Perpu KPK Belum Relevan, Keluarga Besar Marhaenis: Nanti Lakukan Judicial Review dan Legislative Review Saja

Perpu KPK Belum Relevan, Keluarga Besar Marhaenis: Nanti Lakukan Judicial Review dan Legislative Review Saja.
Perpu KPK Belum Relevan, Keluarga Besar Marhaenis: Nanti Lakukan Judicial Review dan Legislative Review Saja.

Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang paling perlu diperkuat itu adalah Undang-Undangnya. Karena itu, pemerintah dan DPR serta masyarakat Indonesia, perlu segera melakukan judicial review (JR) dan Legislative Review (LR). Kalau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu KPK, sampai saat ini dirasa belum relevan untuk dilakukan.

Hal itu ditegaskan Wasekjen Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis (DPN KBM), Cahyo Gani Saputro meresponi perkembangan tarik menarik pembuatan regulasi tentang pemberantasan korupsi.

Cahyo mengatakan, UU KPK yang sudah disahkan DPR dan Pemerintah pada tanggal 17 Oktober 2019 lalu, sudah waktunya untuk diundangkan.

Oleh karenanya, publik dan pelaksana dapat melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review. Baik secara formal maupun materiil, terhadap pasal dan ayat yang dianggap merugikan kepentingan konstitusional.

Selain itu, putusan MK nantinya dapat digunakan oleh pembentuk UU sebagai panduan melakukan legislatif review.

“Namun jangan hanya kaki dan tangannya saja yang di-review. Untuk memperkuat hal tersebut UU Tipikor yang perlu adanya penguatan,” tutur Cahyo Gani Saputro, Senin (14/10/2019).

Cahyo menambahkan, berkaitan wacana Perppu, ia menganggap belum relevan. Karena faktor subyektif dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,  yang berbunyi, Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dan ihwal kegentingan memaksa telah ditafsirkan oleh MK, melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Parameternya, satu, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.

Dua,  Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

Tiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Selain itu, lanjut Cahyo, Perppu atau eksekutive review juga mempunyai batasan yang sebagaimana Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011. Dalam arti, Perppu ini jangka waktunya terbatas atau sementara saja. Sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada persidangan berikutnya.

“Apabila Perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang. Sedangkan, apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut,”  ujar Cahyo.

Artinya lagi, kata dia, Perppu justru akan memicu gesekan horizontal. Antara yang pro dengan kontra. Kehadiran Perpu seperti itu juga bisa merusak hubungan Presiden dengan DPR.

“Yang dalam konstelasinya mayoritas pendukung pemerintah di parlemen. Agar program aksi periode kedua dapat menuntaskan pekerjaan rumah sebelumnya. Serta terlebih lagi UU tersebut sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR dan Pemerintah sendiri,” ujar Cahyo.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan