Persidangan Gugatan Perdata Sebanyak 188 Kepala Keluarga Mencurigakan, Kuasa Hukum Warga, Antoni Silo: Tolong Dimonitor Perilaku Hakim

Persidangan Gugatan Perdata Sebanyak 188 Kepala Keluarga Mencurigakan, Kuasa Hukum Warga, Antoni Silo: Tolong Dimonitor Perilaku Hakim.
Persidangan Gugatan Perdata Sebanyak 188 Kepala Keluarga Mencurigakan, Kuasa Hukum Warga, Antoni Silo: Tolong Dimonitor Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial (KY), pers dan masyarakat umum diminta turun dan pro aktif melakukan monitoring terhadap perilaku hakim yang menyidangkan Perkara Perdata sebanyak 188 Kepala Keluarga yang tinggal di Perumahan dekat Walikota Jakarta Timur.

Soalnya, anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, terkesan sangat bertele-tele, dan diduga berpihak kepada salah satu pihak dalam perkara itu. Selain itu, anggota hakim sering menyela dan memotong penjelasan. Terkesan dibuat-buat agar tidak menjadi terang benderang proses persidangan.

Antoni Silo dari PERADI Jakarta Timur selaku Kuasa Hukum Warga yang digugat mengungkapkan, ada sejumlah kejanggalan dari sikap dan pernyataan anggota Majelis Hakim yang melaksanakan persidangan.

Dalam persidangan yang diikuti 188 KK yang tinggal di perumahan dekat Walikota Jakarta Timur, atas gugatan seseorang bernama H Hadiri. 188 KK itu digugat lantaran menempati lahan yang diklaim Hadiri sebagai miliknya. Sidang gugatan Perdata itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa siang (11/2/2020).

Antoni Silo mengatakan, pihaknya kecewa dengan sikap salah seorang Hakim Anggota yang dinilainya over active pada saat persidangan. Atas sikap dan perilaku hakim yang mencurigakan itu, warga melalui kuasa hukumnya akan segera bersurat ke Komisi Yudisial (KY) agar memonitor persidangan berikutnya.

“Saya hanya ingin menyampaikan pesan penting kepada rekan-rekan media, tolong persidangan ini dikawal karena saya kecewa terhadap salah satu hakim yang terlalu aktif. Kami akan bersurat ke KY. Itu dulu yang dicatat supaya persidangan ini dimonitor. Bukan hanya oleh media, tapi oleh KY. Supaya berjalan imparsial, objektif dan seterusnya,” tutur Antoni Silo.

Mestinya dalam persidangan itu, menurut Antoni, Majelis Hakim cukup menghadirkan para tergugat yang sudah dihadirkan oleh Kuasa Hukum. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan absensi oleh salah satu Hakim Anggota.

Diketahui, dari total 188 KK yang digugat, Peradi Jakarta Timur hanya menangani 140 KK. Selebihnya, hingga persidangan berlangsung ada 15 KK yang tidak didampingi kuasa hukum. Juga ada beberapa yang tidak hadir dalam persidangan.

Pada persidangan itu, salah satu Hakim anggota mengabsensi keseluruhan warga yang digugat oleh Hadiri. Absensi dalam hal ini termasuk warga yang telah memberikan kuasa kepada PERADI Jakarta Timur, Warga yang tidak mempunyai kuasa hukum maupun warga yang tidak hadir dalam persidangan. Inilah yang disesalkan oleh Antoni.

“Mestinya, tadi, apa yang kami hadirkan saja. Nggak perlu ngabsen gitu, emangnya rapat ini?” sergahnya.

Kekecewaan lainnya adalah saat Antoni mengajukan protes dalam persidangan, pernyataannya dipotong atau diputus oleh salah satu anggota Hakim.

“Ada pertanyaan yang saya protes (sebelum diabsensi hakim) ini bukan korum-koruman yaa, yang nggak datang aja boleh (terus) diputus (oleh hakim). Ya, kami kecewa pada imparsialitas Hakim,” ungkapnya.

Ada 140 KK dari 188 KK yang digugat, padahal menurut Antoni, ada 200 lebih kepala keluarga. “Sementara ini yang kami hadirkan dengan kuasa formal ada 75 Kepala Keluarga,” terangnya.

Sedangkan mengenai adanya dugaan rekayasa terhadap surat tanah yang dijadikan alas hak, Antoni menegaskan bahwa pihaknya hanya menyampaikan kesaksian orang yang pertama menempati lahan itu. Orang pertama itu mengaku bahwa tanah itu dulunya merupakan tanah rawa.

“Tanah rawa, tanah negara lepas dan tidak bersertifikat. Tentu itu bagian yang menyatu dari tugas kami untuk melakukan investigasi. Melakukan konfirmasi ke instansi terkait, betulkah itu tanahnya disitu. Kalau tidak betul, barulah kita bisa jawab (pertanyaan) dugaan rekayasa. Saat ini kami belum melakukan apa-apa,” tandasnya.

Salah seorang anggota DPRD Maluku Utara, Bakrie Buamona menduga ada proses rekayasa terkait alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan tanah.

Bakrie yang juga sebagai salah seorang warga yang turut digugat menyampaikan, akan melakukan investigasi atas dugaan rekayasa itu. Sebab menurutnya, ada indikasi munculnya girik baru yang patut diduga sebagai rekayasan.

Bakrie menegaskan, HPL atau hak pengelolaan perumahan nasional di tanah yang kini disengketakan itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu.

Merespon pernyataan Bakrie, H Hadiri yang bertemu Bakrie saat usai persidangan mengatakan siap membuktikan bukti kepemilikan lahan yang disengketakan. “Kita buktikan di pengadilan,” tegas Hadiri sambil berjabat tangan dengan Bakrie.

Untuk diketahui, Lokasi perumahan warga yang kini disengketakan merupakan lokasi yang berdekatan dengan Kantor Walikota Jakarta Timur. Dari informasi yang diperoleh, Warga membeli lahan tersebut secara beragam mulai tahun 1990-an. Sedikitnya 200 kepala keluarga kini memiliki rumah di lahan tersebut.

Rencananya, bagi warga yang digugat namun tidak hadir dan tidak diwakili oleh kuasa hukum, diwajibkan untuk datang pada agenda Sidang Mediasi yang akan dilakukan pada minggu depan , yakni tanggal 18 Februari 2020.(JR)

2 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*