Penyerapan Aspirasi Rakyat Tidak Maksimal, Dua RUU Yang Sedang Dibahas DPR Dipersoalkan

Penyerapan Aspirasi Rakyat Tidak Maksimal, Dua RUU Yang Sedang Dibahas DPR Dipersoalkan. – Foto: Suasana Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta. (Net)
Penyerapan Aspirasi Rakyat Tidak Maksimal, Dua RUU Yang Sedang Dibahas DPR Dipersoalkan. – Foto: Suasana Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta. (Net)

Dua agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta dipersoalkan.

Kedua RUU itu adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Cahyo Gani Saputro menyampaikan, polemik pembahasan terhadap RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah bentuk penyerapan aspirasi dan sosialisasi rakyat yang tidak maksimal.


Beberapa RUU yang dibahas, baik atas inisiatif DPR maupun pemerintah, kerap menimbulkan pro kontra. Kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat ini menunjukan kurangnya maksimalnya penyerapan aspirasi dari DPR ataupun Sosialisasi oleh Pemerintah.

“Seharusnya, para Pembentuk Undang-Undang ketika hendak merumuskan naskah akademik dan RUU, mengundang stakeholder yang benar-benar berkaitan dengan kepentingannya,” ujar Cahyo Gani Saputro, Minggu, (14/06/2020).

Misalnya, untuk pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja bisa menghadirkan organ-organ buruh. Untuk rencana pembahasan RUU HIP bisa mengundang Ormas Keagamaan, Omas Sosial Politik dan Ormas Kebudayaan.


Kemudian, setelah naskah akademik atau drafnya jadi, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dalam jangka beberapa waktu.

Oleh karena itu, Cahyo menyatakan perlunya penyempurnaan dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apalagi sekarang, metode omnibus diimplementasikan dalam pembentukan dan perubahan Undang-Undang.

“Metode omnibus law harus selaras dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Karena secara historis Indonesia lebih mengenal dan menganut kodifikasi hukum,” ujarnya.


Selain itu, untuk RUU HIP, lanjutnya, Pembentuk Undang-Undang harus memahami filosofi ataupun kesejarahan hukum, sosiologis atau pranata sosial masyarakat, selain yuridis formal.

Maksudnya, pentingnya membedakan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dengan konsensus bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dari Badan Penyelidik Usaha-saha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Yang mana para pendiri dalam musyawarah mufakat telah berkonsensus menerima Panca Sila sebagai Dasar Indonesiar  Merdeka atau Dasar Negara. Sedangkan Tri Sila ataupun Eka Sila adalah tawaran nama yang ditawarkan Bung Karno kepada  seluruh peserta musyawarah.


“Artinya,  muatan materi Undang-Undang sebaiknya mengutamakan subtansi. Kemudian, terkait paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, semisal Komunisme, Marxisme, Leninisme, Khilafahisme, Radikalisme, Terorisme, Kapitalisme, Liberalisme, sebenarnya telah dimuat dalam Undang-Undang Organisasi Masyarakat,” jelasnya.

Cahyo mengingatkan, untuk menguatkan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi PancaSila (BPIP) dalam bentuk Perpres menjadi Undang-Undang,  para Pembentuk hukum kurang tepat dalam pembentukan hukum.

“Bila pembahasannya tidak fokus. Atau malah lari kemana-mana. Hal ini akan membuat bingung para stakeholder. Sebenarnya Rancangan Undang-Undang ini mau kemana?” katanya.


Jikalau itu guna memperkuat Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila yang telah di rumuskan oleh BPIP dan operasionalisasi Pancasila, seharusnya fokus pada Penguatan Kelembagaan Ideologi Pancasila dan Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cahyo menyimpulkan, sebenarnya yang paling urgen adalah revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjadikan Pendidikan Pancasila Mata Ajar Wajib. “Dalam semua tingatan pendidikan. Mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan