Penyerobotan Lahan Warga Marak, Polisi dan Pemerintah Kok Diam Saja

Penyerobotan Lahan Warga Marak, Polisi dan Pemerintah Kok Diam Saja.
Penyerobotan Lahan Warga Marak, Polisi dan Pemerintah Kok Diam Saja.

Aparat Kepolisian dan Pemerintah didesak segera bertindak untuk menyelamatkan warga yang tanahnya diserobot oleh maling-maling tanah.

Maraknya penyerobotan tanah dan lahan warga di berbagai daerah masih terus berlanjut. Tanpa ada perhatian dan pertolongan serius dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Pemerintah Pusat.

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar mengungkapkan, di berbagai daerah persoalan penyerobotan tanah dan lahan warga masyarakat dibiarkan. Masyarakat yang teriak-teriak karena tanahnya dirampas oleh pihak-pihak yang tidak berhak, dibiarkan saja oleh aparat kepolisian dan pemerintah.

Melky mengungkapkan, di Kendari, pada Kamis, 22 Agustus 2019, tengah malam, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) kembali melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Dikatakan Melky, penyerobotan yang terjadi di lahan milik Pak Amin, Bu Wa Ana, Pak Labaa, dan anaknya Pak Labaa, atas nama Nurbaya itu, diketahui warga setelah pagi tadi, sekitar Pukul 06.00, ketika arga atas nama Laririn yang merupakan anak kandung dari Pak Amin dan Pak Lamuhu yang merupakan suami dari Bu Wa Ana mendatangi lahannya masing-masing.

“Kami mendesak Kapolri Tito Karnavian untuk segera memerintahkan Kapolda Sulawesi Tenggara agar segera menarik seluruh pasukannya dari lokasi. Sekaligus segera memproses hokum PT GKP yang jelas-jelas menyerobot lahan milik warga,” jelas Melky, dalam siaran pers, Jumat 23 Agustus 2019.

Warga, lanjutnya, juga mengecam keras Bupati Konawe Kepulauan H Amrullah dan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi yang masa bodoh. Yang membiarkan PT GKP menyerobot lahan warga.

“Bahkan penyerobotan itu telah menghancurkan tanaman kelapa, pala, dan kakao, dan berpotensi meningkatkan ekskalasi konflik sosial,” ujar Melky.

Mereka juga mengecam keras Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Iriyanto yang membiarkan pasukannya berada di lokasi untuk mengkawal PT GKP di lahan milik warga.

“Mendesak Komnas HAM untuk segera turun tangan ke Pulau Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan, guna melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak perusahaan tambang,” jelasnya.

Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk turun tangan menyelamatkan pesisir dan Pulau Kecil Wawonii yang sedang dikepung oleh 11 perusahaan tambang.

“Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera ke Wawonii, menginvestigasi seluruh kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang diduga dilakukan pihak perusahaan tambang,” ujar Melky lagi.

Labaa, warga pemilik lahan,  mengatakan, padahal malam sebelumnya, Laririn, sebagaimana warga lainnya, menjaga lahannya masing-masing, dan pulang ke rumah sekitar Pukul 23.00 malam.

Jadi, penyerobotan itu dipastikan terjadi diatas Pukul 23.00 malamnya. “Usai Laririn pulang ke rumah untuk beristirahat malam,” ujar Labaa.

Dia menerangkan, di lokasi kejadian, warga mendapati 10 orang karyawan PT GKP, terdapat 18 bulldozer dan excavator yang tengah menggusur lahan masyarakat.

Akibatnya, tanaman warga seperti kelapa, pala, dan coklat tumbang dan hancur. Penyerobotan ini dilakukan PT GKP untuk membangun jalan tambang atau hauling menuju konsesi tambang milik perusahaan.

Selain aktivitas alat-alat berat itu, di lokasi kejadian, warga juga mendapati polisi yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Polisi itu diketahui berasal dari Polda Sulawesi Tenggara di Kendari.

“Polisi-polisi itu tampak hanya berdiam diri. Dan setelah ditanyai warga, polisi-polisi itu menjawab bahwa keberadaan mereka di lokasi tambang hanya untuk mengantisipasi terjadinya konflik,” jelas Labaa.

Penyerobotan itu bukan kejadian pertama kali. Anselmus AR Masihu dari Lembaga Bantuan Hukum Kendari (LBH) Kendari menyampaikan, berdasarkan keterangan warga, GKP tercatat sudah berulang kali melakukan penyerobotan. Yakni pada Selasa, 9 Juli 2019, sekitar Pukul 11.00 Wita di lahan milik Ibu Marwah, dan Selasa, 16 Juli 2019, sekitar Pukul 15.00 di lahan milik Bapak Idris.

“Lahan-lahan yang diserobot PT GKP ini adalah milik sah masyarakat yang telah dikelola selama lebih dari 30 tahun. Para pemilik lahan tidak pernah menyetujui, apalagi menjual lahannya kepada perusahaan. Sebab, lahan-lahan ini adalah ruang produksi masyarakat. Di dalamnya terdapat jambu mente, kelapa, pala, pinang, kopi, dan pisang,” ungkap Anselmus.

Edy Kurniawan dari LBH Makassar menambahkan, selain penyerobotan lahan, PT GKP juga berulangkali menekan resistensi masyarakat tolak tambang dengan cara mengkriminalisasi.

Edy menjelaskan, pertama, sebanyak 13 orang telah dilaporkan ke Polda Sultra atas dugaan tindakan pengancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik pada 12 Juli 2018 lalu.

“Laporan itu telah dicabut, dan kedua bela pihak, yang difasilitasi Bupati Konawe Kepulauan, sepakat berdamai pada 17 Oktober 2018,” ujarnya.

Kemudian, kejadian kedua,  ada 3 orang, masing-masing Labaa (L), Amin (L), dan Wa Ana (P) juga telah dilaporkan PT GKP ke Polda Sultra pada 14 Juli 2019 dengan tuduhan telah melakukan tindakan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang.

“Tiga warga tersebut sudah mengikuti pemeriksaan pertama pada 29 Juli 2019 di Polda Sultra,” jelasnya.

Ketiga, pada 18 Juli 2019, ada 3 warga lainnya lagi, atas nama Idris (L), Sardin (L), dan Masa Udin (L), juga dilaporkan ke Polres Kendari atas dugaan melakukan penganiayaan dan pengancaman kepada karyawan perusahaan tambang.

“Ketiganya juga telah mengikuti pemeriksaan perdana di Polres Kendari pada 31 Juli 2019,” ungkap Edy.

Mando Maskuri, warga Wawonii yang bergabung jadi pengurus di Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) mengungkapkan, sejak PT GKP masuk, dan melakukan penyerobotan lahan, perusahaan itu secara agresif melapor warga ke pihak kepolisian.

“Konflik sosial antar masyarakat pun terjadi. Saat ini, warga yang terbelah menjadi kelompok pro dan kontra, terus bersihtegang. Tidak saling tegur-sapa antar orang tua dan anak, suami dan istri, suami istri berpisah. Bahkan jika ada warga yang menolak tambang menggelar hajatan perkawinan atau yang lainnya, kelompok pro, meski bertetangga, tidak mau berpartisipasi,” jelas Mando menggambarkan hubungan sosial yang dirusak oleh hadirnya perusahaan.

Jika kondisi ini tidak diselesaikan, Mando memprediksi, kondisi masyarakat akan terus memburuk. “Konflik sosial ini bak bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Jika pemerintah terus masa bodoh, membiarkan perusahaan menyerobot lahan-lahan masyarakat,” ujar Mando.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*