Pengusaha Jadi Seenaknya Terhadap Buruh, Presiden KSPI Tolak Omnibus Law

Pengusaha Jadi Seenaknya Terhadap Buruh, Presiden KSPI Said Iqbal Tolak Omnibus Law.
Pengusaha Jadi Seenaknya Terhadap Buruh, Presiden KSPI Said Iqbal Tolak Omnibus Law.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law. Regulasi itu sangat merugikan buruh, dan malah menjadikan pengusaha bertindak seenaknya kepada buruh.

Hal itu ditegaskan Presiden KSPI Said Iqbal meresponi pembahasan Omnibus Law yang sedang gencar dilakukan pemerintah.

“Pengusaha jadi seenak-enaknya saja terhadap buruh. Itu harus ditolak,” tutur Said Iqbal, Sabtu (28/12/2019).

Iqbal menegaskan, KSPI dengan tegas menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya, terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

“Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang fleksibel, termasuk upah bulanan diubah menjadi upah per jam,” ujarnya.

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras. Adapun alasan adalah, prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman, agar buruh tidak absolut miskin.

Itulah yang terkandung dalam konvensi ILO dan UU No 13 tahun 2003. Jadi, lanjut Said Iqbal, kalau sistem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum. Itu dikarenakan pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam dimana buruh bekerja.

“Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh,” kata Iqbal lagi.

Lebih lanjut dia menegaskan, kalau bekerja dibayar sesuai jumlah jam, bisa saja buruh tidak dikasih jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya, total pendapatan yang didapat dalam sebulan upahnya di bawah upah minimum.

“Jadi tidak ada perlindungan jaring pengaman untuk buruh bisa hidup minimum. Kalau begitu, buat apa ada investasi bila menyengsarakan buruh?  Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang,” tegasnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid. Dua hari pertama upahnya akan terpotong.

Padahal, selama ini, bila cuti haid upahnya tidak dipotong. Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya. Kini upahnya akan dipotong. Jelas ini akan merugikan buruh.

Said Iqbal menambahkan, selain itu,  supply dan demand tenaga kerja di Indonesia gap-nya masih tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah per jam.

“Akibatnya daya tawar upah buruh kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari, dengan sistem upah per jam tersebut,” imbuhnya.

Berarti tidak ada perlindungan dari negara buat buruh untuk hak hidupnya. Akibatnya terjadilah penurunan daya beli buruh dan menurunkan konsumsi, yang berakibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi.

“Dan rakyat mempunyai penghasilan hanya sekedar buat makan saja untuk perutnya,” lanjutnya.

Di negara industri maju yang menerapkan upah per jam, supply and demand tenaga kerja dan angka penganggurannya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

Terakhir, tingkat pendidikan buruh Indonesia dalam angkatan kerja 70% adalah lulusan SMP ke bawah. Berarti banyak atau mayoritas unskill workers, yang dengan sistem upah per jam bisa dipastikan mereka akan absolut miskin.

Oleh karena itu, menurut Iqbal, tugas pemerintah adalah meng-up grade dulu, agar pendidikan buruh di angkatan kerja menjadi 80% pendidikannya SMA ke atas.

“Dan ketersediaan lapangan kerja yang melimpah, baru kita diskusi upah per jam. Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh. KSPI juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sebab, sejauh ini UU No 13 tahun 2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha,” tegasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan