Persidangan Perkara Pidana Online Tidak Mengurangi Prinsip Keadilan

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Dr Sunarta: Persidangan Perkara Pidana Online Tidak Mengurangi Prinsip Keadilan.
Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Dr Sunarta: Persidangan Perkara Pidana Online Tidak Mengurangi Prinsip Keadilan.

Persidangan via online yang saat ini sedang berjalan di tengah-tengah merebaknya wabah (pandemic) virus corona atau Coronavirus Disease (Covid -19) merupakan langkah yang tepat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Demikian dikatakan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Dr Sunarta, menyusul telah disepakatinya perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kemenkum HAM terkait sidang online.

Selain itu, sidang yang memanfaatkan teknologi informasi digital itu tetap menghormati dan tidak mengurangi prinsip keadilan bagi para terdakwa yang bersidang dari tempatnya ditahan di Rutan atau Lapas.

“Jadi meski tanpa harus hadir dalam ruang sidang. Hak-hak para terdakwa untuk mendapat keadilan tetap dilindungi,” tutur Sunarta, Selasa (14/04/2020).

Sunarta mengungkapkan, persidangan pidana secara online yang sudah berjalan belakangan ini sangat membantu jajaran kejaksaan di Indonesia. Mengingat semua perkara pidana harus dituntaskan tanpa harus terkendala adanya wabah Covid -19.

“Hal tersebut juga sesuai arahan Jaksa Agung, yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid -19 agar perkara pidana disidangkan secara online,” imbuhnya.

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.

Seperti diketahui, Sunarta yang mewakili Kejaksaan Agung telah menandatangani perjanjian kerjasama sidang secara online dengan Dirjen Peradilan Umum Prima Haryadi mewakili Mahkamah Agung dan Plt Dirjen Pemasyarakatan Nugroho mewakili Kementerian Hukum dan HAM.

Poin penting dari perjanjian kerjasama tersebut yang dilakukan melalui video confrence yaitu menyepakati sidang secara online digelar sampai wabah Covid 19 berakhir.

Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut disaksikan juga para Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan serta Lapas di seluruh Indonesia melalui kantornya masing-masing.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan