Pengen Tahu Apa Sebenarnya Yang Terjadi Di Internal, KPK Diminta Setop Aja Dulu Sementara

Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, saat menjadi pembicara pada Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa FH UKI bertema Polemik Terhadap UU KPK, Juducial Review Atau Perpu?, yang digelar di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). Pembicara lainnya dalam diskusi itu adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) yang juga pegiat anti korupsi Saor Siagian, dan mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus. Dengan dimoderatori oleh Dosen UKI, Rapen AMS Sinaga.
Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, saat menjadi pembicara pada Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa FH UKI bertema Polemik Terhadap UU KPK, Juducial Review Atau Perpu?, yang digelar di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). Pembicara lainnya dalam diskusi itu adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) yang juga pegiat anti korupsi Saor Siagian, dan mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus. Dengan dimoderatori oleh Dosen UKI, Rapen AMS Sinaga.

Untuk lebih mendalami polemik yang terjadi diseputar pembuatan dan pro kontra revisi Undang-Undang KPK dan tarik menarik rencana penerbitan Perpu KPK, lembaga anti rasuah, KPK, diminta berhenti sejenak.

Hal itu disampaikan Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, saat menjadi pembicara pada Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa FH UKI bertema Polemik Terhadap UU KPK, Juducial Review Atau Perpu?, yang digelar di Kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

Yus menyarankan agar KPK disetop sementara. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar publik bisa mengetahui apa yang terjadi di internal KPK.

“Kalau saran saya KPK di-stop dulu sementara. Hal ini untuk menjawab asumsi-asumsi yang ada di masyarakat terkait dengan dugaan bahwa KPK sudah berpolitik, atau memang benar bahwa KPK masih bekerja dalam koridor hukum,” ujarnya.

Sampai hari ini yang timbul di masyarakat adalah asumsi pro dan kontra yang tidak mempunyai fakta yang jelas. Sehingga kegentingan atau tidak dalam persoalan revisi ini pun masih mengawang-ngawang.

“Selama ini masyarakat hanya melihat dari sisi luarnya saja. Kemudian polemik di publik pun ter-framing kedua belah pihak seolah-olah kondisi hari ini dalam posisi genting dan ramai di publik, hingga pro kontra Perpu Revisi UU KPK kian memanas,” ujar Sulthan.

Dia mengingatkan, Indonesia adalah Negara yang menganut rechstaat atau negara hokum. Bukan machstaat alias negara berdasarkan kekuasaan semata. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) merupakan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh presiden dalam keadaan genting.

Dalam hal ini, kata dia, Presiden menggunakan emergency power dengan menerbitkan Perpu. Dengan dasar konstitusional kegentingan yang memaksa.

Dasarnya adalah Pasal 22 UUD 1945 ayat 1, yakni Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Di ayat 2, Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Ayat 3, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Sulthan mengatakan, konstitusi mensyaratkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya Perpu. Penilaian pada kondisi genting tersebut mula-mula berdasarkan subjektivitas Presiden semata.

Namun, pada tahun 2009 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan parameter terhadap adanya kondisi kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menerbitkan Perpu.

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membentuk undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sulthan mengatakan, subjektivitas Presiden tersebut objektivitas politiknya akan dinilai oleh DPR. Berkaca pada kondisi kelembagaan KPK saat ini, UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK masih eksis dan berlaku hingga produk revisi terhadapnya diundangkan.

“Jadi,  tidak terjadi kekosongan hokum. Undang-undangnya masih cukup untuk melaksanakan agenda pemberantasan korupsi. Bahkan yang terbaru, KPK masih melakukan operasi tangkap tangan di Lampung Utara,” jelas Sulthan.

Sebenarnya, lanjutnya, perbedaan pendapat dalam melihat sebuah kebijakan itu hal yang biasa dan lumrah terjadi.

Oleh karena itu menyikapi kondisi demikian konstitusi menyediakan tiga jalur alternatif untuk menyikapi polemik revisi UU KPK, yaitu, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, legislative review melalui DPR dan executive review sebagai alternatif bagi presiden.

“Dengan cara mengusulkan kembali perubahan terhadap produk revisi tersebut,” ujarnya. Dasarnya, tambah Sulthan, adalah Pasal 5 ayat 1 Pasal 20 Ayat 1 dan Pasal 24C UUD 1945.

Selain Direktur Poltik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, pembicara dalam diskusi itu adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Kristen Indonesia (IKA UKI) yang juga pegiat anti korupsi Saor Siagian, dan mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPNPetrus Selestinus. Dengan dimoderatori oleh Dosen UKI, Rapen AMS Sinaga.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*