Pernah Dititipi Map, Politisi PDIP Masinton Pasaribu Minta Dewas KPK Usut Kebocoran Surat Perintah Penyelidikan ke Eksternal

Pernah Dititipi Map, Politisi PDIP Masinton Pasaribu Minta Dewas KPK Usut Kebocoran Surat Perintah Penyelidikan Bocor ke Eksternal.
Pernah Dititipi Map, Politisi PDIP Masinton Pasaribu Minta Dewas KPK Usut Kebocoran Surat Perintah Penyelidikan Bocor ke Eksternal.

Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK) diminta segera menelusuri para oknum pembocor dokumen di institusi anti rasuah itu.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menyikapi polemik asal usul Surat Perintah Penyelidikan KPK yang menyebar ke masyarakat.

Masinton menuturkan, pada hari Selasa 14 Januari 2020, sekitar jam 11. 00 WIB, ada seseorang yang menghampiri dirinya di Gedung DPR RI. Kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama Novel Yudi Harahap. Novel Yudi Harahap menyerahkan sebuah map kepada Masinton Pasaribu. Dia menyebut, map itu berisi bahan pengaduan masyarakat kepada Anggota Komisi III DPR RI.

“Setelah menyerahkan map orang tersebut langsung pergi,” beber Masinton Pasaribu, di Jakarta, Kamis (16/01/2020).

Lantaran Masinton Pasaribu masih ada agenda lain, maka map tersebut baru dibuka bersamaan dengan surat dan dokumen lain yang berada di ruang kerjanya.

“Pada saat saya buka, map tersebut berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo,” ungkap Masinton.

Setelah membaca surat perintah penyelidikan KPK tersebut, sejenak dirinya sempatkan bertanya-tanya dalam hati. Kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak eksternal?

“Kemudian, saya mengingat kembali ketika saya memimpin Pansus Hak Angket KPK, serta dalam rapat-rapat Komisi III bersama KPK. Kami sebagai Anggota Komisi III sering mempertanyakan kepada Komisioner KPK tentang adanya pembocoran informasi dan dokumen penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK kepada media tertentu, seperti media Tempo,” tuturnya.

Bahkan, lanjut mantan aktivis itu, pada akhir Agustus 2017, pernah seorang petugas Pengamanan Dalam Gedung KPK (Pamdal) memergoki yang diduga wartawan Tempo, memiliki ID khusus, sehingga bebas masuk ke dalam Gedung KPK.

“Seharusnya, setelah sebuah perkara yang diselidiki sudah naik ke tahap penyidikan, maka surat perintah penyelidikan sifat suratnya tidak lagi bersifat rahasia,” ujar Masinton.

Namun meskipun surat perintah penyelidikan yang sampai ke dirinya sudah tidak bersifat rahasia lagi. Dia menegaskan, kebocoran dokumen internal KPK ke pihak luar harus tetap diselidiki oleh Dewan Pengawas dan Komisioner KPK.

“Khususnya informasi, surat dan dokumen KPK yang sampai ke media tertentu seperti Tempo. Karena informasi tersebut diolah dan diberitakan secara luas sebagai penggiringan opini politik untuk tujuan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu termasuk KPK,” imbuhnya.

Menurut Masinton, selama ini pembocor dokumen internal KPK kepada media Tempo. “Dan tidak pernah diselidiki dan diungkap siapa pelakunya dari internal KPK,” katanya.

Oleh karena itu, Masinton Pasaribu meminta, saatnya Dewan Pengawas dan Komisioner KPK melakukan pengusutan pembocoran dokumen internal KPK secara tuntas.

“Agar KPK menjaga integritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak dan media tertentu,” ujarnya lagi.

Masinton menegaskan, di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 17, diatur tentang informasi yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi publik.

“Di antaranya, apabila informasi dibuka kepada publik dapat menghambat proses penegakan hukum, informasi intelijen, atau informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum atau keluarganya, serta membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum,” tandas Masinton Pasaribu.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*