Permintaan HM Prasetyo Mencurigakan, Masyarakat Tolak Jaksa Agung Ambilalih Penanganan Kasus OTT KPK

Dukung KPK Berantas Mafia Hukum

Dukung KPK Berantas Mafia Hukum, Permintaan HM Prasetyo Mencurigakan, Masyarakat Tolak Jaksa Agung Ambilalih Penanganan Kasus OTT KPK.
Dukung KPK Berantas Mafia Hukum, Permintaan HM Prasetyo Mencurigakan, Masyarakat Tolak Jaksa Agung Ambilalih Penanganan Kasus OTT KPK.

Masyarakat menolak keinginan Jaksa Agung HM Prasetyo yang meminta agar perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 2 orang jaksa, 2 orang pengacara dan 1 orang pengusaha, pada Jumat 28 Juni 2019 agar diserahkan ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, KPK harus menolak segala daya upaya yang dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo yang berkeinginan agar jaksa yang ditangkap diserahkan kembali ke Kejaksaan untuk proses selanjutnya.





Menurut Petrus, ada perbedaan yang sangat jelas antara OTT yang dilakukan KPK dengan pengertian tertangkap tangan yang disebut di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Masyarakat menolak jika kedua jaksa yang kena OTT KPK itu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Ingat, OTT oleh KPK berbeda dengan tangkap tangan yang disebut di KUHAP. Jadi, KPK tidak boleh menyerahkan penanganan kasus OTT itu kepada kejaksaan. KPK harus mengusut dan menanganinya sendiri. Masyarakat mendukung KPK memberantas mafia hukum kok,” tutur Petrus Selestinus, Minggu (30 Juni 2019).

Dia menerangkan, dalam pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP dimana tertangkap tangan bisa dilakukan oleh siapa saja yang menemukan sebuah kejahatan tengah terjadi.





Berbeda dengan OTT KPK merupakan sebuah sistim penindakan yang bekerja sejak lama, karena yang hendak ditindak bukan hanya pelakunya, melainkan sistem yang korup pada instansi dimana pelakunya berasal-pun harus ditindak.

“OTT sudah masuk dalam sebuah rangkaian penyelidikan bahkan sudah masuk dalam fase penyidikan, karena itu permintaan Jaksa Agung Prasetyo agar 2  Jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang di-OTT untuk ditangani sendiri, sebagai sikap yang mencurigakan dan memalukan,” beber Petrus Selestinus.

Dia mengingatkan,  upaya Jaksa Agung HM Prasetyo yang meminta agar hasil OTT KPK 2 Jaksa ditangani sendiri akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Apalagi, lanjutnya, selama ini sumbangsih Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi, khsusnya penindakan di internal Kejaksaan sagat rendah.





Hal itu terbukti dari minimnya penindakan terhadap praktek suap dan pemerasan dalam setiap tahap penanganan kasus pidana umum dan pidana khusus yang merugikan masyarakat pencari keadilan di daerah-daerah, tidak pernah diungkap atau nyaris tak terdengar.

“Praktek perlindungan korps secara berlebihan selama ini, membuat institusi Kejaksaan sangat minim prestasi dan tidak memberi kontribusi signifikan dalam pemberantasan korupsi,” tutur Petrus.

Oleh karena itu, ditegaskannya, KPK tidak boleh dan tidak pada tempatnya menyerahkan penanganan kasus OTT 2 Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk ditangani sendiri oleh Jaksa Agung.





Ditekankan Petrus, permintaan untuk menangani sendiri oleh Jaksa Agung HM Prasetyo tanpa referensi alasan hukum apa meminta menangani sendiri 2 jaksa yang berada di bawah tanggung jawabnya, kecuali janji tidak akan kompromi dengan oknum siapapun yang melakukan kejahatan.

“Itu hanyalah sebuah janji klise atau sudah usang tanpa bukti. Karena faktanya, praktek dimana oknum jaksa memeras pencari keadilan, jaksa meminta dibayar oleh pencari keadilan dalam berbagai modus operandi, masih terus terjadi dan memakan korban para pencari keadilan,” ungkapnya.

Bagi Petrus, upaya HM Prasetyo itu adalah sebagai bentuk intervensi kepada KPK. Prasetyo juga disebut tidak menghormati independensi KPK. “Dia melakukannya hanya demi melindungi korpsnya di Kejaksaan kok,” ujarnya.





Petrus pun mengingatkan, suburnya praktek suap dan pemerasan di kalangan oknum Jaksa terhadap pencari keadilan selama bertahun-tahun hingga saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Hal itu terjadi dikarenakan lemahnya kepemimpinan Jaksa Agung.

“Dan terkesan praktek suap dan pemerasan ini dibiarkan. Apalagi sistim penindakan di Kejaksaan Agung tentu berbeda dengan sistim penindakan KPK melalui sebuah OTT,” ujarnya.

Karena itu, permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo yang ujug-ujug minta agar penyidikan dan penuntutan terhadap dua jaksa yang kena OTT KPK untuk ditangani sendiri, merupakan peristiwa yang aneh dan mencurigakan.





Menurut Petrus, meskipun KPK berwenang melimpahkan proses penyidikannya kepada Polri atau Kejaksaan, hal itu tidak perlu dilakukan KPK dalam kasus ini.

Petrus menantang, kalau saja Jaksa Agung mau menindak sendiri perilaku anak buahnya karena parktek suap dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh jaksanya sendiri, maka Jaksa Agung sebenarnya dengan mudah bisa menangkap melalui OTT  terhadap praktek suap yang diduga dilakukan oknum-oknum Jaksa di setiap Kejaksaan di seluruh Indonesia.





“Hal itu bisa dilakukannya dengan sangat mudah kok. Itu kalau dia mau. Jadi, tidak perlu ngemis-ngemis minta menangani hasil OTT KPK. Jadi, permintaan Jaksa Agung itu ke KPK, menunjukkan sepertinya ada sesuatu yang hendak ditutup-tutupi,” pungkas Petrus.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan