Breaking News

Penyediaan Rusun Prajurit TNI Digeber

Target 2019 Sebanyak 6000 Unit, Baru 5300 Unit Yang Selesai

Target 2019 Sebanyak 6000 Unit, Baru 5300 Unit Yang Selesai, Penyediaan Rusun Prajurit TNI Digeber.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menggeber penyediaan Rumah Susun (Rusun) bagi prajuritnya.

Tahun 2019 ini, sebanyak 6000 unit akan disediakan. Hingga April 2019, sudah sebanyak 5300 unit yang sudah tersedia di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya.

“Secara nasional, dari 6.000 unit rumah yang akan dibangun sampai tahun 2019, saat ini baru 5.300 unit yang sudah selesai,” tutur Brigjen TNI Candra Wijaya, usai mendampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa meresmikan Rumah Prajurit TNI AD di Perumahan Green Kartika Residence Cibinong, Bogor, Jumat sore (26/04/2019).




Sebagai wujud komitmen dalam memberikan kesejahteraan bagi prajurit dan PNS serta keluarganya, TNI AD membangun sekitar 6.000 rumah non dinas, termasuk diantaranya 150 rumah yang diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa di Perumahan Green Kartika Residence Cibinong, Kabupaten Bogor.

Perumahan Green Kartika Residence Cibinong yang dibangun di atas lahan seluas ± 3,7 Hektar ini dibangun 150 unit bagi personel TNI AD dari mulai tipe 36A, 36B, 45 dan 46.

Diungkapkan Kadispenad, pengadaan perumahan dengan sistem KPR Swakelola Tahap V oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP) ini diharapkan dapat memberikan banyak kemudahan kepada prajurit dan PNS AD (Personel TNI AD) untuk memiliki rumah pribadi dengan biaya dan angsuran yang terjangkau.

Menurut Brigjen TNI Candra, pengadaan itu merupakan salah satu wujud dari komitmen dan impelementasi Reformasi Birokrasi TNI AD dan telah dimasukkan dalam Road Map bidang personel Tahun Anggaran 2015-2019.

“Khususnya hal pemenuhan kesejahteraan personel TNI AD di bidang perumahan non dinas. Diharapkan, saat pensiun nantinya tidak ada lagi personel TNI AD yang memiliki permasalahan rumah seperti yang selama ini kita dengar,” ujarnya.

Selama ini, dijelaskan Kadispenad, permasalahan perumahan bagi personel TNI AD sangat krusial. Tidak hanya menyangkut kesejahteraan semata, namun juga harus bisa menjamin kesiapsiagaan operasional satuan yang harus dapat digerakkan setiap saat.

“Dikarenakan jumlah rumah dinas terbatas, banyak personel kita yang masih menyisihkan gajinya untuk membayar kontrakan agar dapat tinggal di sekitar kantornya. Ini tidak hanya di satuan dinas atau jawatan saja namun juga di satuan-satuan operasional,”  ungkapnya.

Kini, lanjutnya, permasalahan tersebut secara bertahap telah diurai melalui pembangunan rumah dinas dalam bentuk Rumah Susun (Rusun) di sekitar kesatrian atau kantor dan juga Rumah Swakelola seperti yang diresmikan oleh Kasad.

Untuk diketahui, kata Candra, hingga saat ini masih banyak personel TNI AD yang belum memiliki rumah non dinas, baik personel yang baru maupun yang telah lama dinas.

“Kebijakan internal TNI AD ini berlaku juga kepada personel dengan masa kerja  0 sampai dengan 10 tahun. Bahkan, mereka wajib mengambilnya, baik dalam bentuk rumah yang dikembangkan oleh BP TWP maupun dalam bentuk pinjaman. Intinya, saat pensiun nantinya, sebagaimana disampaikan tadi, personel kita sudah punya rumah yang layak huni,” imbuhnya.

Untuk pembayarannya, dijelaskamn Candra, menggunakan sistem potong gaji dan dikerjasamakan dengan Bank BRI serta dapat dimonitor melalui aplikasi berbasis Android.

“Jadi, setiap orang dapat melihat secara real time pembayarannya. Kita lakukan terobosan ini agar lebih transparan, baik kepada BP TWP sendiri maupun bagi personel atau keluarganya, dan potongan bervariasi sesuai dengan jenis rumah dan lama waktu pinjaman,” ungkap Kadispenad.




Brigjen TNI Candra merinci, bagi yang mengambil uang dan menyerahkan agunan, Tamtama dan Bintara maksimal Rp 150 juta, Perwira Pertama atau pangkat Letda sampai dengan Kapten, maksimal Rp 190 juta, serta Perwira Menengah yaitu berpangkat Mayor sampai Kolonel, sebesar Rp 250 juta rupiah. “Sedangkan PNS disesuaikan dengan golongan kepangkatan,” ujarnya.

Pada acara peresmian Rumah Prajurit TNI AD di Perumahan Green Kartika Residence Cibinong, Bogor, turut dihadiri Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, Aspers Kasad Mayjen TNI Heri Wiranto, Dirkuad Brigjen TNI Temas S, Direktur Pembiayaan BP TWP Brigjen TNI Sujaryadi,  Danrem 061/SK Kolonel Inf Novi Helmy Prasetya, Dirut PT Karya Hiraki Pratama Mufrian, mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Mulyono, serta tamu undangan lainnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*