Perkara Korupsi Penjualan Kondesat BP Migas, Raden Priono Dkk Dinyatakan Bersalah Dan Masuk Bui

Perkara Korupsi Penjualan Kondesat BP Migas, Raden Priono Dkk Dinyatakan Bersalah Dan Masuk Bui. Foto: Sidang Pembacaan Vonis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Kondensat Bagian Negara Pada Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Terdakwa Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dipimpin Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2020. (Net)
Perkara Korupsi Penjualan Kondesat BP Migas, Raden Priono Dkk Dinyatakan Bersalah Dan Masuk Bui. Foto: Sidang Pembacaan Vonis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Kondensat Bagian Negara Pada Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Terdakwa Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dipimpin Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2020. (Net)

Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan mantan  Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono dinyatakan bersalah dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Kondensat Bagian Negara Pada Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas).

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang dilaksanakan pada Senin, 22 Juni 2020, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan persidangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Kondensat Bagian Negara Pada Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas), secara terpisah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menjelaskan, berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama masing-masing Terdakwa Ir Raden Priyono, Terdakwa Ir Djoko Harsono dan Terdakwa In Absensia Honggo Wendratno yang disidangkan secara terpisah, mencapai persidangan terakhir dengan acara pembacaan putusan hakim.

Yang amarnya pada pokoknya pertama, bahwa Terdakwa I Ir Raden Priono (Kepala BP Migas) dan Terdakwa II Ir Djoko Harsono (Deputi Finansial dan Ekonomi) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan dihukum pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing  Rp 200 juta subsidair 2  bulan kurungan.

Kedua, terdakwa Honggo Wendratno dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum pidana penjara selama 16  tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti 128 juta dolar amerika atau pidana pengganti penjara 6 tahun, barang bukti berupa kilang TLI dirampas untuk negara cq Kementerian Keuangan RI, barang bukti berupa uang   Rp 97 miliar yang diperoleh saat persidangan dirampas untuk negara.

Hari menuturkan, dalam sidang sebelumnya, para Terdakwa dituntut pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa I Ir Raden Priono (Kepala BP Migas) dan Terdakwa II Ir Djoko Harsono (Deputi Finansial dan Ekonomi) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan dituntut hukuman pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda masing-masing  Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dan, Terdakwa Honggo Wendratno dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dituntut hukuman pidana penjara selama 18 tahun dan denda 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti 128 juta dolar amerika atau pidana pengganti penjara 6 tahun. Barang bukti berupa kilang TLI dirampas untuk negara cq Kementerian Keuangan RI, barang bukti berupa uang   Rp 97 miliar yang diperoleh saat persidangan dirampas untuk negara.

Sementara itu atas putusan hakim tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa dan Penasihat Hukum (PH) Terdakwa menyatakan pikir-pikir selama waktu 7 hari untuk menerima atau mengajukan upaya hukum banding.

“Dengan selesainya proses persidangan Perkara Tipikor Penjualan Kondensat Bagian Negara pada BP Migas dan para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kiranya patut mendapat apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini. Karena walaupun dalam masa Pandemik Covid-19 tidak banyak mempengaruhi proses hukum persidangan tersebut,” jelas Hari Setiyono.

Selanjutnya, jika tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, maka putusan hakim akan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Khususnya, untuk Terdakwa I Ir Raden Priono dan Terdakwa II Ir Djoko Harsono.

“Sedangkan untuk Terdakwa Honggo Wendratno, tentu akan terus dilakukan upaya pencarian yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum bekerjasama dengan pihak-pihak terkait,” jelasnya.

Perkara Korupsi Penjualan Kondesat BP Migas, Raden Priono Dkk Dinyatakan Bersalah Dan Masuk Bui. Foto: Sidang Pembacaan Vonis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Kondensat Bagian Negara Pada Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Terdakwa Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan mantan  Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dipimpin Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2020. (Net)
Perkara Korupsi Penjualan Kondesat BP Migas, Raden Priono Dkk Dinyatakan Bersalah Dan Masuk Bui. Foto: Sidang Pembacaan Vonis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penjualan Kondensat Bagian Negara Pada Badan Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BP Migas) dengan Terdakwa Mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dipimpin Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2020. (Net)

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan Raden Priono dan Djoko Harsono  divonis masing-masing empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Keduanya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terkait penjual kondensat (gas bumi berupa cairan) bagian negara.

“Menyatakan terdakwa Raden Priyono dan Djoko Harsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 22 Juni 2020.

Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta keduanya dikenakan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Keduanya dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Honggo Wendratno selaku Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

Perbuatan melawan hukum para terdakwa yakni melakukan penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Penunjukan tanpa melalui lelang terbatas dan tanpa penilaian atau evaluasi syarat umum serta syarat khusus.

Para terdakwa juga dinilai menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT TPPI tanpa diikat kontrak dan tanpa jaminan pembayaran. Hal itu bertentangan dengan Pasal 100 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melibatkan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat bagian negara. Dengan kata lain, tidak pernah dilakukan proses kajian dan analisa.

Sehingga penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melalui lelang terbatas. PT TPPI tidak pernah mengirim formulir atau penawaran dan PT TPPI tidak menyerahkan jaminan berupa Open Credit/Irrevocable LC.

Raden dan Djoko disebut menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT TPPI dari kilang Senipah, kilang Bontang Return Condensate (BRC), dan kilang Arun tanpa dibuatkan kontrak kerja sama. Perjanjian itu juga tanpa jaminan pembayaran.

Perbuatan kedua terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang membuat majelis hakim menjatuhkan vonis tersebut. Keduanya juga tidak berupaya mendiskusikan secara lengkap dan komprehensif untuk melaksanakan tugas penunjukan TPPI.

“Para terdakwa tidak secara saksama memahami pelaksanaan kebijakan dengan melaksanakan perintah sehingga tidak menjalankan tugas secara professional,” ujar Rosmina.

Sedangkan hal yang meringankan hukuman, kedua terdakwa bersifat sopan, tidak berbelit-belit, dan belum pernah dipidana.

Raden dan Djoko terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu hakim anggota Sofialdi menyatakan dissenting opinion terhadap putusan tersebut. Sementara itu, terdakwa, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas vonis itu. Semua pihak diberikan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap menerima putusan atau mengajukan banding.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan