Breaking News

Pengusaha Telah Bikin Sendiri, Ayo Dong, Buruh Bikin Road Map Ekonomi Bersama-sama

Pengusaha Telah Bikin Sendiri, Ayo Dong, Buruh Bikin Road Map Ekonomi Bersama-sama.

Pengusaha yang dimotori Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah membuat Road Map Perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya mengenai ketenagakerjaan, untuk periode 2019-2024.

Bukan untuk membuat tanding-tandingan, Serikat Buruh/Serikat Pekerja juga seharusnya membuat road map bersama-sama dengan pengusaha, agar terjadi keseimbangan di dunia ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, meresponi road map ekonomi yang sudah dilakukan oleh pengusaha.

Menurut Timboel Siregar, Apindo memang punya kepentingan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Roadmap Perekonomian Indonesia yang telah dibuat oleh Apindo itu sangat penting sebagai masukan kepada pemerintah.

“Mengingat pentingnya roadmap sebagai bahan masukan ke pemerintah, maka seharusnya kalangan Serikat Buruh/Serikat Pekerja pun bisa memberikan masukan tentang perekonomian Indonesia ke depan. SB/SP juga sebaiknya membuat roadmap perekonomian Indonesia ke depan,” tutur TimboelSiregar, di Jakarta, Minggu (14/04/2019).

Idealnya, lanjut Timboel, ada koordinasi antara Apindo dan SB/SP dalam memberikan masukan ke pemerintah, sehingga masalah ketenagakerjaan bisa lebih baik ke depan.

“Seharusnya, Apindo dan SB/SP berkomunikasi sebelum memfinalisasi roadmap yang diusulkan ke pemerintah,” ujarnya.

Timboel menyarankan beberapa poin penting yang bisa dijadikan oleh SB/SP sebagai roadmap perekonomian Indonesia versi buruh kepada pemerintah.

Beberapa hal urgen untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan pekerja antara lain, perihal revisi UU 13 tahun 2003. Revisi itu perlu diusulkan sehingga regulasi yang ada nantinya bisa menjawab kondisi saat ini yang dikontekskan dengan revolusi industri 4.0.

“Agar pekerja dan keluarganya bisa hidup lebih sejahtera, dan pekerja menjadi lebih produktif,” ujarnya.

Selain itu, poin penting lainnya yang perlu dimasukkan SB/SP dalam roadmapnya, yakni terkait kepastian pelatihan vokasional. Pelatihan Vokasional itu perlu dilaksanakan segera, dengan memastikan seluruh pekerja memiliki akses mudah untuk pelatihan itu, termasuk akses mudah dan pembiayaan murah untuk mendapatkan sertifikasi.

“Serta peran penting pemerintah untuk mempertemukan SDM pekerja dan kebutuhan industry,” ujar Timboel.

Hal urgen lainnya yang perlu diusulkan, berkenaan dengan pelaksanaan jaminan sosial untuk seluruh pekerja, yaitu pekerja formal dan informal, kiranya dipastikan mendapatkan lima program Jaminan Sosial.

Bagi pekerja informal yang miskin, sarannya, pemerintah membantu iurannya dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pemerintah dan DPR merevisi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang nantinya memperbolehkan pekerja informal untuk ikut dalam program Jaminan Pensiun.

Kemudian, lanjut Timboel, Pemerintah merevisi Perpres 109 tahun 2013, yang diharapkan nantinya mewajibkan seluruh pekerja, antara lain pekerja  di perusahaan besar, menengah, kecil dan mikro, untuk ikut 5 program jaminan sosial yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Selain itu, Pemerintah juga segera merevisi PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang JKK dan JKm, PP Nomor 45 tahun 2015 tentang JP dan PP Nomor 46 Tahun 2015 junto PP Nomor 60 Tahun 2015 junto Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang JHT, dengan meningkatkan manfaat pada 4 program sosial yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan itu.

“Mengintegrasikan segera seluruh program TASPEN dan Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, sehingga asas Gotong Royong terimplementasi,” tutup Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*