Peristiwa Intimidasi Dan Teror Diskusi CLS Fakultas Hukum UGM, Jika Tak Dilakukan Langkah Solutif, Pemerintah Dianggap Nikmati Sikap Koersif Warga

Peristiwa Intimidasi Dan Teror Diskusi CLS Fakultas Hukum UGM, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani: Jika Tak Dilakukan Langkah Solutif, Pemerintah Dianggap Nikmati Sikap Koersif Warga. – Foto: Net.
Peristiwa Intimidasi Dan Teror Diskusi CLS Fakultas Hukum UGM, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani: Jika Tak Dilakukan Langkah Solutif, Pemerintah Dianggap Nikmati Sikap Koersif Warga. – Foto: Net.

Pemerintah didesak segera melakukan langkah solutif terhadap berbagai tindakan teror dan intimidasi yang mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika tidak dilakukan tindakan solutif, maka pemerintah dianggap sedang menikmati tindakan-tindakan koersif atau kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang dialami Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) saat menggelar Diskusi Publik pada Sabtu, 29 Mei 2020, telah terjadi penggagalan yang berlanjut dengan tindakan teror atas rencana Diskusi Publik tersebut.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, yang juga Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani menyampaikan, apa yang dialami Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) itu, merupakan bentuk persekusi atas kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia.

“Pemasungan kebebasan ini adalah bentuk penghancuran literasi dan ilmu pengetahuan yang berdampak buruk pada demokrasi yang berkualitas,” ujar Ismaeil Hasani, dalam siaran persnya, Senin (01/06/2020).

Dia melanjutkan, diskusi merupakan media pertukaran gagasan sekaligus sarana untuk memahami suatu kondisi lebih dalam dan dari beragam perspektif.

Oleh karena itu, penyelenggaraan diskusi menjadi salah satu bentuk mimbar akademis yang dipilih untuk mengulik pandangan akademis dalam melihat suatu peristiwa.

Cara ini menjadi sarana literasi bagi akademisi secara khusus maupun masyarakat secara umum agar tidak menelan suatu narasi peristiwa secara mentah-mentah.

“Tindakan persekusi atas kebebasan berpendapat ini bukanlah yang pertama terjadi di masa pemerintahan Jokowi sejak 2014 silam,” jelasnya.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, yang juga Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani. (Net)
Direktur Eksekutif SETARA Institute, yang juga Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Ismail Hasani. (Net)

Peneliti Hak Asasi Manusia dan Perdamaian SETARA Institute, Selma Theofany membeberkan, indeks HAM yang dirilis SETARA Institute pada 2019 menunjukkan, skor untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat selama pemerintahan Jokowi, sepanjang tahun 2014-2019 hanya 1,9 dengan skala 1-7.

Sementara rata-rata skor untuk 11 variabel HAM yang dievaluasi adalah 3,2. Rendahnya skor untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat ini didukung oleh data pelanggaran yang serius seperti 204 peristiwa kriminalisasi individu, pemblokiran 32 media online, 961.456 pemblokiran situs internet dan akun media sosial, 7 pembubaran diskusi, pelarangan buku, dan penggunaan delik makar yang tidak akuntabel untuk menjerat sekurang-kurangnya 7 warga negara.

Pemerintah, lanjut Selma Theofany, sebagaimana dikemukakan Menkopolhukam, Mahfud MD, tidak berada di balik teror tersebut.

“Akan tetapi membiarkan persekusi dan pelanggaran HAM terjadi atas warga negara adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah,” ujar Selma Theofany.

Jika tidak mengambil langkah solutif dan pelembagaan penghapusan praktik pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, pemerintah bisa dianggap menikmati seluruh tindakan persekusi dan sikap koersif warga atas dalam berbagai peristiwa.

“Benefit politik atas praktik pembungkaman resistensi terhadap pemerintah adalah pemerintah,” lanjutnya.

Oleh karena itu, SETARA Institute mengecam keras ancaman, teror, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat tersebut.

“Praktik koersif tersebut bertentangan dengan demokrasi. SETARA Institute menegaskan pentingnya pengelolaan deliberative democracy,” imbuh Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani.

Perspektif yang beragam dan pembahasan suatu perkara harus diberikan ruang aman untuk diekspresikan. Ketakutan tidak berdasar terkait makar terhadap pemerintahan yang berkuasa tidak sepatutnya menjadi pembenaran praktik pembungkaman ini.

“Setiap suara memiliki kesempatan untuk hidup di tengah masyarakat tanpa represi,” kata Ismail.

Ismail melanjutkan, SETARA Institute menekankan bahwa mimbar akademik merupakan ruang publik yang memiliki legitimasi sebagai wadah diskursus. Proses yang terjadi di mimbar akademik merupakan proses literasi yang harus dihidupkan.

“Kepentingan politis tidak patut menodai proses yang dilakukan atas nama ilmu pengetahuan,” lanjutnya.

Karena itu, SETARA Institute juga mendesak penegak hukum menindak tegas oknum yang melakukan intimidasi, ancaman, teror, serta provokasi yang mengakibatkan pembatalan diskusi ilmiah tersebut.

Negara tidak dapat melakukan pembiaran di tengah situasi yang menunjukkan adanya pelanggaran kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

“Sikap proaktif negara diperlukan untuk menunjukkan bahwa elemen negara atau organ lain yang disponsori negara tidak berada di balik peristiwa persekusi akademik di UGM,” tandasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan