Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Disertai Pembenahan Serius, Akan Sia-Sia Saja

Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Disertai Pembenahan Serius, Akan Sia-Sia Saja

- in DAERAH, EKBIS, NASIONAL, PROFIL
39
0
Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Disertai Pembenahan Serius, Akan Sia-Sia Saja. - Foto: Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi), Koordinator Advokasi BPJS Watch.(Net)Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Disertai Pembenahan Serius, Akan Sia-Sia Saja. - Foto: Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi), Koordinator Advokasi BPJS Watch.(Net)

Penerapan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mesti disertai dengan pembenahan yang serius. 

Jika tidak ada pembenahan yang serius, maka perpanjangan PPKM Darurat yang diumumkan Presiden Joko Widodo itu hanyalah kesia-siaan belaka. 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi), Timboel Siregar mengingatkan, sangat perlunya pembenahan-pembenahan yang serius selama masa perpanjangan PPKM Darurat. 

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan adanya perpanjangan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. 

Pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli, ternyata belum menurunkan secara signifikan kasus pertambahan kasus positif Covid-19. Kasus kematian masih di atas angka 1000, dan Rumah Sakit belum kembali normal. 

Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat harus ditingkatkan, sehingga bisa menurunkan mobilitas penduduk hingga 50 persen. 

“Dan salah satu yang harus dilakukan, dengan lebih fokus adalah menurunkan mobilitas penduduk di tingkat mikro, yaitu di tingkat RT/RW. Sehingga benar-benar masyarakat dapat tetap tinggal di rumah,” ujar Timboel Siregar, Rabu (21/07/2021). 

Lebih lanjut, Koordinator Advokasi BPJS Watch ini menyebut, dengan memperpanjang masa PPKM Darurat, Pemerintah harus segera mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sosial. 

Yaitu, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Kuota Internet, dan Subsidi Listrik. Serta memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. 

Program BST, kata dia, juga harus menyasar para pekerja yang terdampak. Sehingga daya beli mereka bisa tetap terjaga. 

“Pemerintah harus memastikan pekerja yang akan dibantu benar-benar pekerja yang terdampak. Tidak lagi menggunakan data kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya, masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami dampak masa pandemi ini,” ungkap Timboel Siregar. 

Selagi menerapkan PPKM Darurat dengan lebih serius, Pemerintah pun harus juga serius mengebut proses vaksinasi. Sehingga target 1 juta vaksinasi per hari dapat tercapai secara stabil, agar target proses vaksinasi selesai dalam setahun. 

Saat ini, lanjutnya, pencapaian vaksinasi masih rendah. Target rakyat yang akan divaksinasi sebanyak 208.265.720 orang atau 77 persen dari total penduduk Indonesia 270 juta. 

Namun hingga tanggal 18 Juli 2021, jumlah yang sudah divaksin pertama sebanyak 41.673.464 orang, dan yang sudah divaksinasi kedua sebanyak 16.274.150 orang atau sekitar 7,8%. 

Selama proses vaksinasi ini ada beberapa hal yang perlu dikritisi guna mendukung percepatan vaksinasi di masyarakat. Yakni, pertama, pelaksanaan Program Vaksinasi Gratis massif dilakukan, tetapi cenderung berpotensi melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) 5M. 

Masih terus terjadi kerumunan, sehingga berpotensi terjadi penularan Covid-19 dalam proses Vaksinasi Program. 

Seharusnya, menurutnya, Pemerintah lebih menata proses vaksinasi. Mulai dari proses undangan untuk jadwal vaksinasi, hingga menata proses antrian dan ruangan yang digunakan. 

“Dengan penataan tersebut, masyarakat menjadi nyaman untuk vaksinasi. Sehingga mendorong lebih banyak masyarakat lagi yang mau divaksin,” imbuhnya. 

Kedua, bagi masyarakat lansia atau yang tidak bisa ke lokasi vaksinasi, seharusnya dilakukan vaksinasi door to door dengan lebih sering lagi. 

Demikian juga masyarakat miskin yang tidak bisa ke tempat vaksinasi, sebaiknya difasilitasi transportasinya. 

Ketiga, adanya persyaratan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK) dalam proses vaksinasi, akan menyulitkan para pemulung dan keluarga gerobak.  

Sebab, mereka memang masih ada yang tidak memiliki KTP atau KK-nya tertinggal di kampung halaman. 

Demikian juga, masih ada sebagian masyarakat seperti pekerja di perkebunan, yang belum memiliki KTP. 

“Seharusnya kelompok masyarakat rentan seperti ini tidak harus menunjukkan KTP atau KK sebagai syarat untuk divaksinasi. Namun tetap dicatat dan difoto sebagai bukti pendataan pernah divaksinasi,” saran Timboel. 

Keempat, tentunya kehadiran dosis vaksin di Indonesia yang sudah mencapai 143 juta dosis harus segera didistribusi dengan cepat. Sehingga masyarakat di daerah bisa segera divaksinasi. 

“Dalam beberapa pemberitaan di media, ada beberapa daerah yang memang kekurangan stok vaksin. Sehingga tidak bisa dengan segera memvaksinasi masyarakatnya,” ujarnya. 

Dalam proses vaksinasi, Pemerintah pun harus lebih memperhatikan kriteria orang-orang yang dapat divaksin. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imuninasi (KIPI). 

“Kejadian adanya orang yang meninggal pasca divaksinasi dengan vaksin Astra Zeneca Batch CTMAV547, sehingga Batch ini ditarik, harus menjadi pelajaran bagi Pemerintah sehingga tidak ada korban pasca vaksinasi,” bebernya. 

Tenaga medis harus lebih selektif. Tidak hanya sekadar mengukur tensi calon peserta. Dan, calon peserta harus jujur tentang kondisinya, sehingga tenaga medis bisa menilai boleh atau tidaknya divaksin. 

“Jangan sampai kelalaian dalam proses awal ini akan berdampak meningkatnya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI yang buruk,” lanjutnya. 

Sosialisasi dan edukasi tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) harus diberikan kepada peserta vaksinasi dengan baik. 

Tidak hanya sekadar menginfokan pada lembar sertifikat vaksinasi tentang kontak pihak yang akan dihubungi bila terjadi KIPI. 

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan juga termasuk tentang pembiayaan KIPI dan Fasilitas Kesehatan atau Faskes yang akan melayani masyarakat yang mengalami KIPI. 

Pembiayaan KIPI bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aktif, ditanggung melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan pelayanan Kesehatan Kelas III, dan dilayani di Faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Seharusnya, lanjutnya, pelayanan KIPI ini disesuaikan dengan hak klas peserta JKN. Tidak dilayani semuanya di klas III. 

Untuk memudahkan peserta vaksinasi yang mengalami KIPI, maka seharusnya mekanisme Telemedicine juga bisa diakses peserta JKN. Dengan tetap ditanggung biayanya oleh BPJS Kesehatan. 

“Pembiayaan KIPI bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN atau peserta JKN yang nonaktif, didanai oleh APBN dengan pelayanan Kesehatan klas III,” ujarnya. 

Timboel berharap, dengan perpanjangan PPKM Darurat yang disertai pembenahan banyak hal , maka akan dapat menurunkan jumlah kasus positif Covid-19. 

“Dan juga menurunkan tingkat kematian. Sehingga, benar-benar PPKM Darurat hanya sampai tanggal 25 Juli 2021,” tandasnya.(J-RO)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Kurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, Program Pemagangan Layak Didukung

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mencanangkan tahun 2021-2022