Penyidikan Korupsi Dana Hibah, Eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin Diperiksa Kejaksaan Agung

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Gedung Bundar Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi Pencairan Dana Hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, Rabu (14/08/2019).

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dipanggil dan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, Rabu 14 Agustus 2019. Politisi Partai Golkar itu diperiksa terkait kasus korupsi pencairan Dana Hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri menuturkan, Alex Noerdin diperiksa sebagai saksi.

“Alex Noerdin diperiksa sebagai saksi. Terkait penganggaran dan penyaluran dana hibah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013. Dia diperiksa dalam kapasitasnya selaku Gubernur Sumatera Selatan,” ujar Mukri, di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu 14 Agustus 2019.

Diterangkan Mukri, dugaan korupsi ini terjadi pada Tahun Anggaran 2013. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.118.889.843.100,- (dua triliun seratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp 2.031.476.043.344. Yakni disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri dari badan, lembaga, organisasi swasta, instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah tersebut dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

“Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai  Rp 21 miliar,” ujar Mukri.

Penyidik sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka inisial LPLT yakni mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, dan inisial I yang merupakan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

“Keduanya telah disidangkan dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, Sumatera Selatan,” terang Mukri.

Alex Noerdin tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pukul 09.00 WIB. Dia memasuki gedung pemeriksaan dengan didampingi dua orang. Sedangkan, Kuasa Hukum Alex Noerdin sudah ada di lokasi sejak Pukul 08.30 WIB.

Ini adalah kali kedua Alex Noerdin memenuhi panggilan dan pemeriksaan Jaksa di Kejaksaan Agung. Pemeriksaan pertama untuk kasus ini harusnya pada 26 September 2016 silam. Namun dia tidak bisa hadir.

Kali ini, Alex Noerdin diperiksa selama lebih dari enam jam. Dia keluar ruang pemeriksaan pada pukul 15.25 WIB.

Terkait ketidakhadirannya untuk memenuhi panggilan Kejagung sebelumnya, ia mengaku sedang berada di luar kota.

Ketika ditanya tentang kemungkinan statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka, ia hanya menjawab singkat. Enggan menanggapi hal tersebut. “Jangan ngomong seperti itu,” ucap Alex Noerdin.

Sementara saat ditanya keterlibatannya dalam kasus itu, ia hanya melempar senyum kepada pewarta yang sudah menunggunya dan memasuki mobil untuk meninggalkan Kompleks Kejagung.

Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Yusri Effendy terkait kapasitasnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (KTAPD).

Kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun anggaran 2013 pemerintah provinsi menganggarkan dana hibah di dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 2,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi sebesar Rp 2 triliun disalurkan untuk 2.461 penerima yang terdiri atas lembaga swasta, instansi vertikal, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wartawan, dan kelompok masyarakat melalui aspirasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penganggaran dan penyaluran dana hibah itu dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Akibatnya, keuangan negara merugi senilai Rp 21 miliar.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*