sakai.

Selain itu, lanjut Andi Wijaya, pihaknya juga menghadirkan Dr Ahmad Sofian, SH, MA selaku Ahli Pidana. Ahmad Sofian menjelaskan tentang muatan dari UU P3H yang diterapkan kepada terdakwa. Yang pada intinya, UU P3H dibentuk untuk kejahatan yang terstruktur dan teroganisir. Jadi bukan untuk  masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan.

Dalam pledoi, Penasehat Hukum berpendapat, bahwa Jaksa Penunut Umum (JPU) tidak tepat dalam menggunakan pasal dalam UU P3H. Karena UndangUndang ini hanya tepat digunakan bagi perusahaan besar, cukong dan pelaku perusakan hutan dengan skala besar.

“Penerapan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau sering disebut UU P3H  itu kepada Pak Bongku tidak tepat. UU P3H tidak tepat digunakana bagi masyarakat tempatan atau masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil pertanian,” jelas Andi Wijaya.

Penasehat Hukum Bongku lainnya, Rian Sibarani menuturkan, dalam fakta-fakta persidangan tidak satupun fakta yang menjelaskan bahwa Bongku melakukan penebangan pohon tersebut bertujuan ataupun berniat untuk merusak hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 huruf c, 82 Ayat 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sehingga, menurut dia, Surat Dakwaan Jaksa itu tidak berdasar. “Terdakwa menebang dengan tujuan untuk berladang tradisional. Terdakwa akan menaman ubi kayu, ubi menggalo atau ubi racun yang merupakan makanan tradisional Masyarakat Adat Sakai,” ujar Rian Sibarani.

Lagi pula, Rian Sibarani menegaskan, berladang tradisional yang dilakukan oleh Bongku tidak akan menimbulkan kerusakan pada hutan. Sebab, Suku Adat Sakai memiliki tradisi untuk menjaga ekosistem hutan, alam dan lingkungan.

Terkait keterangan saksi dalam persidangan tersebut, Penasehat Hukum menghadirkan alat bukti yang dilampirkan dalam nota pembelaan. Yaitu terkait dengan sejarah konflik, juga bukti mediasi yang dilakukan antara PT Arara Abadi (PT AA) dengan Masyarakat Suku Sakai.

Dalam Perjalanannya, kasus ini menyita perhatian publik, akademisi dan Lembaga Pemerhati HAM lainnya. Sampai saat ini ada 6 amicus curiae dari akademisi yang ditujukan pada kasus Bongku.

Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law.

Amicus Curiae adalah sebuah istilah latin yang berarti “Friends of The Court” atau “Sahabat Pengadilan”.

Berdasarkan beberapa sumber mendefinisikan amicus curiae sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

‘Keterlibatan’ pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti derden verzet. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa.

Enam orang amicus curiae yang peduli pada kasus Bongku itu adalah Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo, MS  yaitu Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Erdianto, SH.,M.Hum yaitu Dosen Hukum Pidana Universitas Riau (Unri), Dr Mexsasai Indra, SH., MH yaitu Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau (Unri), Dr Hayatul Ismi., SH., MH yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri), Zainul Akmal, SH.,MH yaitu Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau (Unri), Grahat Nagara, SH.,MH yaitu Dosen Hukum Adminitrasi Negara Universitas Indonesia (UI) yang juga Dosen Hukum Agraria Sekolah Tinggi Hukum Jentera (STIH Jentera), dan Roni Saputra, SH.,MH yaitu Peneliti Hukum Yayasan Auriga Nusantara. Kemudian, 1 amicus curiae dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

“Dan akan terus bertambah menjelang putusan pengadilan,” ujar Rian Sibarani.

Dia menerangkan, amicus curiae atau sahabat pengadilan adalah pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini dalam bentuk brief. Di Indonesia,  amicus curiae eksis dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan membantu pengadilan untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait perkara yang sedang diadili.

“Saat ini, penegakan hukum perusakan hutan hanya mampu menyasar pada orang perorangan yang miskin dan buta hukum, yang hanya menggunakan lahan untuk bertanam tanaman tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat, Eko Pambudi menambahkan, data Panitia khusus (Pansus) monitoring lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyebutkan, pernah melaporkan 190 perusahaan terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pansus menghitung, dari potensi pajak di Provinsi Riau yang mencapai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas Negara.

Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada sekitar 1 juta hektar lahan yang dikooptasi oleh Perusahaan di kawasan hutan, yang dijadikan perkebunan. Dan paling besar dikuasai oleh perusahaan.

“Bukan hanya mengeruk kekayaan bumi dan menimbulkan banyak kerusakan hutan, perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak pernah membayar pajak kepada negara selama menguasai hutan,” jelasnya.

Hal ini diketahui dari banyaknya perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), hasil pansus ini tidak diketahui perkembangannya bagaimana dan belum ada perusahaan yang ditertibkan izin serta terkesan dibiarkan mengelola kawasan hutan secara ilegal yang secara nyata bertujuan untuk komersil.

​“Hal ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Pak Bongku untuk kehidupan sehari-hari. Dia malah dijadikan sebagai terdakwa dan duduk sebagai terdakwa di kursi pesakitan. Karena menebang pohon dengan luasan 0,5 hektar,” ujarnya lagi.

Rian mengungkapkan, berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan, bahwa dari perbuatan terdakwa makan Volume Panen PT Arara Abadi menjadi berkurang.

“Apakah Penegakan Hukum saat ini mementingkan kepentingan korporasi dari kepentingan masyarakat?” tanyanya.

Seharusnya, lanjutnya, menjadi tugas dan kewajiban Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memroses hukum para korporasi yang menguasai kawasan hutan secara ilegal.

“Jangan malah sibuk menangkap dan mengkriminalisasi masyarakat miskin yang buta hukum. Yang hanya mengelola setitik hutan yang merupakan tanah adat yang sudah ada sebelum Negara Indonesia Merdeka. Untuk bertahan hidup hari demi hari,” tegasnya.

Eko Pambudi menekankan, timpangnya penegakan hukum sudah dilakukan Aaparat Penegah Hukum (APH). Dengan menangkap masyarakat yang menebang di tanahnya sendiri. Dan menuduh masyarakat sebagai pelaku kejahatan Perusakan Hutan.

Oleh karena itu juga, lanjutnya, Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat dan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru), mendampingi Bongku yang merupakan orang miskin dan buta hukum.

“Untuk mendapatkan pembelaan dan mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum. Agar terciptanya prinsip persidangan yang fair. Jangan jadikan hukum itu sebagai alat untuk memenjarakan orang-orang miskin dan buta hukum. Dan jangan jadikan hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” tandas Eko Pambudi.

Eko Pambudi juga melampirkan dokumentasi Penyerahan Amicus Curiae Perkara Masyarakat Adat Sakai. Yang dituntut  pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena Menebang Pohon di Tanah Adatnya Sendiri.

Ada 6 Amicus Curiae yang diserahkan, yang terdiri dari Akademisi dan Lembaga Pemerhati Hak Asasi Manusia. Sebanyak 5 Akademisi tersebut berasal dari berbagai Perguruan Tinggi. Amicus Curiae ini diserahkan langsung ke Pengadilan Negeri Bengkalis Pada tanggal 27 April 2020 oleh Koalisi Pembela Hak Masyarakat Adat.

Sedangkan, agenda sidang sudah memasuki Nota Pembelaan yang dibacakan 27 April 2020. Dan agenda selanjutnya pada sidang 4 Mei 2020 adalah replik  dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sejumlah pihak, kini telah menyatakan mendukung Bongku, warga Masyarakat Adat Suku Sakai untuk memperoleh keadilan. Yakni, John Henri (Akademisi), Walhi Riau, Fitra Riau, Senarai, Lingkar Hijau Pesisir (LHP), JMGR Wilayah Bengkalis,  Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah) STAIN Bengkalis, GMI Bengkalis, Komunitas Sanggar Anak Pulau, HMI Komisariat STAIN Bengkalis, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan