Breaking News

Persoalan Menumpuk, Disnaker Tobasa Tak Kunjung Selesaikan Masalah Buruh di PT Hutahaean

Persoalan Menumpuk, Disnaker Tobasa Tak Kunjung Selesaikan Masalah Buruh di PT Hutahaean.

Segudang persoalan yang dihadapi buruh di PT Hutahaean yang berlokasi di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara tak kunjung bisa dicarikan solusinya oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tobasa.

 

Mulai dari persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada buruh, kepesertaan buruh sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), upah yang tidak dibayarkan dan sejumlah persoalan lainnya.

 

Buruh PT Hutahaean yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Tobasa bahkan sudah berkali-kali menuntut pihak manajemen PT Hutahaean agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Namun, tidak ada solusi.

 

Menurut Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Tobasa Saut Pahala Manalu, persoalan itu pun sudah disampaikan kepada Disnaker Tobasa agar dimediasi dan dicarikan solusinya.

 

Beberapa kali pengurus SBSI Tobasa menyurati dan mendatangi kantor Disnaker Tobasa, namun aparat pemerintah itu ogah-ogahan dan bahkan tak mampu memberikan solusi.

 

Saut Pahala Manalu mengungkapkan, seratusan lebih buruh PT Hutahaean merasa dipermainkan nasibnya oleh pihak perusahaan yang bergerak di pembuatan tepung tapioka tersebut.  Bahkan, belum lama ini, sebanyak lima orang yang buruh yang sudah 5 tahun lebih bekerja di perusahaan tersebut di-PHK tanpa diberikan hak-haknya.

 

“Kita sudah surati PT Hutahaean dua kali, namun tidak ditanggapi oleh perusahaan. Setelah itu saya laporkan ke Disnaker Tobasa, lalu Disnaker Tobasa mengeluarkan surat panggilan ke PT Hutahaean dan SBSI untuk melakukan tripartit,” kata Saut saat di hubungi, Selasa (21/03/2017).

 

Saut yang mewakili buruh PT Hutahaean dalam pertemuan tersebut mengatakan tuntutan buruh terhadap perusahaan merupakan uang pesangon yang belum dibayarkan sejak  di-PHK pada 2016 lalu, tidak ada penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan perobatan, sisa cuti dan upah proses.

 

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tobasa kemudian mengundang buruh PT Hutahaean dan pihak perusahaan untuk melakukan pertemuan di kantor Disnaker Tobasa. Namun pertemuan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tidak ada solusi yang dihasilkan.

 

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan mengirimkan dua orang perwakilan yang tidak dapat mengambil keputusan. Diungkapkan Saut, dalam pertemua terakhir itu, perwakilan dari pihak perusahaan meminta agar bipartit dilakukan oleh perusahaan dan diterima oleh Dinas Ketenagakerjaan Tobasa.

 

Saut mengatakan, dalam pertemuan tersebut buruh tidak setuju dengan keputusan Dinas Ketenagakerjaan Tobasa yang mengabulkan permohonan perusahaan. Menurutnya, Disnaker Tobasa tidak serius untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

 

“Setelah itu ada permohonan dari PT Hutahaean agar bipartit kembali di tingkat perusahaan. Kemudian Disnaker langsung menyetujui, dan SBSI tidak terima dengan permohonan itu. Tapi Disnaker malah maksa buruh harus menyetujuinya,” ujar Saut.

 

Rencananya, pertemuan akan kembali dilaksanakan satu minggu setelah pertemuan tersebut dan akan dilakukan di PT Hutahaean.

 

“Kami menyarankan supaya penyelesaian permasalahan itu diselesaikan di Disnaker biar lebih transparan. Namun Disnaker meminta ke kita supaya menerima permohonan dari perusahaan tersebut,” ucap Saut.

 

Tidak hanya itu, Saut menambahkan,  pihak perusahaan juga melakukan manipulasi terhadap iuran BPJS karyawannya. Pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dipermainkan oleh perusahaan dengan memanipulasi slip gaji karyawannya.

 

Setiap bulannya, gaji yang diterima karyawan sebesar Rp 1,3 juta. Namun, pihak perusahaan melaporkan data gaji yang diterima oleh karyawannya kepada BPJS sebesar Rp 1,7 juta.

 

Mereka juga sudah melaporkan hal tersebut ke BPJS dan ke Dinas Ketenagakerjaan Tobasa. Hal ini diduga sudah dilakukan selama 10 tahun sebelum PT Askes dan PT Jamsostek bergantinama menjadi BPJS. Namun, sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut.

 

“Satu lagi,pembayaran iuran ke BPJS tidak sesuai penghitungannya dengan gaji pokok yg diterima karyawan. Gaji pokok yang diterima karyawan Rp 1,3 juta tapi yang dilaporkan mereka Rp 1,7 juta. Inilah manipulasi yang dilakukan perusahaan. Dan Disnaker serta pihak BPJS mendiamkannya begitu saja,” pungkas Saut.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*