Pengadaan Kapal Nelayan Tidak Mencapai Target, Kesejahteraan Nelayan Gagal Lagi

Dampak Perubahan Iklim, Alami Kerugian Ekonomi, Ribuan Nelayan Demak Butuh Uluran Tangan Pemerintah.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyoroti evaluasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017 di sektor kelautan dan perikanan.

Dari evaluasi yang dilakukan, lembaga ini menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gagal menyejahterakan masyarakat.

Sekjen KIARA Susan Herawati menuturkan, kegagalan KKP itu sangat jelas tergambar dari evaluasi APBN 2017.

“Tidak mencapai target, artinya KKP gagal mensejahterakan masyarakat,” tuturnya, Jumat (01/06/2018).

Lebih rinci, Susan Herawati menyoroti serapan APBN Perikanan 2017, khususnya dalam hal pengadaan kapal yang diselenggarakan oleh KKP pada tahun 2017.

“KIARA mencatat, KKP hanya mampu menyediakan kapal penangkap ikan dengan ukuran di bawah 10 GT sebanyak, 601 unit, ukuran 10-20 GT 148 unit, dan ukuran 30 GT sebanyak 6 unit. Selain itu, KKP hanya mendistribusikan 500.000 paket asuransi nelayan,” ungkapnya.

Susan melanjutkan, implementasi itu jauh dari rencana dan target yang telah ditetapkan, dimana jumlah pengadaan seluruh kapal tak lebih dari 800 unit.

“Padahal sebelumnya, KKP menetapkan pengadaan kapal perikanan sebanyak 2.500 unit. Hal yang sama terjadi pada asuransi nelayan, dari target 1 juta, hanya 500.000 yang tercapai,” tuturnya.

Oleh karena itu, Susan menyatakan kinerja KKP pada tahun 2017 malah membuat nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di lebih dai 12 ribu desa pesisir di Indonesia semakin kesulitan hidup.

Padahal, lanjtnya, APBN perikanan untuk sektor perikanan tangkap tercatat sebanyak 2.216.179.800.000 rupiah dari total APBN 2017 untuk keluatan dan perikanan sebesar 10.763.278.100.000 rupiah.

Tak hanya tahun 2017, dikatakan Susan, tahun 2016 pun KKP melakukan hal sama, dimana serapan anggaran tidak sesuai dengan target.

Dia pun mengungkapkan, karena kinerja KKP yang tidak mencapai target selama dua tahun terakhir ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyakatan opini TMP atau Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion).

Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan sebuah kementerian/lembaga wajar atau tidak. “Dengan demikian, seharusnya KKP segera memperbaiki kenirja dalam melayani masyarakat pesisir di Indonesia,” tegas Susan.

Lebih jauh, dia mendesak KKP untuk mengarahkan APBN 2018 dan APBN 2019 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan dihambur-hamburkan untuk kebijakan pembangunan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“KKP mesti melakukan penghematan terhadap pos-pos belanja modal yang tidak bermanfaat secara langsung kepada masyarakat pesisir, seperti perjalanan dinas dan pembangunan infrastruktur yang dipaksakan,” pungkasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya selalu transparan dan tidak melakukan pengadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dijelaskan Susi, KKP akan terus berupaya mengawal transparasi dalam manajemen keuangan pemerintah terutama untuk pengadaan barang dan jasa.

“Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalaupun ada kecurangan, saya persilahkan KPK maupun Kejaksaan untuk turun meneliti dan memeriksa. Kami siap,” tegasnya.

Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf menjelaskan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, KKP selalu mengacu pada alokasi anggaran serta rencana pengadaan barang dan jasa.

“Sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa untuk per jenis belanja seperti belanja barang, modal dan pegawai selalu seimbang,” ujarnya.

Kementerian Keuangan menjamin proyek pengadaan kapal perikanan 2017 tetap berjalan, walaupun laporan keuangan KKP tahun lalu mendapatkan rapor merah akibat program serupa.

BPK menyatakan opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan KKP 2016. Alasannya, KKP tidak bisa melengkapi berita acara serah terima 750 kapal yang sudah dibangun meski dana Rp209 miliar telah cair.

“Tidak akan dikorbankan (proyek kapalnya). Sampai sekarang posisi anggaran 2017 KKP jalan seperti biasa,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani.

Pada 2017, KKP berencana mengadakan 1.068 unit kapal perikanan senilai Rp467,4 miliar. Tahun lalu, KKP menyiapkan Rp900 miliar untuk membuat 1.719 kapal dengan realiasi hanya 754 armada.

Askolani meminta KKP untuk menjadikan opini BPK sebagai bahan evaluasi agar tidak mendapatkan rapor yang sama pada 2017. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar kementerian dan lembaga yang mendapat opini tidak menyatakan pendapat untuk berbenah.

“Mungkin dalam mengelola keuangan 2016 ada yang terlupa, sehingga BPK tidak berikan pendapatnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Askolani membantah bila masalah dalam pengadaan kapal perikanan buntut pemangkasan anggaran pengadaan kapal. Pada APBN 2016, KKP menyiapkan Rp2,1 triliun untuk mengadakan 3.445 kapal penangkap ikan.

Namun, Kemenkeu memangkas anggaran KKP sehingga alokasi pengadaan kapal dalam APBN-P 2017 tinggal Rp900 miliar. Selain jumlah pengadaan kapal menciut menjadi 1.719 unit, KKP juga menekan harga penilaian sendiri (HPS) per unit kapal dalam tender.

“Dari laporan yang saya baca, setahu saya (opini BPK) tidak ada kaitan dengan pemotongan anggaran,” tutur Askolani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Kapal Fiber Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Satria Patriosiando menyebutkan keterlambatan pembangunan kapal perikanan pada 2016 disebabkan oleh dua faktor. Pertama, KKP telat menggelar tender sehingga proses konstruksi ikut molor. Kedua, pemangkasan anggaran yang membuat HPS menciut.

Menurut Satria, faktor yang paling mencemaskan perusahaan galangan adalah pemangkasan HPS yang tidak menutup ongkos produksi. Akibatnya, banyak anggotanya menarik diri dari tender sehingga KKP pun kembali mengulangi lelang agar target pembangunan kapal terpenuhi.

Dia mengklaim peserta tender yang mundur itu justru perusahaan berpengalaman yang memiliki pabrik kapal memadai.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan