Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan terus berputarnya operasi dunia usaha. Meskipun dalam kondisi sulit, usaha dan industri mesti dikawal agar terus berputar.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyampaikan, Pemerintah Indonesia perlu fokus melakukan upaya-upaya menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, termasuk keselamatan dunia usaha dan para buruh, agar roda perekonomian bisa berputar.
Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurut Hariyadi B Sukamdani, malah semakin membuat perekonomian Indonesia terus mengalami keterpurukan.
“Kalau begini terus, bisa runtuh. Kita mau tetap berusaha. Operasi perusahaan tetap bisa berjalan, dan buruh juga tetap bisa bekerja. Itu yang dibutuhkan Apindo,” tutur Hariyadi B Sukamdani, Senin (11/05/2020).
Meskipun PSBB disebut sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, namun tidak menjamin perekonomian akan bisa berputar kembali.
Hariyadi Sukamdani menyampaikan, pemberlakuan PSBB bisa saja terus dilakukan Pemerintah, akan tetapi beban hidup dan perekonomian yang ditanggung Negara juga harus mendapat jaminan Negara.
“Kita enggak tahu, kalau PSBB terus. Padahal kita saudah sampaikan, kemampuan bertahan itu paling sampai akhir Juni nanti. Kalau masih tetap PSBB seperti ini, otomatis jaring pengaman sosial harus ditambah. Kalau Negara enggak bisa memberikan. Kita harus realistis,” tuturnya lagi.
Bagaimana pun, katanya, biarkankanlah roda ekonomi berjalan. Yang bisa dilakukan Pemerintah, menurutnya, adalah fokus menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dan dunia usaha. Tanpa harus membatas-batasi perputaran ekonomi.
“Tetap harus utamakan faktor keselamatan. Pemerintah fokus pada urusan kesehatan, pengadaan kesehatan, para medis. Perkuat di situ aja. Kita tetap jalankan roda ekonomi,” ujar Hariyadi.
Karena itulah, menurut dia, para pengusaha saat ini harus bertindak realistis. Meskipun situasi masih pandemi, harus sudah mulai membiasakan diri memutar perekonomian dengan tetap waspada.
“Enggak mungkin begini saja terus. Di situasi begini. Sudah di PSBB, mau diapain juga sulit. Masyarakat juga kedisiplinannya kurang, pengetahuannya mengenai virus corona juga terbatas. Macam-macamlah,” katanya.
Faktanya lagi, lanjutnya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dan juga berbagai upaya untuk mengantisipasi matinya roda perekonomian dan dunia usaha, belumlah memadai.
“Kalau di-PSBB aja, yang ada malah ekonominya bisa runtuh. Enggak mungkin aktivitas ekonomi tidak kita jalankan. Itu sekarang berhenti. Dari segi kenaikan orang terpapar virus corona juga naik. Secara kondisi ekonominya juga jeblok,” ujarnya.
Bahkan, walau sebanyak-banyaknya insentif dan bantuan yang dirancang oleh pemerintah kepada pengusaha dan masyarakat, jika status negeri ini tetap PSBB, tidak aka nada gunanya.
“Kita mau tetap jalan. Mau stimulus berapa pun, sebanyak apapun, bahkan mau cetak duit sekalipun, itu enggak ada artinya kalau ekonominya tidak jalan,” jelasnya.
Dia menegaskan, yang dilakukan pemerintah enggak cukup. Mau dikasih segede apapun stimulus, tidak akan cukup.
“Enggak akan cukup, kalau ekonominya tak jalan. Kemampuan pemerintah dan Negara seberapa sih? Saya bilang, kita harus realistis menghadapi situasi ini. Protokol kesehatan harus maksimal dijalankan, tetapi kegiatan ekonomi harus tetap dijalankan,” imbuhnya.
Saat ini, diterangkan Hariyadi, posisi keuangan perusahaan saja sudah minus. Tak ada penghasilan. Karena itu, dia berharap, buruh dan masyarakat, termasuk Pemerintah, mesti sama-sama saling memahami dan mengerti situasi yang sama-sama sedang dihadapi.
Terlalu banyak tuntutan di saat ini pun, katanya, takkan banyak membantu. “Kalau cash flow perusahaan enggak ada, ya enggak bisa bikin apa-apa. Patokan itu sebetulnya cash flow. Apapun itu tergantung kesediaan dana yang dimiliki itu berapa. Selama pandemik ini berkurangnya sangat drastis. Cepat drop. Dan perusahaan sama sekali tidak ada penghasilan. Enggak ada pendapatan. Enggak ada penjualan. Itu sebenarnya yang paling berat,” tutur Hariyadi Sukamdani.
Apindo sendiri, lanjutnya, sedang mengajukan kepada pemerintah agar dilakukan test kesehatan, rapid test. Untuk memastikan agar perusahaan dan buruh bisa bekerja kembali.
“Kurangi resiko maka kehati-hatian harus tetap optimal. Kita juga mengajukan adanya test kit, rapid test, untuk dibantu pemerintah, kita usulkan. Jumlahnya itu besar.Kita minta, itu salah satu dukungan pemerintah kepada perusahaan. Rapid test, minimal 2 kali. Mohon dibantu,” pintanya.(JR)
