Persoalan Kian Menggunung, Butuh Solusi Segera, Sebanyak 10 Ribu Buruh Diturunkan Gelar Aksi Geruduk Istana Awal Februari

Persoalan Kian Menggunung, Butuh Solusi Segera, Sebanyak 10 Ribu Buruh Diturunkan Gelar Aksi Geruduk Istana Awal Februari.

Sebanyak 10 ribu buruh diestimasi akan turun aksi ke jalanan pada awal Februari 2019. Rencana aksi itu untuk menyikapi berbagai persoalan perburuhan di Tanah Air yang tidak kunjung diberikan solusi.

Selain itu, pemerintah dianggap masa bodo dan tidak mau mendengarkan jeritan dan tuntutan buruh yang hidup kian susah.

Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal, saat menggelar jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/01/2019).

Dia menegaskan, pada 6 Februari 2019 nanti, dia akan mengerahkan sebanyak 10 ribu buruh tumpah ruah menggelar aksi protes ke Istana Negara di Jakarta dan juga di 20 Provinsi Indonesia.

Isu utama yang diusung adalah penolakan terhadap iuran tambahan yang dikenakan kepada para buruh dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Khusus di Jakarta, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar,” ujar Said Iqbal.

Selain itu, isu-isu besar perburuhan di Tanah Air lainnya yang akan disuarakan dan didesak adalah mengenai ketersediaan lapangan kerja, penolakan terhadap ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), adanya Revolusi Industri 4.0.

Kemudian, buruh juga konsisten menolak upah murah. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang menjadi legalisasi pemerintah menerapkan upah murah harus dicabut.

“Juga kita mendesak agar harga-harga kebutuhan pokok diturunkan. Kehidupan buruh sedang sangat kesulitan dan kesusahan,” ujarnya.

Sedangkan keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal (TKA Ilegal) asal Cina, menurut Said Iqbal, bukanlah isapan jempol belaka. Nyata, ada TKA Ilegal di Indonesia. “Kami menolak TKA Ilegal, terutama asal Cina, dan terutama TKA Illegal unskilled,” tegasnya.

Sedangkan persoalan outsourcing, hingga kini selalu diabaikan oleh pemerintah. Said Iqbal menegaskan, sampai kini belum ada rezim di Indonesia yang bersungguh-sungguh berjuang menghapuskan out sourcing. Karena itu, pihaknya juga menegaskan agar outsourcing dihapuskan.

Janji-janji para capres-cawapres di masa Kampanye 2014 lalu yang akan menghapuskan out sourcing, menurut Said Iqbal, tidak terbukti. Malah, kini program pemagangan dijadikan alasan untuk melanggengkan system outsourcing itu.

“Kami menegaskan, menolak outsourcing yang berkedok pemagangan,” tegasnya.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, Kahar S Cahyono menambahkan, rencana aksi besar-besaran itu akan digelar oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI-KSPI).

“Aksi besar-besaran ini akan digelar di 20 provinsi, pada 6 Februari 2019. Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya,” ujar Kahar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan