Perda Niaga Sawit Telah Terbit, Petani Tagih Komitmen Pemerintah Awasi Kestabilan Harga TBS

Perda Niaga Sawit Telah Terbit, Petani Tagih Komitmen Pemerintah Awasi Kestabilan Harga TBS

- in DAERAH, DUNIA, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK
33
0
Perda Niaga Sawit Telah Terbit, Petani Tagih Komitmen Pemerintah Awasi Kestabilan Harga TBS.

Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk lebih peduli pada peningkatan kesejahteraan Petani Kelapa Sawit ditagih.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit harus ditindaklanjuti dalam langkah-langkah konkrit yang bisa dirasakan langsung oleh para petani kelapa sawit.

Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Kanisius menyampaikan, Perda itu memuat sejumlah poin yang cukup mengakomodir kepedulian terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit.

Selain mendapatkan apresiasi dengan terbitnya Perda itu, Kanisius yang juga Ketua Forum Petani Kelapa Sawit Kabupaten Paser itu menegaskan, terbitnya Perda itu adalah sebagai hasil perjuangan seluruh Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Paser.

“Peraturan ini ada karena ada gerakan petani agar pemerintah daerah lebih peduli dengan masalah petani kelapa sawit. Gerakan ini puncaknya tahun 2018 yang lalu, perwakilan petani seluruh Kecamatan di Kabupaten Paser sepakat mendesak pemerintah agar memperhatikan harga tandan Buah Segar (TBS) yang sangat rendah dibandingkan dengan harga ketetapan dari pemerintah daerah,” tutur Kanisius, Rabu (27/03/2019).

Dengan terbitnya Perda itu, Kanisius berharap,  kiranya seluruh seluruh pemangku kepentingan mentaatinya. Sehingga dengan Perda itu bisa menjadi solusi terhadap masalah harga TBS yang sangat rendah ditingkatan petani sawit.

“Kami merasi senang karena akan ada pengawasan dari Pemerintah Daerah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dan juga akan ada sanksi jika peraturan ini tidak dijalankan, terutama  oleh pihak perusahaan,” ujar Kanisius lagi.

Dia mengatakan, setelah terbit Perda itu, para petani kelapa sawit pun sudah melakukan langkah-langkah, salah satunya mendorong petani untuk bermitra dengan perusahaan sawit.

Kini, dikatakan Kanisius, sudah ada sejumlah petani sawit lewat koperasi mengajukan kemitraan dengan perusahaan terdekat.

“Harapan kami ini segera disambut baik oleh perusahaan di Kabupaten Paser. Sekaligus untuk melihat apakah perusahaan bisa mengikuti aturan yang sudah dibuat bersama,” ujarnya.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Paser, Iwan Himawan mengatakan, Perda itu memiliki sejumlah manfaat bagi petani. Pertama, akan ada kemitraan antara petani dan perusahaan yang langsung diawasi oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pertanian.

Kedua, akan ada pengawasan dari pemerintah untuk Tata Niaga Sawit. “Selama ini kan, tata niaga sawit belum ada pengawasan yang baik dari pemerintah. Harga ditetapkan pemerintah tinggi, petani menerima harga yang sangat rendah,” ujar Iwan Himawan.

Dia melanjutkan, belajar dari kasus 2018 yang lalu, yang mana harga TBS sampai Rp 500-Rp 600 di tingkat petani, sangat merugikan.

“Sehingga Perda ini bisa menjadi payung hukum dalam mengawasi harga di lapangan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Iwan menambahkan, SPKS sangat peduli dengan petani, sehingga saat ini mereka mempersiapkan petani untuk segera bermitra dengan perusahaan.

“SPKS akan menyediakan data petani kalau perusahaan ingin data petani sawit. Selain itu, kami juga akan bekerjasama dengan Dinas Pertanian untuk membantu petani mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB),” ujar Iwan.

STDB adalah salah satu persyataran yang diatur dalam Perda jika petani ingin bermitra. Saat ini, lanjut Iwan, pihaknya tengah fokus di 3 Kecamatan dan 7 Desa. “Tidak hanya sampai pada tahap ini, kami juga akan mendampingi petani untuk memperkuat kelembagaannya dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan di petani sawit,” ujar Iwan.

Sementara itu, kepala Departemen Riset Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit, Sabarudin mengatakan, semua pihak harus bersinergi untuk kesejahteraan petani kelapa sawit.

Menurut Sabarudin, yang paling penting untuk mencapai visi negara dalam pengelolaan perkebunan sawit supaya memberikan manfaat kepada petani sawit.

“Dengan memperkuat sinergitas petani mendukung kebijakan pemerintah. Dan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk memberdayakan petani sawit,” ujar Sabarudin.

Saat ini, di kabupaten paser, pemerintahnya sudah memilki komitmen agar sawit memberikan manfaat yang besar untuk petani.

“Masalah harga di petani kelapa sawit sudah ada aturannya kini melalui Perda. Yang kita tunggu selanjutnya adalah komitmen menjalankan Perda ini,  terutama sampai pada perusahaan,” ujar Sabarudin lagi.

Dia mengatakan, di Tahun 2019 ini, SPKS akan bersinegi dengan pemerintah daerah untuk mendampingi petani sawit.

Saat ini, ditambahkan Sabarudin, pihaknya fokus melakukan pendampingan kepada petani di 3 Kecamatan, agar petani bisa memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Pal Oil (RSPO).

“Untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO. Artinya, ini akan banyak melibatkan petani sawit. Akan banyak pendampingan, mulai dari pemetaan kebun untuk Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) sampai pada memperkenalkan petani untuk mengelola sawit secara berkelanjutan. Sebab, hal itu juga merupakan visi dari negara untuk sawit Indonesia,” jelasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like