Pengusaha Terlambat Bayar THR Harus Dikenakan Denda, Presiden Buruh Akan Gugat Surat Edaran Menaker Ke PTUN

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: Pengusaha Terlambat Bayar THR Harus Dikenakan Denda, Buruh Akan Gugat Surat Edaran Menaker Ke PTUN. (Net)
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal: Pengusaha Terlambat Bayar THR Harus Dikenakan Denda, Buruh Akan Gugat Surat Edaran Menaker Ke PTUN. (Net)

Bagi pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) harus dikenakan denda. Untuk yang terlambat membayar THR saja harus didenda, apalagi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah buruh dan THR, maka harus ditindaktegas.

Hal itu ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyikapi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja yang mengijinkan pengusaha menunda atau mencicil pembayaran upah dan THR buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha yang terlambat membayarkan THR kepada buruh dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR  yang harus dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar THR tersebut.

Pengenaan denda, tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

“Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengupahan,” ujar Said Iqbal, Senin (11/05/2020).

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Karena itu, Iqbal menegaskan, Surat Edaran Menaker mengenai THR menyalahi ketentuan PP No 78 Tahun 2015.

“Aturannya sudah sangat jelas. Tidak boleh ditunda atau dicicil. Terlebih lagi tidak dibayarkan 100%,” tegas Said Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, Surat Edaran merupakan sejenis pengumuman. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Dengan kata lain, Surat Edaran Menaker tersebut batal demi hukum dan harus diabaikan. Karena memperbolehkan THR dicicil.

“Untuk itu, dalam minggu ini KSPI berencana mengajukan gugatan KSPI terhadap Surat Edaran Menaker ke PTUN Jakarta,” kata Iqbal.

KSPI juga menyerukan kepada kaum buruh untuk meminta agar perusahaan membayar penuh THR secara penuh. Tidak ditunda atau dicicil. Apalagi tidak dibayarkan. “Prinsipnya hak harus diberikan. Tidak boleh diotak-atik,” tegasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan