Breaking News

Perkembangan Masyarakat Pers Sangat Pesat, Keberadaan Dewan Pers Perlu Dikritisi

Perkembangan Masyarakat Pers Sangat Pesat, Keberadaan Dewan Pers Perlu Dikritisi.

Indonesia mengalami perkembangan masyarakat pers yang sangat pesat. Kemerdekaan pers merupakan pemicu yang dibutuhkan Indonesia. Keberadaan masyarakat pers yang membludak itu harus disikapi dengan bijak tanpa harus meninggalkan etika jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang.

Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pers saat ini perlu dikritisi. Sebab, dalam beberapa kali benturan dengan masyarakat pers Indonesia, Dewan Pers malah dianggap sebagai penghambat kemerdekaan pers. Lembaga itu juga dianggap diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak berkompeten melayani masyarakat pers Indonesia.

Praktisi Media Dr Ibnu Mazjah menyampaikan, gerakan masyarakat pers Indonesia yang belum lama ini menggelar Musayawarah Besar Pers Indonesia (Mubes), patut direfleksikan sebagai protes terhadap Dewan Pers yang kini berperan bagai hakim bagi pers. Padahal, lembaga itu bukanlah hakim bagi pers Indonesia.

Menurut, Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Banten ini, Mubes Pers Indonesia yang berlangsung Selasa, 16 Desember 2018,  di Gedung Sasono, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, mengemban misi membentuk Dewan Pers Independen.

“Hal itu terjadi karena penilaian masyarakat pers, atau setidak-tidaknya peserta mubes, terhadap Dewan Pers yang dinilai tak demokratis serta tak merepresentasikan penghormatan terhadap kebebasan pers itu sendiri,” tutur Ibnu Mazjah, Kamis (20/12/2018).

Pada perhelatan yang disebut dihadiri 2000-an peserta dari perwakilan media massa maupun organisasi pers di Indonesia itu, lanjut Ibnu, juga dibahas sejumlah langkah dan kebijakan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai koridor kemerdekaan pers.

Dia melanjutkan, beberapa tindakan dan kebijakan Dewan Pers yang tidak berpihak kepada masyarakat pers itu sendiri, antara lain,  adanya ungkapan “media abal-abal” yang acap digulirkan komisioner Dewan Pers. Kemudian, penerapan standar kompetensi wartawan mengarah kepada kewajiban bagi warga negara yang menjalankan fungsi pers untuk mengikuti uji kompetensi wartawan, serta verifikasi terhadap badan hukum yang bergerak dalam bidang roda usaha (bisnis) pers.

“Sikap  Dewan Pers tersebut dinilai melampauai kewenangannya,” ujar Ibnu.

Dewan Pers, acap membenturkan tindakannya dengan argumentasi untuk melindungi pers dari para penumpang gelap kemerdekaan pers.  Muncul jargon Insan pers harus profesional, yang ukuran profesionalitasnya didasarkan pada lulus tidaknya mereka dalam pelaksanaan uji kompetensi wartawan.

Ditegaskan Ibnu, jargon ini merangkul kuat upaya kepolisian menjerat wartawan dengan sarana hukum pidana. Disebabkan jargon itu pula, dimensi tentang masalah hukum kasus-kasus pers bukan lagi terpatri kepada norma yang bertumpu kepada isu kebebasan berpikir, kebebasan untuk berekspresi, mencari dan menyebarkan informasi bertalian dengan unsur-unsur kepentingan umum sebagaimana bagian dari perlindungan HAM.

Tak ayal, Pemahaman sempit itu pada gilirannya berdampak  kontraproduktif terhadap upaya memperjuangkan demokrasi, upaya untuk menghormati HAM bertalian dengan penyaluran hak atas kebebasan untuk berbicara, kebebasan berekspresi yang termanivestasi dalam freedom of the press.

Menurut Ibnu, masalah profesionalitas, karena hakikat dari pelaksanaan fungsi pers merupakan manivestasi yang bersentuhan dengan hak asasi alamiah manusia maka penerapan aturan  administrasi hendaknya jangan sampai menjadi faktor penghambat bagi setiap subjek hukum dalam menyalurkan haknya dimaksud.

“Mubes Pers, kiranya menjadi titik anjak proses berdemokrasi bagi kalangan insan pers sekaligus upaya memecah dan mencari solusi persoalan pers yang kini berada di persimpangan jalan,” katanya.

Namun disayangkan, lika-liku perjuangan menggapai sasaran negara demokratis masih jauh dari ideal. Bahkan, ketika ujian untuk bersikap demokratis itu tiba-tiba menghujam di acara Mubes, sikap tak elok muncul di tengah hajat memperjuangkan demokrasi itu sendiri.

“Cerminan sikap anti demokrasi itu  muncul tatkala terdengar “kicauan” politik “Ganti Presiden” dari mulut Egy Sudjana,” ungkap Ibnu.

Menurut dia, kicauan Egy itu mungkin juga dianggap tidak pada tempatnya. Namun juga terlalu naif, bila tak dimungkinkan terjadi keterkiliran sikap politik di tengah hamparan ruang yang diisi para punggawa demokrasi itu.

“Hal yang lumrah dan maklum kiranya di sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sekalipun penolakan tersebut dihadapkan dengan isu posisi netralitas media,” ujarnya.

Menurut Ibnu, pengembanan tugas menjaga netralitas bukan didasarkan pada kecenderungan sikap politik para penggiat media yang bersangkutan, tetapi didasarkan pada bagaimana menjalankan objektifitas hukum secara nyata.

Dengan demikian, perbedaan pandangan politik maupun perbedaan lainnya tetap dapat disikapi secara demokratis, sebagaimana ungkapan Voltaire yang menjadi kerangka filosofi dalam kebebasan berekspresi; “I detest what you write, but I would give my life to make it possible for you to continue to write”.

“Kalimat tersebut diparafrasekan lagi menjadi, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*