Penyandang Disabilitas Menyusuri Hak Politik

Penyandang Disabilitas Menyusuri Hak Politik.

Penyandang disabilitas, fisik maupun kejiwaan, perlu difasilitasi untuk mempergunakan hak suaranya dalam proses politik. Terutama dalam pemenuhan hak-hak politik di Pilihan Umum (Pemilu) Legislatif maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keterbatasan fisik dan atau mental, dalam derajat tertentu berhak dan memiliki suara dalam proses politik di Tanah Air. Penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban memberikan penjelasan, melatih penggunaan hak suara, dan juga memastikan agar para penyandang disabilitas bisa menyalurkan hak dan aspirasinya melalui proses Pemilu yang fair.

Perhimpunan Jiwa Sehat, pimpinan Aktivis Senior Yeni Rosa Damayanti, menginisiasi pemberian pemahaman konstitusional mengenai hak-hak politik bagi para penyandang disabilitas. Bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (KPUD DKI Jakarta), Yeni Rosa Damayanti menggelar pelatihan teknis untuk pemenuhan hak politik para penyandang disabilitas.

“Perhimpunan Jiwa Sehat  bersama KPUD DKI menyelenggarakan pelatihan tahap pertama untuk menjadi relawan pendidik Pemilu, dan relawan pemantau Pemilu, yang nantinya akan diterjunkan untuk memberikan penjelasan tentang Pemilu kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, yang tinggal di panti-panti sosial, di wilayah Jakarta dan Jawa Barat,” tutur Yeni Rosa Damayanti.

Pelatihan digelar di Aula KPUD DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Nomor 15, Jakarta Pusat, pada Rabu 19 Desember 2018. Kegiatan itu menghadirkan sekitar 40 orang peserta, yang rata-rata adalah para penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas fisik maupun disabilitas mental.

“Saudara-saudara kita yang tinggal di panti-panti juga berhak untuk memilih. Mereka juga perlu mendapatkan pendidikan pemilih,” ujar Yeni Rosa.

Pantauan di tempat pelatihan, pada pelatihan yang berlangsung sejak pukul 10 pagi hingga jam empat sore itu, para penyandang disabilitas tampak antusias.

Lina Yurlina, perempuan berusia 45 tahun, datang ke lokasi pelatihan dengan memakai kursi roda. Dia datang sendiri, tidak ada yang menemani, dan tak perlu diantar oleh teman atau sanak famili.

Lina mengaku dirinya mandiri. Kini, transportasi sudah lebih mudah. Dia memesan grab car dari aplikasi di henpon-nya, naik ke grab tak perlu ditopang, dan melipat kursi rodanya dengan mandiri.

“Kami para penyandang disabilitas juga berhak mempergunakan suara kami dalam Pemilu. Kami tentu berhak juga difasilitasi untuk mengetahui hak-hak kami sebagai warga negara,” tutur Lina.

Menurut perempuan yang mengenakan kerudung gelap ini, sampai saat ini masih berasa diskriminasi politik bagi para penyandang disabilitas. Bukan hanya diskriminasi politik, untuk urusan sehari-hari pun masih mengalami pelecehan.

Dia mencontohkan, untuk sekedar memesan makanan atau minuman di warung pun, perlakuan pemilik warung terkesan kurang bersahabat.

“Selama ini saya perhatikan sikap kepada disabilitas menghina banget. Untuk mesan teh doang digituin,” ungkap Lina.

Meski begitu, dia menyadari, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mengerti dan menghargai hak-hak warga lainnya, seperti hak politik para penyandang disabilitas.

“Butuh proses, butuh saling pemahaman dan tidak mudah, tidak bisa juga dalam waktu singkat. Setiap warga negara, memiliki hak politik dan itu harus diberikan sebagai haknya,” ujar Lina.

 

Masih Ada Diskriminasi Dis dan Non Dis

Lina Yurlina telah mengalami sakit polio sejak kecil. Keterbatasan fisik itu kini tidak membuatnya minder. Dia juga mau berjuang agar hak-haknya sebagai warga negara diperlakukan sama.

Lina tinggal di daerah Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dia menikah dengan seorang pria non-dis. Lina menyebut non dis untuk orang yang tidak mengalami disabilitas.

“Jangan bilang normal atau tidak normal. Sebab ukuran kenormalan itu relatif. Sebut saja dis dan non dis. (Disabilitas dan Non-Disabilitas),” ujar Lina protes, ditanyakan tentang suaminya.

Sejak terkena polio, Lina mengalami pengecilan tulang di kaki. Dia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sehari-hari, ibu dari dua orang anak ini mengenakan kursi roda.

Suaminya bekerja selayaknya pria-pria pada umumnya di Jakarta. Bekerja sebagai pekerja swasta, partikelir. Anak pertama mereka kini sudah memasuki usia dewasa, telah menapaki kelas 3 SMA. “Yang bontot kelas 1 SMP,” ujarnya.

Kedua anaknya tidak mengalami cacat fisik. Lengkap. Tidak menyandang disabilitas. Suaminya, pastinya sangat tahu dan mengerti tentang Lina, sebab menurut Lina, mereka menikah ketika kondisi Lina memang sudah disabilitas.

Lina sejak lama tertarik pada pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Saat ini, dia dipercaya sebagai Koordinator Divisi Perempuan di Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI).

Paling tidak, menurut Lina, ada ratusan penyandang disabilitas fisik di Jakarta yang bergabung di organisasi itu. “Kami yang disabilitas fisik. Kalau yang disabilitas non fisik atau kejiawaan ada lagi wadahnya,” ujarnya.

Hak-hak politik para penyadang disabilitas mesti dipenuhi. Menurut Lina, keterbatasan fisik tidak mengurangi upaya pemenuhan hak politik.

“Yang disabilitas non fisik juga begitu. Mereka itu sebenarnya sehat, ngerti hak-hak mereka. Hanya, terkadang ada masa beberapa menit misalnya, mereka bisa mengalami rileps atau nge-blank. Tapi Cuma sebentar banget itu,” ungkapnya.

Lina tidak mau jika masyarakat menganggap mereka tidak bisa atau didiskriminasi. Jenis-jenis disabilitas ada beragam. Selain disabilitas fisik yang bisa kelihatan langsung seperti dirinya, disabilitas mental juga ada jenis-jenisnya. Termasuk bipolar, adalah salah satu disabilitas mental.

“Marsanda (artis) kan bipolar. Buktinya dia bisa. Dia bisa berkarir, memiliki hak politik yang sama,” ujar Lina mencontohkan.

Saat ini, harus diakui, menurut Lina, ada kemajuan dalam pemberian hak-hak politik bagi para penyandang disabilitas. “Meski pun sebenarnya masih sangat banyak kekurangan. Kini udah lebih baiklah sedikit,” ujarnya.

Terkait pelatihan hak pemilih yang dilakukan Perhimpunan Jiwa Sehat, pimpinan Aktivis Senior Yeni Rosa Damayanti bersama KPUD DKI Jakarta, Lina yang ikut sebagai peserta aktif mengakui ada banyak informasi dan tata cara yang diperolehnya, agar bisa dipergunakannya nanti pada Pemilu mendatang.

“Pelatihannya bagus. Kami memperoleh sosialisasi, tentang hak yang sama dalam politik. Juga bagaimana hal-hal teknis lainnya nanti ketika mengikuti pemungutan suara di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara),” ungkapnya.

Meski begitu, Lina berharap, ke depan para penyelenggara Pemilu lebih mempersiapkan lagi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ke TPS-TPS. “Perlu diperbanyak lagi mengenai aksesibilitas ke TPS,” ujarnya.

Sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan edukasi mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas, masih perlu terus digalakkan dan dikembangkan. Sebab, faktanya di Pemilu-Pemilu dan Pilkada terdahulu, kondisi lapangan di TPS-TPS masih sering mengalami persoalan dan kesulitan bagi para penyandang disabilitas.

“Ada yang petugas di TPS kurang mendapat edukasi. Ada alasan tempat TPS enggak ada. Akses kurang memadai, masih banyak yang perlu dibenahi,” katanya.

Termasuk, mengenai pelanggaran-pelanggaran di lapangan, Lina mengatakan pihaknya mendapat tata cara melaporkan pelanggaran yang terjadi.

“Kita bisa laporkan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan atau PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),” ujarnya.

Dia menyarankan, pelatihan-pelatihan, edukasi dan sosialisasi juga bisa dilakukan di panti-panti. Selain itu, keterampilan para penyandang disabilitas perlu ditambah.

“Kalau di panti kan ada pelatihan bikin keset. Keterampilan-keterampilan rumahan dan banyak lagi. Itu bisa juga dijadikan tempay edukasi kok,” ujarnya.

 

Hak Politik Penyandang Disabilitas Dijamin Konstitusi

Dalam pelatihan yang digelar Perhimpunan Jiwa Sehat, pimpinan Aktivis Senior Yeni Rosa Damayanti, bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta (KPUD DKI Jakarta), sejumlah fasilitator turun tangan.

Dari KPUD DKI, Binsar ST Siagian yang merupakan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubmas KPUD DKI menjelaskan hal-hal teknis penggunaan hak pilih dan tata cara melakukan pencoblosan.

Dia menyampaikan, pada 2017, KPUD masih menggelar pelatihan-pelatihan dan sosialisasi ke panti-panti tempat para penyandang disabilitas. Namun, tahun 2018 ini, belum ada target dan anggaran yang dipersiapkan khusus ke panti-panti.

“Kita banyak melatih dan melakukan pendampingan disabilitas untuk melakukan pencoblosan. Juga menjelaskan bagaimana menjadi wali disabilitas jika tidak bisa melakukan pencoblosan. Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pencoblosan dan pemungutan suara juga menjadi bagian tanggung jawab KPU,” tutur Binsar.

Sementara itu, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil lebih banyak menjelaskan informasi mengenai sejarah Pemilihan Umum (Pemilu), hak-hak warga negara dan juga mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu dan kode etik.

Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA Disabilitas) Heppy Sebayang menjelaskan berbagai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terutama bagi para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-hak politiknya.

“Pahami  peraturan yang mengatur hak disabilitas dalam pemilu. Melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi  Hak Disabilitas mental dalam pemilu ke RSJ, panti, yayasan,” ujar Heppy.

Selain itu, para penyandang disabilitas juga bisa mengumpulkan data dan informasi, bila ada disabilitas mental yang kondisinya sebenarnya  mampu memilih namun belum terdaftar sebagai pemilih. “Laporkan ke penyelenggara pemilu setempat,” ujarnya.

Mengani penyandang disabilitas, lanjut dia, sudah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu, ada sejumlah Undang-Undang dan peraturan lagi yang menjamin para penyandang disabilitas, seperti UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU RI Tahun  2018  Tentang   Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Pada Pasal 5 UU No 7 Tahun 2017, diterangkan, Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD,sebagai  calon presiden/wakil prsiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.

Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud dengan kesempatan yang sama adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Dan yang lebih tinggi lagi yakni di UUD 1945, yakni pasal 28 H ayat 2 dan 28 I ayat 2. Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. “Itulah dasar hukum hak disabilitas dalam Pemilu,” ujar Heppy Sebayang.(JR/Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan