Persoalan JKN Bejibun, DPR Segeralah Rapat Bersama Semua Pihak Urusan Kesehatan

Persoalan JKN Bejibun, DPR Segeralah Rapat Bersama Semua Pihak Urusan Kesehatan

- in NASIONAL
23
0
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Serap Aspirasi Dari Kunjungan Dapil, Jangan Marah-Marah Yang Malah Gagal Fokus. Persoalan JKN Bejibun, DPR Segeralah Rapat Bersama Semua Pihak Urusan Kesehatan.Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar: Serap Aspirasi Dari Kunjungan Dapil, Jangan Marah-Marah Yang Malah Gagal Fokus. Persoalan JKN Bejibun, DPR Segeralah Rapat Bersama Semua Pihak Urusan Kesehatan.

Para anggota DPR yang baru saja turun ke Daerah Pemilihannya (Dapil) dan menyerap aspirasi rakyat, diminta melakukan rapat bersama para pemangku kepentingan untuk mengurusi dan melakukan pengawasan yang tepat pada pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jangan bisanya cuma marah-marah, dan malah gagal fokus alias galfok.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar sangat menyayangkan sikap para anggota DPR di Komisi 9 yang menyatakan pendapatnya dengan cara marah-marah atas persoalan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional itu.




Pada rapat kerja yang digelar Senin, 20 Januari 2020 itu, Komisi 9 DPR marah-marah kepada Menteri Kesehatan (Menkes), Direksi BPJS Kesehatan serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Memang, hampir sebulan berlakunya kenaikan iuran JKN, yang masih diwarnai pro kontra dan respon turun kelas oleh peserta JKN. Komisi 9 tetap menyatakan menolak kenaikan klas 3 mandiri.

Pemerintah melalui Menko PMK memastikan Perpres 75 Tahun 2019 tetap berlaku dan tidak menyetujui keinginan Komisi 9 tersebut.




Timboel mengatakan, tindakan marah-marah Komisi 9 adalah tidak tepat. Mengingat kewenangan memutuskan kenaikan iuran itu bukan kewenangan Menteri Kesehatan, Direksi maupun DJSN tetapi Presiden yg didelegasikan ke Menteri Keuangan.

“Anggota Komisi 9 DPR yang baru pulang reses dari dapil-dapil mereka tentunya banyak menerima masukan tentang pelayanan JKN. Nah, seharusnya masukan-masukan dari rakyat ini yang dimanfaatkan oleh Komisi 9 dalam rapat kerja lalu dengan Menkes, Direksi dan DJSN untuk memperbaiki sistem pelayanan JKN,” tutur Timboel Siregar, di Jakarta, Minggu (25/01/2020).

Jikalau Komisi 9 mau meminta klas 3 mandiri tidak naik, lanjutnya, maka mintalah rapat gabungan yaitu Komisi 9 dengan Komisi 11, sehingga Menteri Keuangan bisa hadir langsung. “Kalau Komisi 9 saja maka Menkeu bukan mitra Komisi 9,” katanya.




Beberapa masalah pelayanan hingga saat ini masih terus terjadi. Seperti keluhan peserta JKN untuk mendapatkan kelas perawatan.

“Baru kemarin  saya tangani kasus seorang pasien JKN dibiarkan duduk di kursi roda di IGD di sebuah RS pemerintah karena tidak mendapat tempat tidur,” ungkapnya.

Seharusnya, menurut Timboel, staf BPJS Kesehatan proaktif memastikan pasien JKN itu yang dalam kondisi gawat darurat mendapatkan pelayanan yg baik. Jangan pasien itu dibiarkan menunggu lama.




“Kalau memang tempat tidur di IGD Rumah Sakit tidak ada, ya usahakanlah untuk dipindah ke RS lain. Karena tidak dibantu, akhirnya keluarga pasien berinisiatif memindahkan pasien ke RS lain,” bebernya.

Peserta JKN yang disuruh beli obat sendiri pun masih terus terjadi. Dan ini laporan yang sering dilaporkan ke BPJS Watch selama ini.

“Tentunya masih banyak persoalan lainnya yang terus terjadi, dan yang juga dikeluhkan rakyat kepada anggota Komisi 9 DPR,” jelasnya.




Menurutnya, peningkatan pelayanan memang sedang dikerjakan oleh BPJS Kesehatan. Dan itu terus berproses. Namun proses tersebut harusnya terpublikasi kepada masyarakat sebagai upaya edukasi dan sosialisasi, sehingga peserta JKN yang membutuhkan bantuan bisa terbantu dengan segera.

“Demikian juga dengan sikap pro aktif BPJS di Rumah-rumah sakit sangat dibutuhkan. Staf BPJS pro aktif mendatangi Instalasi Gawat darurat atau  IGD, karena di IGD potensi terjadinya masalah cukup tinggi. Saya meyakini, persoalan-persoalan klasik pelayanan JKN masih terus akan terjadi. Dan ini pun akan terus dilaporkan rakyat kepada anggota Komisi 9 ketika mereka reses ke dapilnya,” tutur Timboel Siregar.

Dia mengatakan, DPR perlu juga melakukan pengawasan guna perbaikan system. Perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan sebagai tanggungjawab Komisi 9 yang mempunyai fungsi pengawasan.




“Tapi sayang, sungguh disayangkan, hanya karena fokus pada kenaikan iuran klas 3 mandiri yang juga salah sasaran, sebab seharusnya marah-marah mereka ke Menkeu, rapat dengar pendapat  senin kemarin itu menjadi tidak bermakna. Akhirnya persoalan utama rakyat tentang pelayanan kesehatan peserta JKN tidak diutamakan oleh anggota Komisi 9,” ujar Timboel.

Menurutnya, akan lebih produktif dan ditunggu rakyat miskin adalah bila Komisi 9 fokus pada memperjuangkan rakyat miskin yang ada di klas 3. Yaitu fokus pada proses cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga iuran rakyat miskin yang ada di klas 3 mandiri seluruhnya ditanggung pemerintah. “Seharusnya, tidak lagi bayar iuran dari kantong mereka sendiri,” ujar Timboel.

Kalau Komisi 9 DPR hanya fokus pada menolak kenaikan iuran klas 3 mandiri, maka sesungguhnya Komisi 9 berjuangnya tanggung. Dan malah tidak peduli pada nasib rakyat miskin yang ada di klas 3.




Perjuangan Komisi 9 menolak kenaikan iuran klas 3 berarti Komisi 9 masih mengukuhkan dan melegitimasi rakyat miskin di klas 3 tetap membayar iuran JKN.

“Itu malah bukan berjuang untuk memastikan iuran JKN bagi rakyat miskin supaya ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah,” katanya.

Saat ini pun ada beberapa Pemerintah Daerah yang berniat menurunkan jumlah peserta PBI APBD-nya. Karena iuran PBI naik jadi Rp 42 ribu  per orang per bulan. Dengan alasan, APBD tidak mampu menanggung kenaikan iuran tersebut. Pemda berniat menjauhkan JKN dari orang miskin di daerah.




“Nah, bila Komisi 9 sensitif dengan masalah rakyat miskin yang akan dikeluarkan dari PBI APBD maka Komisi 9 harus berjuang menolak rencana beberapa Pemda tersebut,” tandasnya.

Timboel berharap, Komisi 9 bisa benar-benar fokus memperjuangkan rakyat miskin dengan lebih profesional tanpa marah marah. Dan Komisi 9 bisa mengetahui kewenangan-kewenangan Kementerian dan Lembaga terkait JKN. Jadi, tidak seluruhnya dibebankan kepada Menkes, BPJS Kesehatan atau DJSN.

“Kalau mau bicara soal iuran ya undanglah Menkeu. Bila mau bicara soal cleansing data PBI maka ajaklah bicara Menteri Sosial. Terkait Pemda yang mau menurunkan jumlah peserta PBI APBD ya ajak bicara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,” sarannya.




Timboel juga berharap, dengan kenaikan iuran saat ini hendaknya benar-benar diikuti oleh peningkatan pelayanan JKN kepada masyarakat. “Dengan proses pengawasan yang lebih baik dari Komisi 9 DPR tanpa marah-marah tentunya,” tutupnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Waspada Permainan Data, Pastikan Subsidi Gaji Tepat Sasaran

Telah dibaca: 194 Pemerintah mewacanakan pemberian subsidi gaji