Permintaan ICW Sulit Dilakukan, Hasil Seleksi Pansel Capim KPK Mengikat, Tak Mungkin Dianulir

Mantan Komisioner KPKPN Petrus Selestinus: Permintaan ICW Sulit Dilakukan, Hasil Seleksi Pansel Capim KPK Mengikat, Tak Mungkin Dianulir.
Mantan Komisioner KPKPN Petrus Selestinus: Permintaan ICW Sulit Dilakukan, Hasil Seleksi Pansel Capim KPK Mengikat, Tak Mungkin Dianulir.

Semua pihak diminta menghargai dan menghormati hasil proses seleksi yang telah dilakukan Pansel Capim KPK 2019. Sejumlah kritik maupun permintaan-permintaan untuk menolak hasil test dan seleksi Capim KPK hendaknya tak perlu dilakukan.

Selain akan terus memperkeruh dan selalu menghantam Pansel, permintaan seperti itu cenderung melangkahi kewenangan Pansel Capim KPK 2019 yang diatur oleh regulasi atau undang-undang.

Hal itu ditegaskan Mantan Komisioner Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus dalam keterangan tertulisnya, Senin, 02 September 2019.

Petrus menyayangkan, permintaan teman-teman dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang hendak menganulir hasil proses seleksi Pansel Capim KPK 2019, kurang rasional.

“Pansel Capim KPK adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden. Dan dalam melakukan seleksi, Pansel Capim KPK bekerja menurut UU KPK. Mereka bekerja untuk dan atas nama Presiden melakukan seleksi, guna mendapatkan 10 Capim KPK periode 2019-2023. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Presiden. Dan diteruskan ke DPR untuk menetapkan 5 pimpinan KPK baru,” tutur Petrus Selestinus.

Oleh karena itu, diingatkan Koodinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini, keputusan Pansel Capim KPK 2019 mengikat. “Jadi Presiden, janganlah didikte-dikte oleh ICW, atau oleh Pansel itu sendiri,” tuturnya.

Petrus mengaku merasa heran dengan permintaan ICW agar Presiden membatalkan, atau meninjau kembali Keputusan Pansel Capim KPK tentang 10 nama Capim KPK yang akan diserahkan kepada Presiden.

Permintaan ICW itu, tegasnya, tidak memiliki dasar hukum. Itu merupakan sebuah langkah politicking dari ICW.

“Karena legal standing Pansel Capim KPK adalah merupakan kepanjangan tangan Presiden Jokowi. Sehingga keputusan Pansel Capim KPK adalah merupakan Keputusan Presiden, karenanya mengikat Presiden,” ujarnya.

Dia menyarankan, ICW seharusnya menyiapkan diri untuk memantau proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR, yang sebentar lagi akan tiba.

Advokat Peradi ini mengatakan, sikap ICW seakan-akan lebih tahu dari Pansel Capim KPK, sangat disesalkan.

Dia mengingatkan, ICW seolah-olah mau menggurui Pansel dan mau mengajari ikan berenang. Ingat juga, Pansel Capim KPK adalah tokoh-tokoh kampus, akademisi yang berwawasan kebangsaan dan aktivis bangkotan yang punya integritas dan kredibilitas tinggi.

“Bahkan, selama ini sudah teruji dalam tugas-tugas melahirkan komisioner-komisioner Negara, termasuk KPK,” ujar Petrus Selestinus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan