Penjaga Etika Kok Melanggar Etika, Ketua MK Arief Hidayat Didesak Mundur

Penjaga Etika Kok Melanggar Etika, Ketua MK Arief Hidayat Didesak Mundur.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat didesak segera mundur dari jabatannya. Sebagai Hakim MK, Arief Hidayat mestinya kokoh menjaga dan mengawal etika, namun malah melakukan pelanggaran etika itu berkali-kali.

 

Koalisi Masyarakat Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mundur dari jabatannya. Alasannya, Arief sudah 2 kali melakukan pelanggaran etik dan tak pantas menjabat sebagai Ketua MK. Pelanggaran tersebut tidak mencerminkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang negarawan yang berintegritas.

 

Anggota koalisi, Wahidah Suaib menuturkan pada 16 Januari 2018 lalu, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi sudah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap hakim konstitusi Arief Hidayat, yang terbukti menemui politisi dan anggota DPR RI pada November 2017. Pertemuan tersebut ditengarai berkaitan dengan pemilihan Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI dan pemilihan Ketua MK.

 

“Bagi kami tindakan Arief Hidayat di mana beliau akan mem-fit and proper test itu sudah sebuah pelanggaran, pertemuannya juga sudah merupakan sebuah pelanggaran, belum lagi substansi yang juga diduga lobi-lobi politik,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/01/2018).

 

Sanksi berupa teguran lisan tersebut, sangat disayangkan terutama karena ini adalah kali kedua Arief Hidayat dijatuhkan sanksi oleh Dewan Etik, akibat terbukti melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi. Kali pertama, Arief Hidayat terbukti mengirimkan katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyopramono, untuk ‘membina’ salah seorang anggota keluarganya yang menjadi Jaksa.

 

Menurut Wahidah, tindakan Arif telah melanggar sikap independensi, imparsial kepantasan dan kepatutan seorang ketua MK.Dia menekankan, MK merupakan institusi yang memiliki kewenangan yang kuat. Karena itu Ketua MK harus mempunyai standar moralitas yang tinggi.

 

“Mengingat MK adalah institusi yang sangat kuat kewenangannya yang punya marwah yang sangat tinggi, kewenangannya bisa membatalkan undang-undang, bisa memutuskan sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu sejatinya ketua MK punya standar tinggi tentang moralitas, kami melihat Pak Arief memiliki cacat di situ,” katanya.

 

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengingatkan di bawah kepemimpinan Arief Hidayat, KPK kembali menangkap tangan salah satu hakim MK, Patrialis Akbar.

 

Patrialis Akbar ditangkap tangan karena menerima suap terkait dengan putusan uji materil UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini menunjukkan bahwa MK di bawah kepemimpinan Arief Hidayat justru mengalami kemunduran.

 

“Kita menuntut supaya MK dibersihkan dari orang-orang atau hakim yang kualifikasinya tidak memenuhi. Marwahnya harus dikembalikan salah satunya hakim yang dianggap tidak punya kualifikasi harus keluar dari MK,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, publik sudah sejak lama menuntut agar Arief Hidayat mengundurkan diri, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang mempetisi Arief Hidayat. Pada platform petisi online Change.org, per 24 Januari 2018 ada 12.208 orang yang telah menuntut Arief Hidayat untuk mundur dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua MK.

 

ICW menilai, perilaku-perilaku Arief Hidayat sudah tidak mencerminkan sikap negarawan maupun nilai integritas yang seharusnya dimiliki dan dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi.

 

“Jika Arief Hidayat masih menjabat sebagai hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi justru akan kerugian. Hanya dengan mundur dari jabatannya, Arief Hidayat dapat berkontribusi dalam perbaikan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan