Pengelolaan Dana Desa Fadoro Fulolo Di Nias Utara Terindikasi Korupsi

Pengelolaan Dana Desa Fadoro Fulolo Di Nias Utara Terindikasi Korupsi. – Foto: Proyek pengerjaan fisik di Desa Fadoro Fulolo di Nias Utara, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa. (Ist)
Pengelolaan Dana Desa Fadoro Fulolo Di Nias Utara Terindikasi Korupsi. – Foto: Proyek pengerjaan fisik di Desa Fadoro Fulolo di Nias Utara, dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa. (Ist)

Nias Utara, Sinarkeadilan.com – Pengelolaan Dana Desa di Nias Utara, khususnya di Desa Fadoro Fulolo terindikasi kuat dikorupsi.

Dari investigasi awak media Sinarkedilan.com, ditemukan dugaan Penyimpangan Anggaran  Dana Desa itu. Yang paling menonjol adalah dalam pengerjaan Pekerjaan Fisik. Hal ini diduga terjadi dikarenakan adanya Aparat Desa yang membidangi pekerjaan itu, tidak  patuh pada Aturan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana tertuang pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020.

Salah Seorang warga Desa Fadoro Fulolo berinisial YH, mengatakan Anggaran Dana Desa di Desa Fadoro Fulolo Tahun 2020 sebesar Rp 1,2 miliar.

Khusus untuk anggaran pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan bangunan gedung mencapai Rp 800 juta. Pengerjaannya bermasalah, seperti pada pembangunan jalan di Dusun I dan Dusun II.

“Hanya menghambur-hamburkan uang negara. Sementara jalan yang dibangun sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pembangunan Rumah  Balai Rakyat, juga tak jelas peruntukan dan fungsinya. Sangat kentara, pengelolaan dan alokasi Dana Desa Tahun 2020  tidak tepat sasaran. Hal ini juga disebabkan SDM Aparat Desa yang tak bisa diandalkan,” tutur YH, Senin (31/08/2020).

Pj Kepala Desa Fadoro Fulolo, Itolo Harefa mengatakan, semua kegiatan sudah masuk dalam APBDes Tahun 2020.

“Masalah teknis di lapangan sudah ada Aparat Desa yang menanganinya, yakni Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakata (Kasi Kesra). Andai ada pun temuan di lapangan itu tanggung jawab mereka,” jelas Itolo Harefa ketika dikonfirmasi.

Terpisah, beberapa Tokoh Masyarakat Desa Fadoro Fulölö mengeluhkan gaya kepemimpinan Pj Kepala Desa Fadoro Fulolo yang amburadul dan tidak adanya penataan.

Seperti halnya dengan aparat desa yang hanya terdiri dari beberapa orang lulusan SMA. Akibatnya, segala sesuatunya yang mengerjakan adalah Kepala Desa langsung. Seperti dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Bendahara Desa ada, tetapi yang membuat SPJ adalah Kepala Desa sendiri.

“Begitu juga, pernah terungkap di Rapat Desa, bahwa yang mengoperasikan sistem keuangan Desa adalah Kepala Desa itu sendiri. Padahal itu, tanggung jawab Bendahara,” tutur Pria yang enggak disebut namanya itu

Oleh karena itu, pejabat berwenang yang lebih tinggi harus segera turun tangan untuk segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa itu.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Bupati Nias Utara, melalui inspektorat Kabupaten Nias Utara untuk mengaudit dengan benar anggaran Desa Fadoro Fulölö, dan  juga anggaran Covid-19 karena banyak yang tidak tepat sasaran,” tandasnya.(Yaaman H)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan