Persoalan Multidimensi Belum Terselesaikan, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ajak Kementerian dan Lembaga Untuk Keroyokan Tangani Masalah Pekerja Migran

Persoalan Multidimensi Belum Terselesaikan, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ajak Kementerian dan Lembaga Untuk Keroyokan Tangani Masalah Pekerja Migran

- in DAERAH, DUNIA, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, PROFIL
33
0
Persoalan Multidimensi Belum Terselesaikan, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ajak Kementerian dan Lembaga Untuk Keroyokan Tangani Masalah Pekerja Migran. - Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi saat menjadi narasumber dalam ‘Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Sikat Sindikat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pendekatan Multi-Aspek Dalam Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia’, di Hotel Interkontinental, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 07 Oktober 2021.(Ist)Persoalan Multidimensi Belum Terselesaikan, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi Ajak Kementerian dan Lembaga Untuk Keroyokan Tangani Masalah Pekerja Migran. - Foto: Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi saat menjadi narasumber dalam ‘Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Sikat Sindikat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pendekatan Multi-Aspek Dalam Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia’, di Hotel Interkontinental, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 07 Oktober 2021.(Ist)

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi mengajak semua pihak, terutama Kementerian dan Lembaga untuk keroyokan menyelesaikan persoalan pekerja migran yang multidimensi. 

Dengan saling berkoordinasi dalam kemitraan, menurut pria yang akrab disapa Untung ini, maka persoalan pekerja migran yang menumpuk bisa terurai dan terselesaikan bersama-sama. 

Hal itu disampaikan mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) ini saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Sikat Sindikat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tentang Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pendekatan Multi-Aspek Dalam Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia, di Hotel Interkontinental, Bandung, Jawa Barat, pada Kamis 07 Oktober 2021. 

Untung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan itu.  

Terselenggaranya kegiatan itu menunjukkan kesamaan semangat membangun sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam melakukan pencegahan penempatan ilegal dan penegakan hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. 

Berbicara mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi.  

“Sehingga tidak ada lembaga tunggal yang memiliki kemampuan untuk memastikan pencegahan dan perlindungannya. Hanya kemitraanlah yang memungkinkan adanya pengembangan dan pelaksanaan penanganan secara komprehensif, yang akan memberikan dampak nyata dan membawa perubahan sistemik,” tutur Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi.  

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini menyebutkan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh para pekerja migran. Di antaranya, permasalahan dokumen kelengkapan biaya penempatan berlebih, over stay, gaji tidak dibayar, penganiayaan, pemerkosaan. 

“Bahkan terjadi perdagangan orang serta kasus pidana lainnya. Dan mayoritas menimpa perempuan pekerja migran Indonesia,” ujar Untung. 

Lebih lanjut, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini menjelaskan, kejahatan perdagangan orang kerap dijumpai bersinggungan dengan berbagai tindak pidana lainnya. Seperti pencucian uang dan korupsi. 

Dalam kaitannya dengan kasus korupsi dapat dicontohkan, misalnya adanya perusahaan yang mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal dalam jumlah tertentu, yang jumlahnya besar, yang tanpa dan atau diketahui oleh BP2TKI. 

“Dari tindakan korporasi tersebut, kemungkinan ada sejumlah pemasukan Negara yang hilang. Sehingga akhirnya justru menimbulkan potensi kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Tipikor,” terangnya. 

Selain itu, dilanjutkan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia ini, gratifikasi atau suap juga mungkin terjadi dalam pelayanan publik dan dokumen, pengerahan surat izin pengerahan (SIP) dalam perekrutan TKI, dan lain sebagainya. 

Artinya, kata Untung, subjek pelaku tindak pidana yang tidak lagi semata dilakukan oleh individu, melainkan oleh sindikat kejahatan serta korporasi yang terorganisir dan lintas negara atau transnational organized crime. 

Selain itu lagi, lanjutnya, dalam era globalisasi dan modern ini tidak menutup kemungkinan kejahatan human trafficking dilakukan oleh korporasi. 

Untung membeberkan, sering sekali penyalur jasa TKI ilegal menggunakan modus usaha, seperti berbentuk CV, PT ataupun yang lainnya. Untuk melancarkan niat jahat melakukan human trafficking. 

“Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada korporasi sudah diberikan secara eksplisit dalam rumusan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” sebut Untung. 

Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) ini mengatakan, sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi, maka Undang-Undang ini telah mengatur mengenai manusia dan korporasi sebagai subjek hukum.  

“Ditempatkannya korporasi dalam subjek hukum tindak pidana human trafficking dapat memberikan harapan serta optimisme bagi upaya pengusutan dan pemberantasan tindak pidana human trafficking,” ujar Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. 

Selanjutnya, berkaitan dengan upaya untuk memberantas praktek perdagangan orang atau human trafficking dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), yang tidak hanya mengatur perdagangan orang terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban, tetapi terhadap siapa pun yang menjadi korban perdagangan orang. 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur juga mengenai hak-hak korban perdagangan orang. Yang tercantum dalam Bab V Pasal 48–55 UU PTPPO. 

“Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial,” terang Untung. 

Menurut Pasal 55 UU PTPPO, hak saksi dan atau korban juga meliputi hak saksi dan atau korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHAP dan lain sebagainya. 

Hak korban yang menarik dan menjadi perhatian dalam UU PTPPO adalah hak korban atas restitusi. 

Wakil Jaksa Agung RI menyampaikan, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, memiliki tugas dan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Yaitu, Satu, Bidang Pidana melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. 

Dua, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. 

Tiga, Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, turut menyelenggarakan kegiatan di antaranya Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum, serta Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. 

Kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang Kejaksaan, lanjut Untung, yaitu kewenangan melekat lainnya yang dimiliki Kejaksaan.  

Juga tertuang dalam ketentuan lainnya, seperti Jaksa Agung sebagai Penyidik Pelanggaran HAM Berat dan kewenangan lain sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Pelaksana Eksekusi tindak pidana korupsi. 

Untung yang juga Ketua Tim Penuntasan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat di Kejaksaan itu mengatakan, tahap penuntutan terbagi atas terhadap pra-penuntutan, kemudian tahap penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan. 

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan permintaan, supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. 

“Hal tersebut berlaku terhadap seluruh tindak pidana secara umum tidak terkecuali terhadap penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” jelasnya. 

Jaksa pun dapat berperan aktif untuk mengajukan tuntutan restitusi korban dalam kasus perdagangan orang. 

Restitusi merupakan gugatan yang bersifat perdata, namun dalam kasus perdagangan orang, ketentuan restitusi ditarik ke dalam ranah hukum pidana. 

“Sehingga jaksa selaku penuntut umum dapat mewakili korban mengajukan restitusi,” katanya. 

Dasar hukum yang melandasi ketentuan ini dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang TPPO. 

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa jaksa berperan untuk memberitahukan hak korban perdagangan orang untuk mengajukan restitusi. 

Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan kerugian korban bersamaan dengan surat tuntutan pidana. Namun ketentuan dalam Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO tersebut tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugian yang diderita. 

Untung menerangkan, Jaksa penuntut umum dapat menghitung kerugian materiil yang diderita korban dengan merinci kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 

Yaitu, satu, kehilangan kekayaan atau penghasilan. Dua, penderitaan. Tiga, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/ atau. Dan empat, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. 

Mengenai perhitungan kerugian immateriil, dijelaskan, perhitungannya biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban atau keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan agama. 

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga harus berkoordinasi dengan korban untuk menghitung kerugian yang diderita sebelum mengajukan restitusi ke pengadilan. 

Atau, setidak-tidaknya Jaksa Penuntut Umum memberitahukan korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi. Sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Wakil Jaksa Agung menyampaikan, upaya dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum, khususnya tindak pidana perdagangan orang, telah menjadi perhatian Kejaksaan sejak lama. 

“Kami memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para korban TPPO,” ujar Untung. 

Berkaitan dengan hal itu, sejak tahun 2012 Kejaksaan telah mengeluarkan petunjuk teknis pengajuan restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM Nomor: 3718/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012.  

Surat itu adalah berisi Petunjuk Teknis bagi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person). 

Di mana korban belum mengajukan restitusi pada tahap penyidikan, untuk, satu, agar Jaksa Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan dan biaya perawatan medis. 

Kedua, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.  

“Dalam tuntutan pidana, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang,” ujar Untung. 

Sedangkan pada proses pra-penuntutan, diterangkan Untung, Jaksa Peneliti, terkait dengan berkas TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk, agar restitusi dijadikan substansi pemeriksaan terhadap saksi korban maupun tersangka. 

Dan, meminta penyidik melakukan “mediasi” (bukan dalam rangka penghentian perkara), tetapi dalam rangka mencoba mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi. 

Sedangkan pada proses penuntutan, kata dia, apabila di tingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan, maka secara progresif Jaksa Penuntut Umum pada saat dilakukan Penyerahan Tahap II. 

“Kemudian kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka atau terdakwa membayar restitusi. Dalam requisitor mencantumkan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban,” tuturnya. 

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, lanjut Untung lagi, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan Bangsa. 

“Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan. Serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan,” ujarnya. 

Dengan begitu Kejaksaan adalah sebagai pengendali proses perkara (dominus litis). “Karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana,” jelasnya. 

Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Setia Untung Arimuladi menyampaikan, bentuk komitmen Kejaksaan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah dengan menempatkan perwakilan Kejaksaan di luar negeri. 

Yang terdapat di beberapa Negara seperti Singapura, Bangkok Thailand, Hongkong dan Riyard Arab Saudi. 

Perwakilan Kejaksaan ini memiliki peran secara aktif memberikan pendampingan, sosialisasi dan advokasi terhadap berbagai permasalahan hukum para pekerja migran Indonesia, termasuk memperjuangkan dari jeratan hukuman mati. 

Selain itu, pada tahun 2021 ini, Kejaksaan telah membentuk Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021. 

Serta, dan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret 2021 diluncurkan Pedoman No 1 Tahun 2021 Tentang Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. 

Yang bertujuan untuk optimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban dan saksi dalam penanganan perkara pidana. 

Dengan ruang lingkup penanganan pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Mengakhiri pemaparannya, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi berharap, pelaksanaan Rakornas Satgas Sikat Sindikat BP2MI mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan sinergitas dalam pelaksanaan penegakan hukum pendekatan multi-aspek dalam penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia. 

“Kiranya Rakornas Satgas Sikat Sindikat BP2MI dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sehingga berhasil guna serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kita sekalian,” tandas Untung.(J-RO) 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Hukum Jangan Hanya Tajam ke Bawah, Kunker ke Kejati Sumsel, Jaksa Agung Burhanuddin Sempatkan Ikuti Proses Restorative Justice

Dalam Kunjungan Kerja (Kunker), Jaksa Agung Republik Indonesia,