Pengusaha Keturunan Cina Perlakukan Pekerja Dengan Tidak Manusiawi

Pengusaha Keturunan Cina Perlakukan Pekerja Keturunan Cina Dan Pribumi Dengan Tidak Manusiawi, Jangan Langgengkan Pembiaran.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta bertindak tegas terhadap pengusaha nakal yang memperlakukan para pekerjanya dengan tidak manusiawi.

 

Selama ini, proses pembiaran terus menerus terjadi oleh aparatur pemerintah dan penegak hukum bila terjadi persoalan yang dihadapi oleh para pekerja.

 

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pekerja yang dipecat oleh majikannya di PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera. Kui Fat, pria kelahiran tahun 1971 itu adalah seorang keturunan Cina yang sudah 17 tahun bekerja sebagai mandor gudang di perusahaan yang beralamat di Jalan Kapuk Poglar, Gang Semut, Nomor 14, Jakarta Barat itu. Pemilik PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera adalah warga keturunan Cina yang mengoperasikan perusahaan sebagai perusahaan keluarga sejak awal berdirinya pada 1998 lalu.

 

Pertengahan bulan Juni 2016 lalu, Kui Fat dipecat lantaran berupaya menuntut haknya agar didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada pihak manajemen perusahaan tempatnya bekerja.

 

Sudah beberapa kali dicoba agar mendapat perhatian dari pemerintah dan juga pihak manajemen perusahaan agar dirinya sebagai Warga Negara Indonesia dan ratusan pekerja lainnya dilindungi dan diberikan hak sebagai pekerja legal.

 

“Malah pejabat di Sukudinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat yang saya datangi mengatakan, mereka tidak akan turun melakukan pemeriksaan dan pengecekan pabrik atau perusahaan-perusahaan jika tidak ada pihak-pihak langsung yang melaporkan ke mereka. Sedih saya mendapat jawaban seperti itu,” tutur Kui Fat ketika mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH DPP SBSI) di Jalan Tanah Tinggi II, Nomor 25, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2016). Mereka diterima oleh Sekretaris Jenderal DPP SBSI Andi Paraga F Naja dan Sekretaris Eksekutif LBH SBSI Agus Supriyadi.

 

Tidak hanya Kui Fat yang dipecat, bersama tujuh orang pekerja lainnya yang orang pribumi asli pun dipecat perusahaan karena menuntut haknya dijadikan sebagai peserta BPJS. Bersama dengan  Sri Mulyono, pekerja di perusahaan yang sama, yang bekerja sebagai teknisi dan juga Saudi yang bekerja dengan gaji harian di PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera datang melaporkan nasib mereka bersama-sama.

 

“Yang lima orang lainnya, sudah diamankan oleh pihak perusahaan. Dipecat dan dikasih pesangon antara sepuluh juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah per orang. Ya lantaran tidak kuat dan sudah tidak punya uang, teman-teman itu mau saja menerima pesangon segitu,” ungkap Kui Fat.

 

Pria yang warga Jalan Teluk Gong RT 003/RW 010,  Kelurahan Pademangan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara itu malah dipecat dengan berbagai dalil yang disengaja oleh pihak manajemen perusahaan.

 

“Memang ada ucapan lisan dari manajemen perusahaan bahwa pekerja tidak boleh membawa henpon atau telepon selular bagi pekerja dan karyawan saat bekerja di lingkungan pabrik.  Pada 16 Juni 2016 itu saya memang digeledah dan ditangkap petugas sekuriti karena membawa henpon. Karena pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat berjanji akan menghubungi saya. Namun anehnya, kok saya saja yang ditangkap? Sebab jelas sekali mereka-mereka dan pekerja lainnya pun membawa henpon juga, tetapi tidak ditangkap. Saya merasa didiskriminasi dan disengaja mencari dalil-dalil memecat saya,” ungkap Kui Fat.

 

Kui Fat menduga, penangkapan dirinya berhubungan dengan upayanya yang menuntut kejelasan kepesertaan BPJS yang ditanyakannya ke pihak manajemen perusahaan dan kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta.

 

“Memang pada 02 Mei 2016 saya berkirim surat ke Depnaker menanyakan perihal status BPJS pekerja di pabrik. Kemudian, pada 14 Juni 2016 dan direspon pada 7 Juni 2016 ke saya, kemudian ada surat masuk ke pihak manajemen perusahaan dari Depnaker yang meminta agar perusahaan mengurusi kepesertaan BPJS pekerja,” ujarnya.

 

Kui Fat menjelaskan, sudah sejak tahun 1999 dirinya bekerja di PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera itu. Namun, baru pada 2003 dirinya didaftarkan sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)—sebelum berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, lantaran dirinya mempertanyakan status Jamsostek-nya beralih ke BPJS Ketenagakerjaan itulah Kui Fat diperlakukan dengan segala cara yang tidak manusiawi agar keluar dari perusahaan.

 

“Bahkan saya dilaporkan oleh pihak manajemen telah diduga melakukan pidana berupa pencemaran nama baik perusahaan ke Polres Jakarta Barat. Namun, karena tidak cukup bukti, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat masih mengembalikan berkas itu ke penyidik Polres. Saya bingung, apanya yang saya cemarkan?” kata Kui Fat.

 

PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dalam peleburan biji plastik dan pembuatan peralatan rumah tangga. Menurut Kui Fat, perusahaan yang dimiliki oleh Sunaryo Kiswoto itu kini dikelola oleh dua orang anak pemilik yakni Vincent Kiswoto dan Marbun Kiswoto.

 

Per harinya, lanjut Kui Fat, perusahaan itu bisa memproduksi hingga 12 ton biji plastik. “Kalau ada produk rumah tangga dengan label Green Leaf bentuk daun itu, ya itu produksi dari PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera. Ya wajarlah produksi bisa 12 ton per hari, mesin pengolahannya ada sebanyak 110 unit,” ujar Kui Fat.

 

Jumlah pekerja di PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera, diperkirakan oleh Kui Fat mencapai 1000-an orang. “Anehnya, hanya 512 orang yang terdaftar sebagai pekerja di Suku Dinas Ketenagakerjaan dan sebanyak 515 orang terdaftar di BPJS. Ratusan lainnya dikemanakan?” ungkap dia.

 

Bisa dihitung secara logika sederhana, kata Kui Fat, dengan jumlah mesin 110 unit dengan model kerja tiga shift, sudah membutuhkan tenaga lebih dari 330 orang pekerja. “Belum kernet mesinnya loh,” ujarnya. Selain itu, bagian packing bekerja dua shift, bisa mencapai 300-an orang, bagian teknisi, pergudangan, mandor, maintanance, drivers, sekuriti, dan staf administrasi manajemen dan kantor. “Seribuan lebih tuh kami pekerjanya,” ujar Kui Fat.

 

Sepanjang pengalaman Kui Fat bekerja di PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera itu, manajemen perusahaan itu tidak jelas. Selain tidak pernah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dengan pekerja atau sejenis kontrak kerja, perusahaan ini pun tidak memiliki Peraturan Perusahaan resmi. “Sebab dari awal saya bekerja saya tidak pernah disodorkan kontrak kerja, tidak juga ada Peraturan Perusahaannya, dan tidak jelas tata kelola dan penggajian karyawannya. Masa pekerja digaji dengan sejenis kupon? Kupon ditukarkan dalam pengambilan gaji secara langsung, tidak boleh ada nomor rekening karyawan,” ungkap dia.

 

Soal gaji, lanjut Kui Fat, dirinya pun tidak tahu pasti berapa plafon gajinya. Sebab dihitung dengan lembur dan tunjangan, Kui Fat membawa gaji sekitar Rp 5. 650.000,-  (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya. Berbeda dengan rekannya Sri Mulyono yang berkerja sebagai teknisi, selama bekerja 15 tahunan di perusahaan ini, dia hanya digaji per dua minggu, kalau ditotal sekali sebulan dia mendapat upah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan. Kalau Saudi, yang merupakan pekerja harian sudah empat tahunan, dirinya di upah sebesar Rp 110. 000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) per hari sebagai tenaga teknisi juga.

 

Jangankan untuk mendirikan Serikat Buruh, lanjut Kui Fat, di PT Surya Pelangi Nusantara Sejahtera itu tidak seorang pun yang berani protes hal-hal kecil sekalipun. “Ancamannya berat, langsung dipecat,” ujarnya.

 

Jika mengalami sakit atau kecelakaan karena bekerja, lanjut dia, ya pekerja tahan nafas alias pasrah saja. “Hanya orang yang dekat dengan pihak manajemen yang mungkin memperoleh perhatian lebih dalam perobatan. Sedangkan teman-teman kami ada yang malah sampai kakinya buntung kena mesin, ada yang tangannya cacat dan juga yang berat-berat, ya dicuekin saja sama perusahaan. Sangat tidak manusiawi. Tiap hari lembur, bekerja dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore,” ujar Kui Fat.

 

Kui Fat berharap, pihak pemerintah dan pihak perusahaan menegakkan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di negara ini, juga pemenuhan hak-hak dasar pekerja. “Saya tidak mau teman-teman saya lainnya yang ketakutan dan tidak mau melawan di pabrik itu akan berkelanjutan mengalami nasib buruk dari perilaku perusahaan dan pemerintah yang tidak peduli,” ujar Kui Fat.

 

Dia juga meminta agar proses hukum berjalan dengan adil dan kepastian hukum berpihak pada kaum buruh Indonesia. “Kami akan menempuh jalur hukum atas persoalan pemecatan dan hak-hak kami sebagai pekerja yang tidak dilakukan oleh perusahaan,” pungkasnya.

 

Di dalam kesempatan itu, Sekjen DPP SBSI Andi Paraga F Naja menyampaikan, kepesertaan di BPJS adalah hak pekerja. Dan perusahaan tempat bekerja wajib mendaftarkannya. “Itu adalah hak buruh, perusahaan tidak boleh pilih kasih dan tidak boleh sewenang-wenang kepada buruh,” ujar Andi Paraga F Naja.

 

Selanjutnya, hak buruh untuk berserikat atau mengeluarkan pendapat dan atau berorganisasi juga dijamin di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan. “Jika tidak, ya perusahaan bisa diduga kuat telah melakukan union busting,” ujarnya.

 

Dia juga meminta pemerintah dan aparat hukum agar betindak sesuai konstitusi dan Undang Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. “Kepada siapa lagi buruh akan mengadu kalau bukan ke kita-kita dan kepada pemerintah,” ujarnya.

 

Andi menekankan, upaya pengawasan yang ketat terhadap para pengusaha nakal harus terus dilakukan. Pemerintah juga harus bertindak tegas menegur dan juga memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menjalankan amanat Undang Undang Ketenegakerjaan. “Pemerintah tidak boleh lengah dalam mengawasi perusahaan nakal yang tidak patuh pada Undang Undang. Kalau perlu berikan sanksi yang berat, bahkan cabut ijin berusahanya,” ujar Andi.

 

Sekretaris Eksekutif LBH SBSI Agus Supriyadi mengatakan, persoalan-persoalan perburuhan atau sengketa perburuhan akan dilakukan dengan mekanisme hukum yang sah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 

Memang, lanjut Agus, selama ini kepercayaan masyarakat dan buruh kepada proses di PHI masih belum pulih. “Lantaran katanya bisa saling sogok menyogok, dan buruh sering dikalahkan karena pengusaha menyogok hakimnya. Tetapi itu kan dulu. Sekarang, semoga proses di PHI tetap dalam koridor keadilan sesuai mekanisme dan perundang-undangan. Kita percaya, ada kepastian hukum dengan putusan PHI. Karena itu, kita meminta aparatur hukum juga tidak mbalelo dalam menegakkan undang undang dan hukum perburuhan,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan