Persidangan Kasus Kerusuhan Papua Tidak Fair, Tolong Lepaskan Para Terdakwa, Cari Dalang dan Pelaku Sebenarnya

Koordinator Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso: Persidangan Kasus Kerusuhan Papua Tidak Fair, Tolong Lepaskan Para Terdakwa, Cari Dalang dan Pelaku Sesungguhnya.
Koordinator Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso: Persidangan Kasus Kerusuhan Papua Tidak Fair, Tolong Lepaskan Para Terdakwa, Cari Dalang dan Pelaku Sesungguhnya.

Polisi dan aparat penegak hukum diminta membebaskan sebanyak 25 Orang Papua Asli (OAP) yang dijadikan sebagai terdakwa atas kasus kerusuhan yang terjadi di Papua pada akhir Agustus 2019 lalu.

Koordinator Tim Advokat Orang Asli Papua (OAP), Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, layaknya suatu kerusuhan, pada persidangan kasus Kerusuhan Papua akhir Agustus 2019 lalu itu malah tidak mengungkap dalang dan pelaku pembakaran yang sebenarnya.

“Karena itu, hendaknya  Kepolisian Daerah Papua mengungkap secara menyeluruh kasus kerusuhan Jayapura pada Agustus 2019 itu,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (10/12/2019).

Sugeng mencontohkan,  ada peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa silam, yang bisa menjadi contoh betapa peristiwa kerusuhan tidak mampu diungkap dalang dan pelakunya. Namun, cenderung hanya dijadikan sebagai isu politik semata.

Yakni, Peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. Saat itu terjadi  suatu gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerja sama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional.

Berbagai aksi pembakaran dan pengrusakan oleh massa kala itu terjadi di luar dugaan mahasiswa.

Atau, hal yang mirip dengan terjadinya  tragedi tahun 1998. Yang juga diwarnai dengan aksi pembakaran dan pengrusakan.

“Hingga saat ini sebagian orang masih mempertanyakan siapa dalang di balik peristiwa kerusuhan tersebut. Ada dugaan, aksi pembakaran dan pengrusakan oleh massa ditunggangi oleh pihak yang sengaja membuat situasi semakin tidak kondusif.,” tutur Sugeng Teguh Santoso.

Pola serupa terjadi dalam kasus kerusuhan di Jayapura pada akhir Agustus 2019 lalu. Pada peristiwa itu terjadi pembakaran dan pengrusakan.

Dia menjelaskan, dalam sidang pemeriksaan saksi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura, terungkap fakta bahwa dari 25 terdakwa yang kini diadvokasi oleh Tim Advokat OAP, tidak terdapat seorang pun terdakwa yang didakwa dengan kasus pembakaran.

Hal ini sejalan dengan keterangan saksi Moh. Ahli, anggota Polda Papua, dalam kasus dengan terdakwa Y.

“Ia mengatakan melihat terjadi pembakaran waktu terjadi kerusuhan, namun tidak mengetahui siapa pelakunya. Ia pun tidak tahu alasan pimpinannya tidak melakukan pengusutan pembakaran dalam peristiwa pembakaran tersebut,” ungkap Sugeng.

Indikasi bahwa adanya pihak lain yang menunggangi aksi demontrasi menolak rasisme terhadap OAP, juga tampak dalam keterangan saksi Saripa dengan terdakwa Y.

“Saripa mengatakan bahwa saat itu aksi terjadi dalam 3 gelombang pada hari yang sama. Gelombang pertama dan kedua, berlangsung damai. Sementara menjelang aksi gelombang ketiga, saksi mendengar bahwa gelombang ketiga akan melakukan pembakaran. Tidak lama kemudian terjadi pembakaran. Saksi tidak tahu pelakunya,” bebernya lagi.

Hal senada terungkap dalam keterangan saksi Hendrik yang melihat pembakaran di depan rumah makan B-One. Namun tidak mengetahui siapa pelakunya.

“Ia hanya sekilas mengetahui pelaku melompati pagar dengan sangat cepat dan seperti orang yang sudah terlatih. Anehnya, CCTV rumah makan B-One sempat terpotong dan tidak dapat merekam peristiwa pembakaran tersebut,” jelas Sugeng.

Demikian pula dalam keterangan Samin, pemilik toko Evan yang mengaku mengalami kerugian sekitar 5  miliar rupiah.

“Ia mengaku pernah membuat laporan perihal pencurian dan pembakaran yang terjadi dalam peristiwa tersebut, akan tetapi polisi hanya menindaklanjuti kasus pencurian,” ungkapnya.

Dari fakta-fakta tersebut, menurut Sugeng dan Tim OAP, tampak bahwa kepolisian hanya fokus menindak peristiwa pengrusakan dengan menerapkan Pasal 170 KUHP.

“Meskipun para terdakwa sejauh ini membantah mereka melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan. Sementara peristiwa pembakaran diabaikan. Pada para terdakwa tidak ditemukan alat bakar dan juga tidak ada tuduhan pembakaran. Pertanyaannnya, kelompok mana yang membakar? Dan mengapa tidak mampu diungkap?” jelasnya.

Padahal, kerusakan massif atas bangunan bangunan dari Abepura sampai dengan Kota Jayapura, seperti kantor majelis Rakyat Papua (MRP), kantor Guberbur, toko Evan, dan sebagainya, lanjutnya, adalah akibat pembakaran.

“Dibandingkan dengan kerusakan oleh pelemparan menggunakan batu justru kasus pembakaran ini gagal diusut oleh polisi,” katanya.

Sugeng dan anggota Tim Advokat Orang Papua Asli yakni Frederika Korain dan Aloysius Renwarin mempertanyakan adanya kemungkinan kerusuhan itu ditunggangi pihak-pihak tertentu. Dan kini para dalang dan pelaku sebenarnya tidak diusut.

“Mungkinkah ada pihak lain yang menunggangi aksi kerusuhan Jayapura pada Agustus 2019 lalu dan Polda Papua tidak mampu menjangkau untuk melakukan pengusutan terutama kasus pembakaran?” tanyanya.

Karena itulah, Sugeng Teguh Santoso dkk meminta agar dalang dan pelaku sebenarnya diusut tuntas.

“Dan kami meminta, agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan para terdakwa  terkait kerusuhan Jayapura pada Agustus 2019. Karena selain dakwaan terhadap mereka dibuat secara serampangan, dari fakta persidangan selama ini tampak bahwa para terdakwa hanyalah kambing hitam dari  kasus kerusuhan tersebut,” ujar Sugeng Teguh Santoso.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan