Breaking News

Penguasaan Lahan dan Jejak Buruk Elit Politik di Sektor Tambang, Kedua Pasangan Capres Hanya Jadikan Isu Lahan Sebagai Komoditas Politik

Penguasaan Lahan dan Jejak Buruk Elit Politik di Sektor Tambang, Kedua Pasangan Capres Hanya Jadikan Isu Lahan Sebagai Komoditas Politik.

Pasca debat kedua calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 17 April lalu 2019 lalu, isu penguasaan atas tanah atau lahan mendapat sorotan yang luas, dan terus berlangsung hingga saat ini.

Menurut Direktur Eksekutif Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah, polemik atas persoalan penguasaan lahan itu, terutama perdebatan politik sejumlah politisi di dua lingkaran capres-cawapres, tampak sebagai dagangan politik semata.

“Itu tidak secara serius untuk bicara bagaimana ketimpangan atas penguasaan lahan oleh segelintir orang ini bisa diatasi,” tuturnya, Rabu (27/02/2019).

Namun demikian, keengganan untuk berdebat secara serius atas persoalan itu, tampak rasional mengingat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019. Lagi pula, lanjut dia, sejumlah elit politik di lingkaran pasangan capres adalah aktor penting atas persoalan penguasaan lahan di Indonesia.

Merah Johansyah menuturkan, dalam sektor tambang, misalnya, di lingkaran Jokowi-Ma’ruf terdapat Luhut Binsar Pandjaitan yang menguasai lahan seluas 21.106 hektar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Oesman Sapta Oedang sebesar 94.748 hektar yang tersebar di Pulau Karimun – Riau, Kayong Utara – Kalimantan Barat, Barito Utara – Kalimantan Timur, dan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan; Harry Tanoesoedibjo sebesar 151,434 hektar yang tersebar di Musi Banyuasin – Sumatera selatan, Jusuf Kalla sebesar lebih dari 13,791 hektar di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah, Surya Paloh sebesar 16.124 16,124 hektar di Aceh, dan Aburizal Bakrie sebesar 294,017 hektar di Jawa timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur.

Sementara, Prabowo Subianto menguasai lahan seluas 102,770 hektar di Kalimantan Timur dan Sandiaga Uno sebesar 541,022 hektar di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Beberapa nama lain di lingkaran Prabowo – Sandi juga menguasai lahan yang tidak sedikit, antara lain Maher al Gadrie sebesar 53,128 hektar di Sumatera Selatan dan Jambi, Ferry Mursyidan Baldan bersama Hanifa Husein sebagai istrinya menguasai 5,368 hektar di Kalimantan Timur, dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sebesar 5,7 hektar di Cepu, Blora, Jawa Tengah.

“Penguasaan lahan dalam jumlah yang besar ini, serta aktivitas pertambangan di atas lahan-lahan tersebut telah dan sedang membawa dampak yang buruk bagi rakyat dan lingkungan,” ujarnya.

Beberapa contoh, lanjut dia, bisa ditemukan dalam kasus PT Adimitra Baratama Nusantara, milik Luhut Binsar Pandjaitan.

“Perusahaan ini terbukti telah menyebabkan rumah-rumah warga amblas, ruas jalan putus total akibat pengerukan batu bara yang terlampau dekat pemukiman di Sanga-Sanga, Kalimantan Timur pada akhir 2018 lalu,” paparnya.

Contoh lain, bisa ditemukan dalam kasus pengeboran migas PT Lapindo Brantas, milik Aburizal Bakrie. Semburan lumpur Lapindo pada Mei 2006 lalu telah mengubur wilayah seluas lebih dari 800 hektar di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Kondisi itu telah menghancurkan kehidupan masyarakat di lebih dari 15 desa, serta lebih dari 75 ribu jiwa terusir dari kampung halamannya.

“Fakta-fakta ini mau menunjukkan betapa penguasaan atas lahan serta jenis aktivitas di atas lahan-lahan tersebut adalah persoalan serius, telah berdampak buruk bagi rakyat dan ruang hidupnya,”ujar Merah Johansyah.

Polemik penguasaan lahan ini, lanjutnya lagi, yang cenderung jadi komoditas politik semata. Itu menjadi pertanda bahwa Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, termasuk elit politik di lingkaran pasangan masing-masing, tidak serius untuk berpihak pada keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyat dan lingkungan.

“Sebaliknya, justru sedang menutup jejak buruk masing-masing kubu, sebab salah satu sumber keuangan yang penting adalah dari industri pertambangan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*