Breaking News

Perannya Tidak Jelas, Mahasiswa Muslim Se-Madura Desak Pembubaran BPWS

Perannya Tidak Jelas, Mahasiswa Muslim Se-Madura Desak Pembubaran BPWS. Perannya Tidak Jelas, Mahasiswa Muslim Se-Madura Desak Pembubaran BPWS.

Mahasiswa Muslim se-Madura yang tergabung dalam Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (Femmi) mendesak agar kehadiran Pembubaran Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) segera dibubarkan saja.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Femmi) Abdullah Amas, kehadiran BPWS selama ini tidak jelas juntrungannya. Selain minim sosialisasi, masyarakat juga tidak tahu apa kerja dan untuk apa BPWS itu dibuatkan.





“Kami tidak tahu untuk apa BPWS itu dibuat. Peran BPWS yang kurang memberikan informasi terkait apa saja langkah yang sudah dilakukan BPWS dalam membangun Madura pun tidak ada. Kami mahasiswa se-Madura dan PW Femmi se-Madura menuntut agar BPWS itu dibubarkan saja,” tutur Abdullah Amas yang juga putra asli Pulau Madura itu, Sabtu (22/06/2019).

Amas menambahkan, PB FEMMI meminta keterbukaan kepada BPWS proyek-proyek apa saja yang dijalankan oleh BPWS. Dengan demikian, masyarakat Madura pun bisa melihat dengan peruntukan kehadran BPWS yang diberikan Pemerintahan Pusat untuk mengurus Madura pasca adanya Jembatan Suramadu.

“BPWS itu bagaimana bekerjanya? Apa saja pelatihan pelatihan skill yang diberikan BPWS dan dengan anggaran yang besar-besaran, skala kebermanfaatannya kepada masyarakat Madura sebesar apa sih?” ujarnya.





Sementara, menurut dia, kondisi pedagang saat ini yang beroperasi di sekitar Jembatan Suramadu sangat membutuhkan penataan dan pengelolaan nyata.

Para pedagang, lanjut Amas, membutuhkan tempat berdagang yang lebih memadai untuk menjalankan usahanya.

“Area Suramadu sebagai ruang tamunya Pulau Madura harus kelihatan bagus, anggaran BPWS gede loh. Madura harus kelihatan bersih, keren, tidak kumuh. Jadi, kalau misalkan manfaat BPWS-nya sedikit, ya lebih baik kami mendesak pemerintah dan bikin surat ke Menteri Pekerjaan Umum, DPR dan Presiden agar BPWS ini dibubarkan secara cepat dan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tutur Amas.





Sementara itu Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional PB FEMMI Mohammad Hanif menilai, BPWS jarang sosialisasi ke masyarakat.

Badan itu pun tidak melibatkan LSM atau ormas. Sehingga, bibit munculnya aksi penolakan terhadap BPWS kini muncul lagi, dan diprediksi akan terulang kembali dengan lebih massif.





“Masyarakat ingin tahu apa narasi BPWS pada Madura? Apa promosinya? Misalkan, jika Madura itu menarik, kami harap BPWS jantanlah untuk lebih sering ketemu masyarakat,” ujar Hanif.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*