Penggundulan Hutan Kian Menggila, Jokowi Tak Punya Program Efektif Menyetop Deforestasi

Penggundulan Hutan Kian Menggila, Jokowi Tak Punya Program Efektif Menyetop Deforestasi

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
33
0
Penggundulan Hutan Kian Menggila, Jokowi Tak Punya Program Efektif Menyetop Deforestasi.

Hadirnya program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ternyata tidak mampu menahan laju deforestasi atau perambahan hutan di Indonesia. Dalam kajiannya di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Independen Pemantau Kehutanan (JPIK) mencatat laju deforestasi di tiga provinsitersebut pada periode 2013-2016 meningkat dibandingkan periode pemantauan 2009-2013, yaitu dari 146 ribu hektare/tahun menjadi hampir 240 ribu hektare/tahun.

 

Pengkampanye FWI, Agung Ady, menyebutkan deforestasi yang saat ini terjadi sudah mulai menyasar wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan alam yang baik, khususnya wilayah timur Indonesia. “Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa sisa hutan alam yang banyak terdapat di wilayah timur Indonesia amat terancam keberadaannya. Mengingat peningkatan laju yang signifikan dan izin-izin investasi yang terus bergerak ke areal-areal yang masih berhutan lebat,”ujarnya di Jakarta, Kamis (01/03/2018).

 

Pihaknya mencatat, hampir 50 persen atau 11,2 juta hektare daratan di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara dikuasai oleh korporasi-korporasi pemegang izin, baik izin Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.

 

Sementara itu, hanya 4 persen atau 812 ribu hektare daratan yang dialokasikan untuk masyarakat dalam berbagai bentuk perhutanan sosial, seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, Hutan Desa, dan Hutan Adat.

 

“Selain menjadi penyebab langsung deforestasi, ketimpangan penguasaan lahan di tiga provinsi tersebut juga berdampak pada konflik sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat,” kata Agung.

 

Menurutnya, permasalahan deforestasi yang tidak pernah selesai memunculkan adanya inisiatif sertifikasi pengelolaan hutan atau yang dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adanya sistem ini diharapkan mampu mengurangi laju deforestasi yang terjadi di Indonesia. Namun pada praktiknya SVLK masih memerlukan perbaikan agar tercipta tata kelola hutan yang baik.

 

Pengkampanye JPIK, Dhio Teguh Ferdyan, memaparkan pada periode 2014-2017, pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan SVLK, terutama pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, pemantauan independen oleh masyarakat sipil masih harus terus menerus digalakkan, melalui jaminan keberlangsungan pemantauan dan ketersediaan data dan informasi.

 

Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan SVLK dan perjanjian kerjasama sukarela Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa melalui kesepakatan FLEGT-VPA. “Perkembangan, pencapaian dan penerapan SVLK sebagai salah satu upaya dalam mereformasi tata kelola hutan patut diapresiasi. Meskipun belum sempurna, tetapi dokumen ini telah memaksa berbagai pihak untuk melakukan perbaikan,” katanya.

 

Hasil pemantauan JPIK terhadap 54 pemegang izin yang memiliki sertifikat SVLK masih menemukan persoalan terkait konflik tata batas, rendahnya pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat, serta lemahnya upaya perlindungan hutan pada pemegang IUPHHK-HA dan HT.

 

Sedangkan pemilik izin industri, masih ditemukan permasalahan tentang legalitas dan ketidaksesuaian izin, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta ketidakjelasan sumber pemenuhan bahan baku bagiindustri.

 

“Penilaian/audit oleh Lembaga Sertifikasi masih menjadikan keberadaan dokumen sebagai acuan pemegang izin dalam mendapatkan sertifikat SVLK. Proses keluarnya izin yang sarat korupsi, masuknya kayu ilegal ke dalam rantai pasok, dan upaya penyelesaian konflik yang tidak komperehensif harusnya menjadi fokus utama dalam melakukan penilaian,”terang Dhio.

 

Aktivis JPIK Jawa Timur, M. Ichwan, menuturkan penilaian SVLK harus menunjukkan tren perubahan kinerja yang membaik. Hasil penilaian yang berpredikat sedang atau buruk seharusnya berubah menjadi baik pada periode penilikan atau re-sertifikasi.

 

Perbaikan transparansi dalam pelaksanaan SVLK juga harus ditingkatkan, dimana seluruh proses pelaksanaan SVLK termasuk penyediaan data dan informasi untuk pemantauan, proses penanganan laporan, serta penindakannya harus terbuka dan dapat diakses publik.

 

“Meskipun telah diatur tentang hak dan kewajiban pemantauan independen dalam peraturan SVLK, Pemantau Independen masih mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan informasi untuk kepentingan pemantauan, terutama data dan informasi yang berada dibawah kewenangan pemerintah daerah,” terang Ichwan.

 

Lemahnya penegakan hukum dan penerapan sanksi bagi pemiliki izin yang melanggar menjadi sorotan JPIK. Sanksi tegas pencabutan sertifikat bagi pemegang izin yang memiliki kinerja buruk dan menolak penilikan harus ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha.

 

“Di sisi lain, upaya peningkatan penatausahaan kayu untuk meminimalisir bercampurnya kayu ilegal kedalam rantai suplai SVLK dan koordinasi antar lembaga di tingkat pusat dan daerah harus diperkuat,” tandasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like