Peredaran Uang Politik Meningkat, Pemilu Terancam Tak Berintegritas

Peredaran Uang Politik Meningkat, Pemilu Terancam Tak Berintegritas.

Ketua BP SETARA Institute, Hendardi menyampaikan, Pemilu merupakan arena demokratis yang paling legitimate untuk mengkonversi kedaulatan rakyat menjadi otoritas-otoritas politik dan ketatapemerintahan oleh institusi-institusi negara demokratis.

“Dengan demikian, kualitas dan kedalaman demokrasi sebuah negara ditentukan oleh legalitas dan integritas pemilunya,” tutur Hendardi, saat menggelar Diskusi Media bertajuk Mengawal Integritas Pemilu, Hak Pilih, Akuntabilitas Dana Politik dan Penegakan Hukum Pemilu, yang diselenggarakan di Hotel Ashley, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (05/04/2019).

Untuk mengawal integritas pemilu 2019, lanjutnya, sebagai bagian dari kontribusi elemen masyarakat sipil, mengingatkan otoritas-otoritas terkait bergegas dan bertindak melakukan penanganan preventif dan koersif jika terjadi pelanggaran pidana pemilu.

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mengatakan, meski penyelenggaraan Pemilu 2019 tinggal sepekan lagi, namuan sejumlah persoalan masih terjadi, dan itu harus diselesaikan.

“Dari semua aspek integritas pemilu, yang penting menyelesaikan fraud. Fraud atau pelanggaran-pelanggaran Pemilu, seperti masalah Daftar Pemilih tetap (DPT) yang masih menyisakan persoalan, itu harus selesai,” tuturnya.

Penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum, lanjut Kaka Suminta, harus juga menyelesaikan sengketa-sengketa Pemilu, termasuk residu-residu persoalan pemilu yang tidak terselesaikan sebelumnya.

Dia mengingatkan, salah satu pelaku adalah penyelenggara di tingkat kecataman dan TPS. Lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu di tingkat basis ini, jangan sampai membangun deal secara ekonomis atau politis dengan peserta pemilu.

“Seperti Panwas di tingkat Kecamatan, PPK dan Panwascam, mereka yang akan diajak, untuk memperhatikan di tempatnya masing-masing,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyampaikan, untuk Pemilu 2019, sebetulnya uang sangat melimpah.

Sebab, anggaran sudah dinaikkan, misalnya, untuk peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2,5 miliar, dari Rp 7 miliar menjadi Rp 25 miliar.

“Tetapi pengawasan penggunaan uang itu kok stagnan. Jadi, sejak 2009, tidak ada perbaikan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran Pemilu itu kok,” ujar Titi.

Dia mengatakan, selama tidak ada pembatasan belanja kampanye, maka ruang itu akan menjadi ruang para pemilik uang untuk bermain politik uang. “Soalnya, usulan reformasi dana kampanye, sering ditolak,” ujarnya.

Untuk menelusuri transaksi dana kampanye, Titi meminta keterlibatan aktif PPATK untuk melakukan pengecekan dan penelusuran.

“Keterlibatan PPATK perlu serius mengawasi transaksi keuangan pemilu dan dana kampanye. Misal rekening khusus dana kampanye atau RKDK itu wajib diserahkan 3 hari sebelum pendaftaran peserta pemilu dilakukan secara resmi loh,” tuturnya.

Jika dari semula PPATK diberikan akses, maka setiap peserta pemilu, terutama partai politik, mulai Ketua Umumu, Sekjen dan Bendaharanya, itu seharusnya ditelusuri rekeningnya.

“Hal-hal seperti itulah yang masih masih menjadi hambatan akuntabilitas pemilu dan dana kampanye di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, penyelenggara Pemilu, terutana Bawaslu, harus memberikan efek jera kepada para peserta Pemilu agar tidak melakukan praktik money politics.

Bawaslu misalnya, untuk 9 caleg yang diputus inkraht karena melakukan money politics, itu sebagai salah satu upaya penjeraan bagi caleg yang bermain politik uang,” ujar Titi.

Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Irjen Pol Firman Shantyabudi menjelaskan, dalam pelaksanaan Pemilu, setiap orang hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan.

“Intinya, jangan biarkan nomor rekening anda dan keluarga untuk uang yang tidak jelas. Sebaiknya jika melakukan transaksi, langsung ke Bank saja,” ujar Firman.

PPATK, lanjutnya, mendorong semua pihak, terutama kepada para peserta Pemilu, untuk mencatat dan mengirimkan nomor rekening mereka ke PPATK, agar diawasi.

Firman menuturkan, sejak awal proses Pemilu 2019 ini, PPATK sudah meminta kepada setiap penyelenggara dan peserta Pemilu agar menyampaikan rekening yang dijadikan sebagai penampungan dana kampanyenya. Hal itu perlu untuk diawasi, sehingga Pemilu tidak jatuh pada proses yang melanggar hukum.

“Namun, sampai sekarang ya kami masih menunggu nomor rekening itu dikirimkan, entah itu rekening caleg, rekening tim sukses dan rekening pasangan calon. Meski begitu, kita terus melakukan pemeriksaan dan menganalisis transaksi keuangan,” tuturnya.

PPATK, lanjutnya lagi, diberikan kewenangan untuk menelusuri sebanyak 26 jenis transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Menurut Firman, transaksi keuangan Pemilu, hanya salah satu bagian dari 26 jenis transaksi yang menjadi tugas dan kewajiban PPATK.

“Hingga kini, memang belum ada keseragaman dari Bawaslu kepada para peserta Pemilu untuk mengenai dana kampanye dan sumber serta penggunaannya yang kami terima. Namun, setiap transaksi keuangan yang ada, jika ada indikasi pidana pastinya akan kami tindaklanjuti. Bukan hanya untuk case Pemilu saja, terutama yang berkaitan dengan pencucian uang,” tuturnya.

Jika ditelisik, lanjut Firman, ada perubahan modus cara bertransaksi peserta Pemilu 2019 ini. Untuk yang sekarang, penarikan uang dilakukan tidak bersamaan.

“Untuk penarikan uang cash, sudah dilakukan selama 2-3 tahun terakhir. Sehingga sulit kami telusuri apakah itu pencucian uang, money politics atau mau dipergunakan secara curang. Penarikan tunai secara cicil selama dua tiga tahun ini, akan sulit dibaca. Berbeda dengan cara konvensional yang menarik dana cash secara besar-besaran dalam masa Pemilu, itu lebih mudah dilacak,” ujarnya.

Berbicara money politics, lanjutnya, ada beberapa transaksi keuangan yang bisa dikategorikan sebagai money politics, seperti pembayaran asuransi kecelakaan pemilih oleh peserta Pemilu, e-money, dan bentuk-bentuk lainnya.

“Semua yang memiliki nilai tukar yang peruntukannya bagi perolehan suara, itu money politics,” ujarnya.

Saat ini, menurut Firman, PPATK pun sudah melakukan kerja sama dengan Forum Perbankan, untuk melihat dan melacak berbagai transaksi keuangan yang mencurigakan berkenaan dengan Pemilu.

“Kita menggandeng Forum Perbankan untuk kerja-kerja bersama ini,” katanya.

Pengamat Analisis Transaksi Keuangan, Irjen Pol (Purn) Benny J Mamoto menyampaikan, salah satu indikasi adanya perwujudan pemilu yang berintegritas dapat dilihat dari sejauh mana peredaran uang dalam proses yang terjadi.

Oleh karena itu, sejumlah indikasi yang sudah mengarah ke politik uang, lanjut Benny J Mamoto, harusnya mendapat penindakan tegas.

“Perlu penegakan hukum bagi oknum yang melanggar. Seperti, peredaran uang lewat money changer yang sudah merebak. Untuk mewujudkan pemilu yang jujur, bersih dan berintegritas,” tutur Benny J Mamoto.

Untuk melaksanakan Pemilu yang berintegritas, aparat Kepolisian telah mempersiapkan diri melakukan penindakan, apabila ada pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu.

Karobinopsnal Bareskrim Polri Brigjen Pol DR Nico Afinta mengatakan, Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah dalam melakukan antisipasi dan penindakan jika ada indikasi proses Pemilu yang curang.

“Polisi siap menindaklanjuti, kalau ada laporan mengenai pelaksanaan Pemilu yang melanggar,” ujar Nico.

Dia juga menegaskan, saat ini Polri sendiri tengah berkoordinasi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Menurut dia, semua pihak perlu waspada dan tetap melakukan pengawasan yang efektif.

“Sudah dibentuk tim gabungan, dari berbagai unsur penegak hukum dan masyarakat. Kiranya tim gabungan ini juga bekerja efektif, untuk saling melaporkan dan saling mengawasi,” ujar Nico.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan