Perpu Akan Menimbulkan Kegentingan, Sebaiknya Pembuat Undang-Undang Segera Terima Aspirasi Masyarakat

Perpu Akan Menimbulkan Kegentingan, Sebaiknya Pembuat Undang-Undang Segera Terima Aspirasi Masyarakat.
Perpu Akan Menimbulkan Kegentingan, Sebaiknya Pembuat Undang-Undang Segera Terima Aspirasi Masyarakat.

Para pembuat Undang-Undang diharapkan segera menerima aspirasi dan masukan dari masyarakat, dalam berbagai pembahasan Undang-Undang. Terutama mengenai Revisi UU KPK. Sebab, jika memaksakan berwacana pada urusan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), justeru tidak baik. Malah akan terus menyebabkan kegentingan.

Sekjen Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (Isri) Cahyo Gani Saputro mengatakan, sejumlah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) telah ditundak oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini patut diapresiasi. Sebab itu membuktikan aspirasi masyarakat didengarkan.

“Ini harus dimanfaatkan oleh publik untuk memberikan segala pendapat dan masukan terhadap pasal dan ayat RUU yang masih mengganggu nalar publik. Begitu pula pembentuk UU, harus pro aktif. Tidak cukup hanya mengundang para ahli dan NGO, maupun dengar pendapat umum dari kelompok kritis lainnya. Namun perlu ada wadah penerimaan aspirasi publik yang mudah diakses oleh publik untuk memberikan pendapat dan masukannya. Terutama oleh anggota DPR baru Periode 2019-2024,” tutur Cahyo Gani Saputro, Selasa (01/10/2019).

Menurut dia, isu RUU itu tidak bisa ditunda namun diterima atau ditolak. Pilihan menerima, ditunda atau ditolak, adalah persepsi yang kurang tepat. Malah menyesatkan.

Dia mengatakan, untuk membuat sebuah Undang-Undang, ada tahapan-tahapan yang cukup panjang yang harus dilakukan. Mulai dari penyediaan naskah akademik, draf RUU hingga menjadi RUU, Daftar Inventaris Masalah (DIM), Pembahasan hingga pengambilan keputusan. Baik tingkat I dan Tingkat II, yang dibahas antara Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU.

“Adapun UU diadakan perubahan karena sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan. Dan ayat serta pasal berkaitan dengan norma yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” ujar Cahyo.

Terkait UU KPK yang sudah diketuk palu dan disahkan oleh DPT, menurut Cahyo, publik atau pelaksana dapat melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Judicial Review. Secara formal maupun materiil, atas pasal dan ayat yang dianggap merugikan kepentingan konstitusional pemohon.

Selain itu, katanya, putusan MK dapat digunakan oleh Pembentuk UU sebagai panduan melakukan legislatif review.

Sedangkan isu penerbitan Perppu, kata dia, belum relevan. Karena faktor subyektif dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi  Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Serta, ihwal kegentingan memaksa telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, dalam parameter,satu, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.

Dua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.

Tiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Selain itu, lanjut Cahyo, Perppu atau eksekutif review juga mempunyai batasan sebagaimana Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011. Dalam arti Perppu ini jangka waktunya terbatas  atau sementara. Sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR. Yaitu pada persidangan berikutnya.

“Apabila Perppu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan Undang-Undang. Sedangkan, apabila Perppu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut,” ujarnya.

Dengan begitu, menurut dia, Perppu justru akan memicu konflik horizontal. “Terjadi pro dan kontra. Menimbulkan kegentingan yang memaksa. Terlebih lagi, UU tersebut sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR dan Pemerintah sendiri,”ujar Cahyo.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan