Breaking News

Pertanyakan Proses Penyidikan, Datang ke Jakarta Warga Bangka Belitung Desak Semua Penerima Suap Tambang Timah Ilegal Diseret

Pertanyakan Proses Penyidikan, Datang ke Jakarta Warga Bangka Belitung Desak Semua Penerima Suap Tambang Timah Ilegal Diseret.

Warga Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan proses penyidikan yang digelar Markas Besar Polri terkait dugaan suap pemberian ijin terhadap tambang timah illegal di wilayah itu.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bangka Belitung, Bujang Musa merasa heran dengan proses penyidikan yang dilakukan Mabes Polri. Pria kelahiran Bangka Belitung itu menyebut, penyidikan yang dilakukan tidak terbuka.

Selain itu, sangat terkesan adanya pilih bulu dalam menyeret para pelaku yang sudah dilaporkan terlibat. “Apakah sudah semua dipanggil dan diperiksa? Terutama pihak-pihak yang dilaporkan terlibat, seperti pihak-pihak dari Lembaga Surveyor Indonesia? Semua yang terlibat dalam sogok, korupsi dan penyalagunaan wewenang sehingga terjadinya ijin palsu atau illegal penambang liar mesti diusut semua,” tutur Bujang Musa, di Jakarta, Senin (25/02/2019).

Selama ini, lanjut pria yang tinggal di Bangka Barat ini, hampir semua daratan dan tepi pantai Bangka Belitung sebagai lading menambang timah. PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjut Bujang Musa, mesti juga bertindak fair kepada masyarakat.

“Jangan malah hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Rakyat Bangka Belitung yang menambang bagi kebutuhan makan sehari-hari saja banyak yang digeruduk dan diusir-usir. Mestinya, penambang rakyat itu dikoordinir oleh PT Timah, agar bisa ditampung semua hasil-hasil mereka. Giliran penambang illegal berupa perusahaan entah dari mana kok bisa keluar ijinnya seenaknya,” beber Bujang Musa.

Dia mengibaratkan, para penambang rakyat di sana hendaknya dilindungi seperti pemerintah pusat memberikan bantuan dan modal, layaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini diberikan kemudahan dan perlindungan serta bantuan dana.

“Itu yang diperlukan masyarakat Bangka Belitung. Bukan malah seenaknya mengusir rakyat jelata menambang, namun membiarkan yang illegal beroperasi. Jangan kalau ke masyarakat awam, begitu tegasnya penegakan hokum, giliran sekelas Lembaga Surveryor Indonesia, dan antek-anteknya yang dengan enaknya keluarkan ijin, tidak ditindaktegas,” ujarnya.

Bujang Musa mengungkapkan, untuk kasus tambang timah illegal yang tengah diusut Mabes Polri, dilaporkan bahwa Kepala Kantor Wilayah lembaga Surveyor Indonesia (SI) mengakui menerima uang dan membagi-bagikannya kepada para anak buah, dalam rangka memperlancar dikeluarkannya ijin kepada perusahaan, yang ternyata adalah penambang illegal.

“Pengakuan itu seharusnya dijadikan bukti kuat menyeret dan mengembangkan lagi bahwa ada sejumlah petinggi di lembaga itu yang bermain dalam penerbitan ijin tambang timah illegal. Penyidik harus segera menyeret para bos-bos mereka juga,” ujarnya.

Dia pun mendesak penyidik agar tidak takut atau malah masuk angin untuk mengusut keterlibatan Direksi PT Surveyor Indonesia (PT SI), khususnya Tri Widodo, agar segera dijadikan tersangka. Tri Widodo adalah Kepala Divisi Batubara sebelum menjabat sebagai Direktur di PT SI.

Sepak terjang Tri Widodo, menurut dia, tidak bersih. Sebab, selama Tri Widodo menjabat sebagai Direktur, banyak utang perusahaan yang macet. Juga dilaporkan, Tri Widodo menimbulkan kerugian seperti terlibat pemalsuan uang untuk sekolah Pasca Sarjana atau S2 di Australia, termasuk juga melakukan pembelian barang bekas dengan membuat laporan bahwa barang itu asli.

Lagi pula, lanjutnya, Kepala Kantor Wilayah PT SI Bangka Belitung, Dedy Irwan pun sudah mengaku menerima duit dari penambang liar ilegal.

Dia juga mempertanyakan langkah yang dilakukan penyidik yang tidak kunjung menjerat Dirut Surveyor Indonesia sebagai tersangka berdarakan Undang Undang BUMN.

“Surveyor Indonesia dinilai bersalah karena perusahaan ini memberi verifikasi kepada perusahaan tambang ilegal. Direksi SI bisa dianggap bertanggung jawab dan pantas jadi tersangka dalam kasus itu,” ujar Bujang Musa.

Sebelumnya, untuk mengusut tuntas kejahatan penambangan timah ilegal, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri berjanji akan mengagendakan pemanggilan terhadap pihak Surveyor Indonesia (SI) dan berbagai pihak terkait.

Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Fadil Imran, ketika ditanyakan pihak-pihak mana saja yang sedang dipersiapkan akan dipanggil untuk dimintai keterangannya. “Semua akan kita panggil, termasuk pemberi izin,” ujar Fadil Imran.

Penyidik baru menetapkan 1 orang sebagai tersangka. Fadil mengatakan, penyidik masih memburu dan terus mengembangkan proses penyidikan agar semua pelaku yang terlibat bisa dijerat, termasuk pihak-pihak pemberi izin.

“Sekarang masih tahap I. Tersangkanya sementara ini baru 1 orang,” tuturnya.

Polisi tengah membongkar praktik penambangan timah yang diduga tidak berizin, di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

Penyidik melakukan penindakan terhadap PT Panca Mega Persada (PT PMP), yang dilaporkan telah melakukan penambangan ilegal di wilayah itu. Fadil menjelaskan, Tim Penyidik di Bangka telah melakukan penindakan terhadap smelter PT PMP yang berlokasi di Sungai Liat itu.

Penindakan itu dilakukan polisi berdasarkan laporan masyarakat. Fadil menyebut timnya turut menyita 9.200 timah yang dikemas dalam 9 karung berukuran besar.

Menurut dia, kegiatan penambangan itu diduga bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut Fadil, PT PMP menampung biji timah hasil penambangan seorang kolektor bernama Akiong.

“(Sedangkan) penanggung jawab PT PMP dalam hal ini Direktur PT PMP, Saudara SST alias Asui,” ujarnya.

Praktik itu berpotensi melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Pemeriksaan saksi dan gelar awal di Polres Sungai Liat,” ujarnya.

Selain menyita timah yang sudah dikemas, polisi turut mengamankan 1 truk, 2 forklift, serta 2 unit telepon seluler (ponsel). Barang bukti lainnya yang juga disita adalah 1 bundel buku catatan pasir timah, batangan timah sebanyak 15 ikat dengan berat 15 ribu kg, serta 2 unit alat peleburan timah.

Untuk pengembangan kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri telah menangkap Direktur PT Panca Mega Persada (PT PMP) Siauw Sui Thin alias Asui. Asui diduga telah melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan dan mengolah pemurnian bijih timah yang tidak memiliki IUP dan IUPK.

Fadil Imran mengatakan, modus operandi yang dilakukan pelaku adalah dengan menampung bijih timah. Bijih tersebut berasal dari luar IUP atau kolektor atas nama Akiong yang berlokasi di daerah Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung.

“TKP-nya ada di Jalan Raya Jelatik No 1A Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Pelaku sudah diamankan ke Polres Sungailiat dan 11 orang saksi juga sudah diperiksa intensif,” ujarnya.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, yakni,  1 unit truck berserta STNK, pasir timah sebanyak 9 karung jumbo dengan berat 9.203,8 ilo gram, 2 unit alat peleburan bijih timah, sejumlah ponsel pintar beserta buku catatan. “Kasus ini masih kami kembangkan terus,” kata Fadil.

Sementara itu, Coorporate Secretary PT Timah Amin Haris Sugiarto menyampaikan, pihaknya selama ini terganggu dengan adanya penambangan timah ilegal.

Selain itu, adanya pemberian izin yang penuh rekayasa bagi  pihak-pihak tertentu turut membuat suasana penambangan timah.

“Penambang yang tidak mempunyai izin akan merugikan negara, bukan hanya merugikan PT Timah saja,” tutur Amin Haris Sugiarto.

Selama ini, PT Timah tidak pernah bermasalah dengan urusan IUP atau IUPK. Menurut dia, pemberi IUP dan IUPK bukanlah dari lembaga surveyor. Karena, kapasitas lembaga surveyor sebenarnya hanyalah sebagai verifikator mengenai asal usul barang.

“Kalau di PT Timah, urusan perizinan sudah clear. Tidak ada masalah,” ujar Haris.

Dia pun setuju, agar semua pelanggar IUP dan IUPK diusut oleh penyidik. Selain itu, urusan penambangan timah ilegal, mestinya segera ditangkapi dan dibersihkan oleh polisi.

Perlu diketahui, telah ada Perubahan Regulasi terkait verifikasi timah dari Surveyor Indonesia yang dinyatakan tidak berlaku. Hal itu telah disampaikan dalam Surat Edaran Bersama tentang Perubahan Ketentuan Penerimaan Timah Murni Batangan yang diberlakukan sejak 16 Oktober 2018 lalu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*