Breaking News

Pengelolaan Aset Kilang Gas Badak LNG Diserahkan Kembali ke Pertamina

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Aset Kilang Badak LNG

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama mengenai pengoperasian dan pemanfaatan aset kilang Badak Liquefied Natural Gas (Badak LNG), di Ruang Sumba A, Lantai 3, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018). Acara penandatanganan kerjasama itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Pihak PT Pertamina (Persero), Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta pihak Badak LNG. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari dan Senior Vice President Gas & LNG Management PT Pertamina (Persero) Tanudji Darmasakti.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama mengenai pengoperasian dan pemanfaatan aset kilang Badak Liquefied Natural Gas (Badak LNG).

Penandatanganan digelar di Ruang Sumba A, Lantai 3, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (28/12/2018). Acara penandatanganan kerjasama itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Pihak PT Pertamina (Persero), Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta pihak Badak LNG.

Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari dan Senior Vice President Gas & LNG Management PT Pertamina (Persero) Tanudji Darmasakti.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyampaikan, penandatanganan perjanjian kerjasama itu adalah sebagai upaya pemerintah untuk mencari solusi terbaik dalam mempertahankan operasi kilang minyak Badak LNG.

“Ini guna menjamin kesinambungan dan ketersediaan energi nasional dengan tetap memenuhi ketentuan pengelolaan barang milik negara,” ujar Mardiasmo.

Model kerja sama seperti ini, menurut Mardiasmo, adalah kerjasama yang masih baru terjadi. Fasilitas dan aset Badak LNG merupakan yang tertua di dunia. Sejumlah keunggulan dimiliki Badak LNG, termasuk keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.

“Oleh karena itu, operasi dan pengelolaan aset Badak LNG diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara,” ujar Mardiasmo.

Dia menyampaikan, Kementerian Keuangan bahkan sudah memberikan pengarahan agar pengelolaan aset dan operasional Badak LNG itu juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Pasca lesunya produksi dan pengelolaan gas di Kalimantan, lanjut Mardiasmo, kerjasama ini diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian dan kesinambungan pengelolaan energi nasional.

Sebagaimana diketahui bersama, lanjutnya, cadangan gas di Kalimantan mengalami penurunan. Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) dan Badak LNG diharapkan mampu melakukan pengembagangan dan pengelolaan, termasuk memikirkan dan meningkatkan sisi bisnisnya.

“Dalam koridor menjaga kesinambungan, keberlanjutan dan sinergisitas pengelolaan gas untuk ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Mardiasmo juga mengingatkan, pengawasan atau monitoring terhadap pengelolaan aset Kilang Badak LNG itu harus dilakukan dengan baik.

“Agar seluruh jajaran dapat memberikan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Penandatanganan perjanjian ini menandakan adanya sinergi dan semangat untuk melaksanakan optimalisasi aset negara, sekaligus menjadi pola baru pengelolaan aset negara yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai pemilik aset. Juga, PT Pertamina (Persero) dan PT Badak LNG selaku operator kilang, dan SKK Migas serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas sebagai produser gas.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Rahayu Puspasari menyampaikan, pihaknya akan terus mendukung sekaligus mengawal kerjasama itu.

“LMAN sebagai lembaga yang diberikan amanat atas nama negara sebagai pemilik aset kilang, akan mendukung penuh, dan akan terus bersinergi dengan perusahaan operator pengelolaan aset Kilang Badak LNG, untuk dapat berkontribusi melalui optimalisasi aset kilang,” tutur Rahayu Puspasari.

Dalam kesempatan itu, Rahayu Puspasari juga melaporkan, hasil sinergi dan kolaborasi pengelolaan aset Kilang Badak LNG di Bontang, telah menghasilkan konstribusi bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 876 miliar hingga pertengahan Desember 2018 ini.

Rahayu menuturkan, penunjukan operator aktiva kilang Badak LNG merupakans alah satu bentuk sharing resiko dalam bentuk pengelolaan aktiva kilang. Tujuannya, agar resiko yang timbul dari kegiatan pemrosesan gas menjadi LNG atau menjadi Liquified Petroleum Gas (LPG), di Kilang Badak LNG, tidak dibebankan kepada negara, dalam hal iniKementerian Keuangan sebagai pemilik aset.

Ke depan, lanjut dia, LMAN akan terus berkomitmen melaksanakan optimalisasi aset negara, dengan mengedepankan inovasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Selain kilang gas di Bontang, lanjut Rahayu, Arun di Aceh juga menjadi salah satu concern LMAN. Untuk Arun, kata dia, pihaknya juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang kuat.

“Salah satu langkah dalam upaya ke sana, diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Aktiva Kilang Arun,” ujar Rahayu.

Perjanjian Kerjasama Arun ini dilakukan antara LMAN dengan PT Perta Arun Gas, yakni salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero). “Sama-sama dan secara serentak kita tandatangani hari ini,” kata Rahayu.

Dia mengungkapkan, PT Perta Arun Gas telah memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) berupa aktiva kilang LNG Arun untuk kegiatan regasifikasi dan LNG Receiving Terminal.

LMAN sendiri telah menyusun sejumlah rencana yang akan dilakukan ke depan. Semua perencanaan itu diharapkan dapat dilaksanakan dengan sinergi bersama.

“Tentunya, segala proses bisnis harus mengedepankan good coorporate governance, dan menjunjung tinggi integritas, inovasi, kolaborasi. Integritas akan menjadi ramuan mujarab dalam bekerja menghasilkan manfaat tertinggi, dan kontribusi bagi bangsa dan negara,” pungkas Rahayu Puspasari.

Di tempat yang sama, Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito mengatakan, Pertamina sebagai perusahaan energi nasional telah menjalankan bisnis LNG di Indonesia dari tahun 1974.

Pertamina memulai bisnis LNG dengan melakukan pembangunan kilang di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dengan pengintegrasian bisnis LNG dari hulu sampai hilir, hingga berperan sampai saat ini dalam semua perjanjian-perjanjian LNG terkait.

Lebih lanjut, Adiatma mengatakan, Kilang LNG Badak sekarang merupakan aset eks Pertamina. Dimana sesuai amanat Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina berubahnya statusnya dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 92 tahun 2008 Kilang LNG Badak ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Kilang Badak LNG itu, yang kemudian saat ini dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN).

“Pertamina telah memberikan konstribusi pendapatan LNG kepada negara sejak beroperasinya Kilang LNG Badak pada tahun 1977 saat tetesan pertama produksi LNG. Peran Pertamina di dalam bisnis LNG dan pengelolaan aset Kilang LNG Badak bukan hanya untuk kepentingan Pertamina semata namun juga untuk kepentingan Nasional,” tutur Adiatma.

Produk hasil Kilang LNG Badak menghasilkan Liquefied Natural Gas (LNG) yang sampai saat ini telah dikirimkan ke Jepang, Korea dan Taiwan sebagai konsumen terbesar serta menghasilkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang sampai saat ini dijual untuk pasar domestik.

“Tercatat pada tahun 2001, Kilang LNG Badak mencapai puncak produksinya yaitu sebesar 20,25 juta ton LNG dan 1,16 juta ton LPG,” terang Adiatma.

Dengan perubahan skema bisnis LNG Badak paska tahun 2018, lanjutnya, dimana Pertamina telah ditugaskan sebagai Mitra Pengelolaan Aset dan operator dilakukan oleh PT Badak NGL, Pertamina berharap mampu mengoptimalkan potensi bisnis yang dapat dari pengelolaan Aset Kilang LNG Badak.

“Semoga kedepannya dengan adanya skema bisnis baru ini, Pertamina sebagai Mitra Pengelolaan Aset Kilang LNG Badak dapat memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Dan, bisnis LNG Badak dapat berjalan lancar serta memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” pungkas Adiatma.(JR/Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*