Breaking News

Permahi Jakarta: Pakai Konvensi CAT, Kapolri Layak Diproses, Kapolda Metrojaya Layak Dipecat

Terjadi Penyiksaan Oleh Pasukan Polri

Terjadi Penyiksaan Oleh Pasukan Polri, Permahi Jakarta: Pakai Konvensi CAT, Kapolri Layak Diproses, Kapolda Metrojaya Layak Dipecat. Terjadi Penyiksaan Oleh Pasukan Polri, Permahi Jakarta: Pakai Konvensi CAT, Kapolri Layak Diproses, Kapolda Metrojaya Layak Dipecat.

Dugaan penyiksaan terhadap warga yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam rangkaian aksi massa 22 Mei 2019 lalu harus diusut tuntas.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Jakarta (Permahi Jakarta), Andi Maruli Panjaitan menegaskan, dari sejumlah fakta yang sudah dipublis, adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh satuan Polri yang bertugas pada saat terjadinya Aksi Massa 22 Mei 2019 itu, dapat dibawa ke badan HAM internasional.




Hal itu dengan merujuk pada Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Andi Maruli Panjaitan menjelaskan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang selanjutnya disebut CAT,  yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987.

“Dengan merujuk pada Konvensi CAT, posisi Kapolri dan Kapolda Metrojaya layak diproses. Kapolri bisa diperiksa dan Kapolda Metro pun layak diperiksa untuk diambil tindakan penjatuhan sanksi, terberat berupa pemecatan,” tutur Andi Maruli Panjaitan, di Jakarta, Selasa (04/06/2019).




Menurut kerabat Luhut Binsar Panjaitan (LBP) ini, untuk mengusut Kapolri dan Kapolda Metrojaya, bisa dilakukan seperti pemantauan pelaksanaan CAT di negara-negara pihak, yang dilakukan oleh Komite menentang Penyiksaan atau Committee Against Torture (CAT). Komite ini dibentuk berdasarkan CAT dan yang beranggotakan sepuluh pakar independen.

Dalam rangka pelaksanaan mandat pemantauannya, Komite ini memeriksa laporan berkala pelaksanaan CAT di Negara-negara Pihak, membuat komentar umum atas laporan tersebut dan menyampaikannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan.

“Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas semua proses pengamanan dan juga proses-proses penembakan maupun temuan penyiksaan yang dialami warga oleh satuan kepolisian,” ujarnya.




Selain itu, posisi Kapolda Metrojaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, yang secara langsung turun memberikan instruksi dan memimpin pasukan melakukan pengamanan, harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metrojaya.

“Kalau untuk Kapolda Metrojaya, dianggap gagal mengamankan situasi. Malah seperti ada pembiaran terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dialami oleh warga. Sedangkan di Konvensi CAT saja, seorang musuh dalam perang, setelah ditemukan atau ditangkap, ya harus diperlakukan secara manusiawi, untuk diproses selanjutnya. Nah, kalau kejadian tempo hari itu kan malah dipukuli dan dianiaya,” bebernya.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan pengunjuk rasa 21-23 Mei 2019.




Koalisi Masyarakat Sipil  yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Anti Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, dan Amnesty International Indonesia – yang sama-sama memantau perkembangan situasi di lapangan, mendapati bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi tersebut.

Dalam konferesi pers di kantor YLBHI Jakarta, Minggu (26/5/2019), Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan, semakin banyak fakta dan peristiwa yang digali, maka semakin terungkap berbagai indikasi pelanggaran HAM. Meskipun demikian ia mengingatkan bahwa ini baru temuan awal.

Setidaknya ada 14 hal yang ditemukan dari hasil pemantauan bersama Koalisi Masyarakat Sipil tersebut. Menurutnya, kerusuhan pecah setelah massa kembali datang ke depan gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sekitar pukul 21:30 WIB.




Selain itu korban yang jatuh pun sangat banyak dan beragam, antara lain dari kalangan wartawan, pengunjuk rasa, masyarakat umum, hingga tim medis. Penyebab kerusuhan, tambahnya, karena elit politik dari kedua kubu capres-cawapres, baik kubu 01 maupun kubu 02, saling melemparkan pernyataan provokatif, demikian pula para pendukung mereka masing-masing.

Asfinawati mengatakan ada indikasi kesalahan penanganan demonstrasi dan penanganan korban yang tidak segera. Juga penyiksaan, perlakuan keji, dan tindakan yang merendahkan martabat terhadap orang yang ditangkap.

Temuan lainnya adalah kekerasan terhadap tim medis dan penghalangan liputan wartawan, penutupan media sosial, dan larangan bagi keluarga dan pengacara untuk menemui mereka yang ditangkap.




Dari semua temuan itu, lanjut Asfinawati, jelas aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan keamanan.

Asfinawati menyayangkan penggunaan kekerasan dipertontonkan kepada publik dan rusaknya nalar publik oleh perseteruan elit. Banyak sekali komentar masyarakat yang tidak menyatakan keprihatinan terhadap kekerasan itu, namun menyoraki dan menyetujui aksi kekerasan tersebut.

“Tentu saja kita tidak setuju dengan kekerasan apapun, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak setuju. Tetapi kita harusnya lebih tidak setuju lagi bila kekerasan itu diproduksi oleh negara, dilakukan oleh aparat yang harusnya menjaga penegakan hukum,” kata Asfinawati.




Ditegaskannya, sesungguhnya yang paling bertanggung jawab, selain aktor-aktor di lapangan, adalah para elit dan ini semua telah mengakibatkan demokrasi kita terancam.

“Karena kita tidak bisa lagi menbedakan mana tindakan-tindakan yang sah secara hukum, mana tindakan yang tidak sah secara hukum,” ujar Asfinawati.

Koordinator Kontras Yati Andriani menjelaskan sebetulnya pada 21 Mei 2019 di atas jam 21:30 WIB polisi sudah meyakini ada massa yang berbeda dengan massa yang di depan gedung Bawaslu pada siang hari. Polisi juga menyebutkan ada 300-400 orang datang dari Tanah Abang.




Koalisi Masyarakat Sipil juga menemukan fakta di lapangan bahwa massa dan polisi saling melempar batu dan petasan. Mengenai jumlah korban meninggal, hingga Kamis (23/5/2019), diketahui ada delapan orang meninggal dan 737 orang cedera.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mempertanyakan siapa dalang kerusuhan yang dimaksud oleh pemerintah, seperti sudah disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian.

“Jangan sampai hanya menyebutkan dalang, ada pihak ketiga, ada penunggang, tetapi pemerintah gagal menjelaskan siapa sebetulnya yang dimaksud dalang itu,” kata Yati.




Ini penting, selain soal akuntabilitas juga untuk meminimalisir potensi-potensi kerusuhan ke depan dan juga ini untuk memudahkan upaya-upaya penegakan hukum yang ada.

“Jadi, jangan sampai banyak informasi yang dipublikasi tapi sebetulnya informasi itu sendiri tidak jelas sampai sekarang,” tegas Yati.

Peneliti di Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mengatakan polisi sebenarnya terikat dengan tiga aturan internal dalam menangani demonstrasi, yakni Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan kepolisian, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implemengtasi prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.




Papang menegaskan polisi hanya boleh bertindak represif terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan bukan kepada demonstran damai.

“Kalau ada aksi massa besar yang awalnya damai dan kemudian sebagian dari massa menjadi rusuh, dengan melempar batu, bom molotov, responnya tidak bleh langsung dengan gas air mata. Karena gas air mata itu untuk membubarkan semua aksi massa baik yang damai maupun tidak. Padahal hak untuk kumpul secara damai adalah hak asasi manusia,” tutur Papang.

Kepala Biro Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menegaskan akan menindak tegas anggota polisi yang terbukti melanggar standar operasional prosedur dalam pengamanan unjuk rasa itu.




Penggunaan kekuatan aparat keamanan yang dinilai berlebihan, terutama oleh Brigade Mobil, dalam penanganan aksi demonstrasi menolak kecurangan pemilu 2019 di Jakarta pada 21-23 Mei 2019 yang berakhir dengan kerusuhan, mendapat sorotan luas masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia menegaskan pihaknya telah bertindak profesional dalam menangani aksi demonstrasi dan kerusuhan pada 21- 22 Mei 2019.




Jika ada anggota kepolisian yang terbukti melanggar standar operasional prosedur saat mengamankan kericuhan di sejumlah titik di Jakarta, maka menurut Kadivhumas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo, pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*